JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih adanya kesenjangan layanan kesehatan daerah dan kota-kota besar. Persoalan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai penguatan sistem kesehatan nasional, terutama karena akses terhadap layanan bermutu belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup ketersediaan tenaga medis, peralatan, obat-obatan, serta kemampuan rumah sakit dalam menangani penyakit dengan tingkat kompleksitas tinggi.
Kesenjangan itu terlihat pada sejumlah layanan untuk penyakit stroke dan jantung, yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan berkesinambungan. Pasien di daerah dapat menghadapi tantangan ketika memerlukan pemeriksaan lanjutan, tindakan khusus, atau perawatan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu. Sementara itu, kota-kota besar umumnya memiliki lebih banyak rumah sakit rujukan dan fasilitas penunjang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan diagnosis dan penanganan, padahal keterlambatan dalam kasus stroke maupun penyakit jantung berpotensi meningkatkan risiko komplikasi.
Isu pemerataan juga berkaitan dengan layanan kanker, yang membutuhkan rangkaian pemeriksaan dan terapi secara berkelanjutan. Karena itu, penguatan layanan di daerah menjadi bagian dari agenda nasional untuk mengurangi ketergantungan pasien terhadap rumah sakit di pusat-pusat kota. Pemerintah perlu memastikan agar masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan medisnya, tanpa harus menghadapi beban perjalanan dan biaya tambahan yang besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Gunadi Sadikin dalam Health Summit 2026 pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam konteks nasional, pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan di wilayah perkotaan. Pemerataan kapasitas dan akses menjadi tantangan bersama agar penanganan stroke, jantung, dan kanker dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, serta menjangkau masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Stroke dan penyakit jantung disebut sebagai penyakit dengan angka kematian paling tinggi di Indonesia. Tingginya angka tersebut menjadi gambaran penting mengenai besarnya tantangan yang dihadapi sistem kesehatan nasional. Setiap tahun, sekitar 350.000 orang meninggal akibat stroke. Angka ini menunjukkan bahwa stroke bukan hanya persoalan kesehatan pada tingkat individu, melainkan juga isu yang membutuhkan perhatian luas dalam penyediaan layanan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kebutuhan untuk memperkuat fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Dengan jumlah kematian yang besar, ketersediaan layanan untuk menangani stroke dan penyakit jantung perlu menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Fasilitas yang memadai di daerah diperlukan agar penanganan terhadap penyakit dengan tingkat kematian tinggi ini dapat didukung secara lebih merata.
Budi menyebutkan bahwa jumlah kematian akibat stroke setiap tahun mungkin jauh lebih besar daripada angka yang selama ini disebutkan. Menurutnya, jumlah tersebut dapat mencapai sekitar 700.000 hingga 1.000.000 orang per tahun. Pernyataan ini menempatkan persoalan kematian akibat stroke pada skala yang semakin besar dan memperkuat perhatian terhadap kebutuhan layanan kesehatan yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia.
Tingginya angka kematian tersebut menjadi latar belakang penting bagi penguatan fasilitas kesehatan di daerah. Pemerataan layanan stroke dan penyakit jantung tidak hanya berkaitan dengan penambahan fasilitas, tetapi juga dengan memastikan bahwa masyarakat di berbagai wilayah memiliki akses terhadap layanan yang diperlukan. Karena itu, data kematian akibat stroke menjadi dasar penting dalam melihat urgensi strategi Kementerian Kesehatan untuk memperluas dan memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.
Pemerintah menempatkan pemerataan sarana kesehatan sebagai bagian penting dalam memperkuat layanan bagi masyarakat di daerah. Melalui dukungan pinjaman dari Bank Dunia senilai US$4 miliar, Kementerian Kesehatan menjalankan peningkatan fasilitas kesehatan yang menjangkau sekitar 514 kabupaten dan kota. Dukungan pembiayaan tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan alat medis wilayah perkotaan dan daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur, sumber daya, serta akses terhadap pemeriksaan dan tindakan spesialistik.
Program pengadaan mencakup 500 unit CT scan, 500 unit cathlab, 500 unit mammogram, serta 500 unit cytotoxic drug safety cabinet atau CDSC. CT scan mendukung pemeriksaan pasien dengan gangguan neurologis, termasuk stroke, sedangkan cathlab memperkuat layanan diagnostik dan intervensi untuk penyakit jantung. Mammogram membantu meningkatkan deteksi kelainan payudara, sementara CDSC menyediakan perlindungan yang lebih baik dalam penyiapan obat sitotoksik untuk layanan kanker. Penyediaan alat tersebut diharapkan tidak hanya menambah jumlah fasilitas, tetapi juga mempercepat diagnosis dan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Selain peralatan utama, pemerintah merencanakan pembagian layanan dan fasilitas penunjang ke sekitar 500 lokasi. Komponen yang disebutkan meliputi histochemistry, laboratorium patologi, anatomi, serta haemodialysis. Penempatan fasilitas secara lebih merata dapat membantu membangun rantai layanan yang saling terhubung, mulai dari pemeriksaan, penegakan diagnosis, hingga pemantauan dan perawatan lanjutan. Langkah ini menjadi dasar standardisasi layanan kesehatan di daerah, sehingga fasilitas pada tingkat kabupaten dan kota memiliki kemampuan minimum yang lebih seragam. Dengan fondasi tersebut, pemerataan layanan untuk stroke, jantung, dan kanker dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan standar dasar, kapasitas tenaga kesehatan, serta kesiapan operasional masing-masing wilayah.
Pandangan Budi menempatkan regulasi sebagai unsur penting dalam upaya pemerataan layanan kesehatan, khususnya untuk stroke, jantung, dan kanker. Pengadaan alat kesehatan memang menjadi fondasi, namun keberadaan perangkat tidak otomatis menjamin masyarakat di berbagai daerah memperoleh layanan yang setara. Fasilitas perlu dibangun, dioperasikan, dan didukung oleh kebijakan yang mampu mengarahkan penempatan tenaga, teknologi, serta produk kesehatan sesuai kebutuhan wilayah.
Tanpa dukungan regulasi, distribusi alat, obat, layanan penunjang, dan sumber daya manusia berisiko tetap terkonsentrasi di pusat ekonomi, terutama Jakarta dan Bali. Kebijakan dapat digunakan untuk menciptakan insentif, menetapkan prioritas wilayah, serta mendorong pelaku usaha dan penyedia layanan memperluas jangkauan operasionalnya. Dengan demikian, keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada besarnya pasar, tetapi juga pada kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Salah satu gagasan yang didorong ialah mengajak pihak yang berencana membuka layanan di Surabaya untuk turut mempertimbangkan Nias. Contoh tersebut menggambarkan perlunya perubahan cara pandang dalam distribusi produk dan sumber daya kesehatan. Ekspansi layanan seharusnya tidak berhenti di kota-kota besar, melainkan menjangkau wilayah kepulauan, daerah terpencil, dan kawasan dengan keterbatasan fasilitas. Regulasi dapat memperkuat ajakan itu melalui kemudahan perizinan, skema kerja sama, dukungan pembiayaan, atau bentuk insentif yang relevan.
Pemerataan layanan kesehatan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, tetapi pelaksanaannya tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Kontribusi sektor swasta tetap dibutuhkan untuk menghadirkan investasi, inovasi, peralatan, serta kapasitas pengelolaan layanan. Pada saat yang sama, dukungan regulasi diperlukan agar kontribusi tersebut diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara lebih luas dan tidak kembali menumpuk di wilayah tertentu.
