KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengarahkan seluruh struktur partai di Kabupaten Malang untuk memperkuat konsolidasi internal menjelang kontestasi politik mendatang. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi dan bakti sosial yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus dari berbagai tingkatan, mulai dari DPC, PAC, hingga ranting.
Bagi Said, konsolidasi tidak boleh dipahami hanya sebagai agenda organisasi yang bersifat rutin. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan visi, langkah, dan gerak seluruh kader di Kabupaten Malang. Kesamaan arah dinilai penting agar setiap unsur partai dapat menjalankan tugas secara terkoordinasi, sekaligus menjaga kesinambungan kerja politik hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menyolidkan barisan internal dengan semangat yang sama. Seluruh kader, menurut Said, harus bergerak dengan “satu kata, satu gerak, satu langkah, satu nyawa, satu roh, dan satu hati” untuk memenangkan PDI Perjuangan pada 2029. Pesan itu menjadi penegasan bahwa kekuatan partai bertumpu pada kedisiplinan, kebersamaan, dan kesediaan setiap kader untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Soliditas tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi PDI Perjuangan dalam menghadapi Pemilu 2029. Karena itu, konsolidasi perlu dilanjutkan melalui komunikasi yang teratur, penguatan struktur, dan kerja nyata di tengah warga. Kehadiran pengurus dari DPC hingga ranting menunjukkan bahwa persiapan partai dibangun secara berjenjang dan menyeluruh. Bersamaan dengan itu, kegiatan bakti sosial menjadi wujud kepedulian kader sekaligus bagian dari upaya mendekatkan partai kepada masyarakat Kabupaten Malang.
Dalam rangkaian agenda PDI Perjuangan di Kabupaten Malang, kegiatan sosial menjadi salah satu bagian yang berlangsung bersama agenda konsolidasi partai. Melalui kegiatan tersebut, bantuan sosial dibagikan kepada 300 penerima manfaat. Penyaluran bantuan ini turut dihadiri oleh jajaran struktur partai yang mengikuti kegiatan, sehingga agenda sosial berjalan dalam konteks acara yang melibatkan pengurus di tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Selain bantuan sosial bagi 300 penerima manfaat, PDI Perjuangan juga memberikan santunan kepada 20 anak yatim. Pemberian santunan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang sama dan disampaikan di hadapan struktur partai serta peserta acara. Informasi mengenai jumlah penerima manfaat dan anak yatim menjadi bagian penting dari pelaksanaan kegiatan sosial yang menyertai agenda partai di Kabupaten Malang.
Bantuan sosial dalam kegiatan ini juga diterima oleh jajaran pengurus partai, termasuk pengurus anak cabang atau PAC. Dengan demikian, penerima bantuan tidak hanya mencakup masyarakat yang hadir, tetapi juga unsur pengurus dalam struktur organisasi partai. Keterlibatan pengurus, termasuk PAC, menempatkan kegiatan sosial tersebut sebagai salah satu rangkaian agenda bersama yang diikuti struktur PDI Perjuangan. Pelaksanaan bakti sosial berlangsung berdampingan dengan kegiatan konsolidasi, tanpa dipisahkan dari keseluruhan agenda partai di Kabupaten Malang.
Said menegaskan bahwa target PDI Perjuangan tidak berhenti pada kemenangan dalam pemilihan legislatif. Partai juga perlu membangun kekuatan untuk menempatkan kader internal sebagai kepala daerah. Menurutnya, capaian elektoral di parlemen harus diikuti dengan kesiapan kader dalam memimpin pemerintahan daerah, sehingga partai memiliki ruang lebih besar untuk menerjemahkan kebijakan dan aspirasi politiknya melalui kepemimpinan sendiri.
Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Said menyebut hingga kini belum ada bupati di Kabupaten Malang yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Karena itu, partai dinilai perlu mulai bergerak sejak sekarang untuk menyiapkan langkah politik dan kader yang dapat diusung dalam kontestasi mendatang. Ia menilai tidak banyak manfaatnya apabila partai terus mendukung atau mencalonkan bupati yang bukan kader sendiri.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dorongan agar proses konsolidasi tidak hanya diarahkan pada penguatan struktur, tetapi juga pada penyiapan figur untuk jabatan eksekutif. Kaderisasi, pemetaan potensi, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting agar partai memiliki calon yang dikenal dan diterima di wilayah masing-masing. Dengan langkah yang dimulai lebih awal, keputusan mengenai kandidat dapat dibangun melalui proses yang lebih terukur.
Perhatian serupa diarahkan pada posisi gubernur Jawa Timur, yang juga disebut belum diisi oleh kader PDI Perjuangan. Said menyebut sejumlah nama yang tersedia dalam konteks kandidat atau figur potensial, yakni Eri Cahyadi di Surabaya, Ipuk Fiestiandani sebagai Bupati Banyuwangi, Hanindhito Himawan sebagai Bupati Kediri, dan Mochammad Nur Arifin sebagai Bupati Trenggalek. Dari nama-nama tersebut, Eri Cahyadi saat ini disebut sebagai figur yang paling populer. Said menyampaikan bahwa hal itu mungkin menjadi rezeki Eri, tanpa mengubah proses penjajakan dan pertimbangan partai terhadap kepemimpinan Jawa Timur.
Penguatan organisasi dan persiapan menghadapi kontestasi politik perlu berjalan seiring dengan upaya membangun kedekatan langsung bersama masyarakat. Said mendorong seluruh kader untuk tidak hanya bekerja melalui agenda internal, rapat, atau kegiatan struktural, tetapi juga lebih sering hadir dan menyentuh akar rumput. Kehadiran tersebut penting agar kader memahami persoalan warga secara nyata, mendengar aspirasi mereka, serta menjaga hubungan yang tumbuh dari interaksi sehari-hari.
Menurut Said, kedekatan dengan masyarakat tidak selalu harus diwujudkan melalui bantuan material atau program besar. Sapaan sederhana, percakapan singkat, dan perhatian terhadap keadaan warga dapat menjadi bentuk penghargaan yang bermakna. Kader tidak perlu menunggu sampai masyarakat menyampaikan kebutuhan atau meminta pertolongan untuk menjalin komunikasi. Sikap terbuka dan kesediaan menyapa menunjukkan bahwa warga dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan organisasi dan perjalanan politik.
Said menilai rakyat merasa senang ketika disapa karena mereka merasakan adanya penghargaan. Sapaan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan, martabat, dan peran masyarakat dalam menentukan arah kehidupan bersama. Karena itu, kader perlu membiasakan diri hadir secara wajar di tengah warga, baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun dalam perjumpaan sehari-hari. Hubungan yang dekat akan membantu kader membangun kepercayaan sekaligus memahami harapan masyarakat dengan lebih jernih.
Rakyat merupakan pemilik kehormatan dan kedaulatan yang sesungguhnya. Kader yang memperoleh amanah melalui lembaga perwakilan, baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten, harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Amanah tersebut menuntut tanggung jawab untuk mendengar, melayani, dan memperjuangkan kebutuhan warga secara konsisten. Dengan demikian, penguatan organisasi tidak terpisah dari pengabdian, sebab kekuatan politik akan memiliki arti apabila tetap berakar pada kedekatan dan penghormatan terhadap rakyat.
