JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Denny Indrayana meminta Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap secara terbuka mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu disampaikan Denny karena putusan tersebut berkaitan dengan perkara yang diajukannya mengenai syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Denny menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Jumat (9/10). Menurut dia, persoalan mengenai putusan MK dan dokumen pendidikan Gibran tidak hanya berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga menyentuh kepentingan bangsa. Karena itu, ia menilai Presiden Prabowo perlu memberikan penjelasan mengenai sikap pemerintah terhadap persoalan tersebut.
Denny mengatakan hingga saat ini belum ada pernyataan terbuka dari Prabowo mengenai putusan MK tersebut. “Sampai hari ini belum ada pernyataan dari Presiden Prabowo,” kata Denny dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menilai ketiadaan pernyataan itu perlu menjadi perhatian karena Prabowo merupakan presiden yang memiliki tanggung jawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Denny juga menyebut isu tersebut sebagai persoalan presidensial sekaligus tanggung jawab presidensial.
Denny Indrayana menilai sikap Presiden Prabowo Subianto penting untuk memperjelas arah penyelesaian polemik yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka. Menurut Denny, Prabowo tidak hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai nahkoda bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan publik tidak terus berlangsung dalam ketidakpastian.
Dalam pandangan tersebut, putusan MK merupakan fakta hukum yang perlu ditempatkan secara proporsional. Putusan itu menjadi bagian dari perkembangan perkara dan perdebatan yang sedang berlangsung, tetapi tidak dengan sendirinya dapat dipandang sebagai pernyataan sikap resmi pemerintah. Karena itu, tuntutan Denny kepada Presiden Prabowo merupakan dorongan politik agar kepala pemerintahan menentukan posisi yang jelas, bukan klaim bahwa pemerintah telah mengambil keputusan tertentu atas perkara tersebut.
Denny menekankan bahwa kejelasan sikap presiden dibutuhkan agar masyarakat, lembaga negara, dan pihak-pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman mengenai arah penanganan polemik setelah putusan MK. Tanpa penjelasan dari pemegang mandat pemerintahan, perdebatan berpotensi terus berkembang melalui berbagai tafsir, sementara penyelesaian yang diharapkan publik tidak segera menemukan titik terang.
Dengan demikian, pandangan Denny perlu dibedakan dari sikap resmi negara. Ia menyampaikan tuntutan dan penilaian politik terhadap perlunya respons presiden, sedangkan keputusan pemerintah mengenai langkah berikutnya belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan tersebut. Kejelasan yang diminta terutama berkaitan dengan kepemimpinan dan komunikasi publik, agar polemik tidak terus berlarut tanpa penjelasan yang memadai.
Denny Indrayana mengatakan telah dihubungi oleh sejumlah partai politik setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait perkara ijazah Gibran. Menurut dia, komunikasi tersebut menunjukkan adanya perhatian politik terhadap putusan MK, tetapi belum berlanjut pada keputusan atau langkah konkret. Partai-partai itu, kata Denny, masih mencermati situasi dan memilih menunggu perkembangan sebelum menyampaikan sikap secara terbuka.
Sikap menunggu tersebut disebut Denny sebagai posisi wait and see. Mereka masih mengamati perkembangan politik serta arah kebijakan yang akan diambil Prabowo setelah putusan MK dibacakan. Denny menilai, dinamika itu penting karena langkah partai-partai tersebut akan sangat dipengaruhi oleh sikap Presiden Prabowo dan perkembangan hubungan politik di tingkat nasional.
Dalam penjelasannya, Denny menyebut Prabowo memiliki dua posisi strategis yang menjadi perhatian partai-partai tersebut. Pertama, Prabowo merupakan Presiden Republik Indonesia, sehingga sikapnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dinilai akan menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan perkara tersebut. Kedua, Prabowo juga menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra, sehingga memiliki pengaruh langsung terhadap arah politik partai dan jejaring koalisi.
Denny Indrayana memperkirakan partai-partai pendukung pemerintah masih akan mengambil posisi hati-hati selama Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan sikap yang jelas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara ijazah Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pernyataan dari kepala negara akan menjadi rujukan penting bagi elite politik dalam menentukan respons. Tanpa arahan atau penjelasan terbuka dari Prabowo, para petinggi partai dinilai cenderung menahan diri agar tidak menimbulkan persoalan baru di dalam koalisi pemerintahan.
Kehati-hatian tersebut, menurut Denny, juga berkaitan dengan posisi sejumlah ketua umum partai politik yang saat ini menjabat sebagai menteri dalam kabinet. Jabatan itu dapat memengaruhi keberanian mereka untuk menyampaikan pandangan yang berbeda dari sikap presiden atau pemerintah. Para ketua umum tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepentingan partainya, tetapi juga keberlangsungan peran mereka di pemerintahan. Karena itu, pernyataan yang berpotensi dianggap berseberangan dengan Presiden Prabowo diperkirakan akan dipertimbangkan secara lebih cermat.
Denny menilai situasi itu membuat suara kritis dari partai koalisi sulit muncul sebelum Prabowo memberikan penjelasan. Ia menyatakan, “Kalau Prabowo diam, mereka juga akan ikut diam, karena tidak ingin kehilangan posisi menteri.” Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya bahwa kepentingan mempertahankan jabatan dapat menjadi faktor kuat yang mendorong para menteri dari partai pendukung untuk mengikuti sikap pasif pemerintah. Dalam kerangka itu, pilihan untuk menunggu dan tidak mengambil sikap berbeda dipandang lebih aman bagi mereka daripada menyampaikan pendapat secara terbuka mengenai putusan MK tersebut.
