SEMARANG, JAWA TENGAH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong 4,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 35 kabupaten/kota untuk meningkatkan skala usahanya. Pengembangan tersebut diarahkan agar pelaku usaha tidak berhenti pada tahap mikro, tetapi mampu tumbuh menjadi usaha kecil, menengah, bahkan menembus pasar ekspor. Upaya ini menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa UMKM harus memiliki dampak dan naik kelas. Menurut dia, keberadaan UMKM tidak hanya penting sebagai sumber penghasilan keluarga, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah, penyerap tenaga kerja, dan penguat kemandirian masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha dapat memenuhi standar usaha, mengembangkan inovasi, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan global.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi di Semarang pada Rabu dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan 2026. Acara yang diselenggarakan Kementerian UMKM itu berlangsung di Muladi Dome, Universitas Diponegoro. Ia menyampaikan bahwa dorongan terhadap UMKM menjadi semakin penting di tengah kondisi geopolitik yang dinamis dan keterbatasan fiskal. Dalam situasi tersebut, penguatan ekonomi berbasis masyarakat dinilai dapat menjadi fondasi ketahanan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengarahkan potensi jutaan UMKM agar menghasilkan dampak yang lebih luas, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan nilai tambah produk lokal. Dengan dukungan lintas sektor, pelaku UMKM diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar, memanfaatkan teknologi digital, dan memperluas akses hingga konsumen luar negeri.
UMKM merupakan salah satu urat nadi perekonomian Jawa Tengah karena keberadaannya tersebar di berbagai daerah dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dari total sekitar 4,2 juta UMKM di provinsi tersebut, sebanyak 97,95 persen merupakan usaha mikro. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha beroperasi dengan skala modal, produksi, dan tenaga kerja yang terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam menciptakan pendapatan serta lapangan pekerjaan.
Besarnya jumlah usaha mikro juga memperlihatkan kebutuhan penguatan yang terarah. Pelaku usaha memerlukan akses terhadap pembiayaan, pendampingan manajemen, peningkatan kualitas produk, teknologi, serta informasi mengenai standar dan permintaan pasar. Dukungan tersebut penting agar usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk memperluas kegiatan bisnis. Penguatan kapasitas menjadi semakin relevan ketika produk lokal diarahkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk melalui kemitraan antarpelaku usaha dan jaringan distribusi.
Gubernur Jawa Tengah memandang bursa wirausaha, pameran UMKM, dan pameran produk wirausaha sebagai bagian penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Berbagai kegiatan itu menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, memperoleh tanggapan langsung dari konsumen, serta menemukan calon mitra. Bagi anak muda, forum tersebut juga membuka peluang untuk mengenal dunia kewirausahaan, menguji gagasan bisnis, dan membangun jejaring sejak awal. Interaksi yang terbentuk dalam kegiatan promosi dan temu usaha dapat memperluas akses pasar, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan sektor swasta, pemerintah, dan komunitas.
Dengan jumlah usaha mikro yang dominan, perluasan pasar tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas dan kesiapan usaha. Produk yang lebih konsisten, kemasan yang baik, legalitas yang memadai, serta kemampuan memanfaatkan pemasaran digital akan membantu pelaku UMKM merespons peluang secara lebih efektif. Karena itu, bursa dan pameran bukan sekadar kegiatan promosi, melainkan sarana pembelajaran, penciptaan kemitraan, dan penguatan ekosistem usaha di Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Hingga triwulan II 2026, instansi tersebut telah mendampingi 201.035 unit usaha. Seluruh usaha binaan itu memiliki total aset sekitar Rp39,74 triliun dan omzet sekitar Rp70,74 triliun. Data tersebut menunjukkan besarnya kontribusi UMKM terhadap aktivitas ekonomi daerah sekaligus pentingnya pendampingan yang berkelanjutan.
Strategi yang dijalankan tidak hanya diarahkan untuk melahirkan wirausaha baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang telah berjalan. Pemerintah memperluas akses pembiayaan, pasar, teknologi, dan kemitraan agar UMKM mampu memperbaiki produktivitas serta daya saing. Pendekatan ini diharapkan mendorong pelaku usaha naik kelas, termasuk membuka peluang untuk menembus pasar antardaerah dan ekspor.
Penguatan kapasitas dilakukan melalui Akademi Balatkop dan Hetero Business Leap. Kedua program tersebut membekali peserta dengan materi pola pikir kewirausahaan, pengembangan produk dan pemasaran, teknologi digital, pengelolaan usaha, serta strategi memperluas pasar. Pada 2025, Akademi Balatkop mencatat 4.193 pendaftar. Minat terbesar peserta berada pada bidang digital marketing, keuangan bisnis, dan English conversation, yang mencerminkan kebutuhan kompetensi untuk mengelola bisnis secara lebih modern dan profesional.
Pada 2026, terdapat 2.282 wirausaha binaan, terdiri atas 1.398 calon wirausaha, 436 wirausaha pemula, dan 448 wirausaha mapan. Berdasarkan bidang minat, makanan mendominasi dengan porsi 48,9 persen, disusul kerajinan dan jasa digital yang masing-masing mencapai 13,3 persen. Komposisi ini menjadi dasar bagi penyusunan pendampingan yang lebih sesuai dengan karakter usaha. Dari sisi permodalan, Bank Jateng turut mendukung perkembangan pelaku usaha muda melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen. Skema tersebut membantu wirausaha memperoleh modal dengan biaya lebih terjangkau untuk memulai, memperluas, dan memperkuat kegiatan bisnisnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong kolaborasi yang lebih luas untuk mempercepat peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya menggandeng berbagai pihak dalam menjalankan program pengembangan UMKM, sehingga dukungan yang diberikan tidak berjalan secara terpisah. Keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendamping, serta pelaku UMKM diperlukan untuk membuka lebih banyak akses pembiayaan, penguatan kapasitas, dan perluasan pasar.
Menurut Ahmad Luthfi, kerja sama antarpemangku kepentingan juga perlu diwujudkan melalui kegiatan promosi yang lebih sering dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Pameran menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli, mitra usaha, dan jaringan pemasaran baru. Melalui pameran yang diperbanyak, produk lokal diharapkan memperoleh ruang tampil yang lebih besar, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk peluang ekspor.
Selain memperluas kegiatan pameran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan digitalisasi bagi pelaku UMKM. Pemanfaatan platform digital dapat membantu pelaku usaha memperkenalkan produk, mengelola pemasaran, menjangkau konsumen di luar daerah, serta menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku pasar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya agar UMKM dapat berkembang bersama melalui akses informasi dan jaringan bisnis yang semakin terbuka.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, 27 lembaga inkubator dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta para pelaku UMKM. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya ruang koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga inkubator, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem UMKM.
