KPK dan BPK Didesak Audit Proyek Revitalisasi Museum Provinsi Rp14 Miliar

Redaksi Investigasi 07 Mei 2026 – Proyek revitalisasi museum provinsi yang dibiayai melalui APBD Perubahan Tahun 2025 dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp13 hingga Rp14 miliar kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Besarnya dana yang digelontorkan dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan fisik di lapangan.

Sejumlah warga menilai proyek tersebut hanya menghasilkan pekerjaan yang terkesan “tambal sulam” dan tidak menunjukkan perubahan signifikan sebagaimana proyek revitalisasi bernilai miliaran rupiah.

Sorotan publik semakin menguat setelah muncul dugaan adanya pengurangan spesifikasi teknis serta penggunaan material yang dinilai tidak sesuai standar perencanaan awal.

Dugaan Ketidaksesuaian Pekerjaan

Beberapa elemen masyarakat menyampaikan bahwa sejumlah bagian bangunan museum masih terlihat mengalami kerusakan meskipun proyek revitalisasi telah berjalan dengan anggaran besar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah titik bangunan dinilai tidak mencerminkan kualitas pekerjaan konstruksi bernilai belasan miliar rupiah. Warga mempertanyakan:

• Kualitas material bangunan yang digunakan;
• Ketahanan hasil pekerjaan;
• Kesesuaian spesifikasi teknis dengan dokumen kontrak;
• Transparansi penggunaan anggaran proyek.

Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya meminta aparat penegak hukum turun tangan.

“Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek revitalisasi museum provinsi ini. Jangan sampai uang rakyat habis, tetapi hasil pekerjaan terkesan asal jadi,” ujarnya.

Desakan Audit Menyeluruh

Masyarakat mendesak beberapa lembaga untuk segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proyek tersebut, di antaranya:

1. KPK dan Aparat Penegak Hukum

Publik meminta dilakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran, mark-up proyek, atau pengurangan volume pekerjaan.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Audit menyeluruh dinilai penting untuk memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan keuangan negara.

3. Inspektorat dan BPKP

Lembaga pengawasan internal diminta membuka hasil evaluasi teknis dan administrasi proyek secara transparan kepada masyarakat.

4. DPRD Provinsi

Komisi IV DPRD Provinsi yang membidangi pendidikan dan kebudayaan didesak segera turun ke lapangan melakukan inspeksi langsung.

Warga juga meminta DPRD memanggil:

• Kontraktor pelaksana proyek;
• Konsultan pengawas;
• Pejabat pembuat komitmen (PPK);
• Instansi teknis terkait.

Tujuannya untuk menjelaskan detail penggunaan anggaran dan progres pekerjaan revitalisasi museum.

Transparansi Dokumen Proyek Dipertanyakan

Publik menilai keterbukaan informasi menjadi langkah penting guna menghindari spekulasi negatif di tengah masyarakat.

Beberapa dokumen yang diminta untuk dibuka secara transparan antara lain:

• Dokumen perencanaan proyek;
• Rencana Anggaran Biaya (RAB);
• Spesifikasi teknis pekerjaan;
• Kontrak proyek;
• Progress report pekerjaan;
• Hasil pemeriksaan fisik proyek.

Masyarakat menilai proyek revitalisasi museum merupakan bagian penting dari pelestarian sejarah dan kebudayaan daerah sehingga seharusnya dikerjakan secara profesional, transparan, dan berkualitas.

Pengamat Konstruksi Angkat Bicara

Beberapa pengamat konstruksi menilai proyek dengan nilai belasan miliar rupiah seharusnya mampu menghasilkan kualitas bangunan yang jauh lebih baik.

Penilaian itu meliputi:

• Kekuatan struktur bangunan;
• Nilai estetika;
• Kualitas fasilitas pendukung;
• Ketahanan material;
• Kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.

Pengamat juga menilai apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak awal, maka hal tersebut dapat berpotensi masuk dalam ranah hukum.

Belum Ada Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan dan tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak kontraktor, dinas terkait, serta pejabat teknis untuk memperoleh klarifikasi dan penjelasan resmi.

Publik Menunggu Langkah Tegas

Kini masyarakat menunggu langkah konkret dari lembaga pengawas, DPRD, serta aparat penegak hukum untuk memastikan proyek revitalisasi museum provinsi tersebut benar-benar dikerjakan sesuai aturan.

Publik berharap proyek yang menggunakan anggaran daerah dalam jumlah besar tidak menjadi ajang pemborosan maupun dugaan permainan proyek yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat pelestarian aset budaya daerah.

Catatan Redaksi

Berita investigasi ini disusun berdasarkan informasi awal, keterangan masyarakat, serta hasil pantauan lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai prinsip jurnalistik berimbang.