JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang oleh DPR RI menandai dimulainya tahap penting dalam pelaksanaan tata kelola data nasional. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2026–2027 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa. Dengan pengesahan ini, pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menyiapkan dukungan infrastruktur, kelembagaan, serta mekanisme kerja yang diperlukan agar penyelenggaraan Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara konsisten.
Undang-undang tersebut terdiri atas 20 bab dan 141 pasal yang mengatur berbagai ketentuan mengenai data pemerintah. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyajian data yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Keberadaan aturan yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi perbedaan definisi, format, dan prosedur antarinstansi, sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipadankan dan digunakan sebagai rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan.
Sejumlah aspek utama menjadi perhatian dalam pengaturan tersebut, lain standardisasi, interoperabilitas, keamanan, dan pemanfaatan data untuk kebutuhan nasional. Standardisasi diperlukan agar data memiliki struktur dan kualitas yang seragam, sementara interoperabilitas memungkinkan sistem informasi pemerintah saling terhubung tanpa mengabaikan ketentuan teknis. Pada saat yang sama, aspek keamanan berperan melindungi data dari akses, perubahan, atau penyebaran yang tidak sah. Data yang dikelola melalui prinsip tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pengawasan program, serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Karena itu, dukungan infrastruktur dari pemerintah menjadi bagian penting untuk menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam pelaksanaan yang terukur, aman, dan berkelanjutan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menempatkan keterhubungan sistem sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia. Melalui dukungan infrastruktur yang sesuai, sistem informasi milik kementerian dan lembaga diharapkan dapat terhubung sehingga pertukaran data berlangsung secara lebih terarah. Keterhubungan tersebut diperlukan agar data yang dihasilkan oleh berbagai instansi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat diintegrasikan dalam kerangka tata kelola yang telah ditetapkan.
Dalam penerapan Satu Data Indonesia, integrasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi. Karena itu, infrastruktur digital menjadi fondasi yang memungkinkan data antar-kementerian dan lembaga diakses serta dikelola sesuai ketentuan. Sistem yang terhubung dapat membantu mendukung konsistensi proses pengelolaan data, mulai dari penyediaan hingga pemanfaatannya, tanpa mengabaikan tata kelola yang menjadi acuan bersama.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa kementeriannya berupaya mendukung interoperabilitas sekaligus infrastruktur. Pernyataan tersebut menegaskan perhatian Kemkomdigi terhadap kebutuhan membangun sistem yang mampu bekerja secara terhubung dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Dukungan itu diarahkan pada tersedianya infrastruktur dan keterhubungan antarsistem, sehingga kementerian dan lembaga memiliki dasar teknis untuk mengintegrasikan data sesuai tata kelola yang berlaku. Dengan demikian, kesiapan infrastruktur dan interoperabilitas menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan Satu Data Indonesia dapat berjalan secara terkoordinasi.
Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Keterlibatan tersebut diperlukan karena penyelenggaraan data pemerintah mencakup berbagai sektor, urusan, serta kebutuhan informasi yang saling berkaitan. Setiap lembaga memiliki peran dalam menjaga dan mengampu penyelenggaraan satu data sesuai dengan lingkup tugasnya. Dengan pembagian peran tersebut, data yang dihasilkan dan dikelola oleh pemerintah diharapkan dapat mendukung kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan secara lebih terarah.
Menurut keterangan Nezar Patria, orkestrasi kebijakan Satu Data Indonesia dipimpin oleh Bappenas. Peran ini menempatkan Bappenas sebagai pengarah koordinasi kebijakan yang mempertemukan kepentingan dan kontribusi berbagai kementerian serta lembaga. Sementara itu, lembaga-lembaga terkait tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan satu data. Pola tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini membutuhkan koordinasi lintas institusi, bukan pelaksanaan yang berdiri sendiri pada satu lembaga.
Kerangka regulasi Satu Data Indonesia mencakup sejumlah unsur penting. Di dalamnya terdapat rencana induk Satu Data Indonesia sebagai arah pengembangan, arsitektur Satu Data Indonesia sebagai kerangka penyelenggaraan, serta pengaturan mengenai manajemen data. Regulasi tersebut juga mencakup siklus Satu Data Indonesia, sehingga penyelenggaraan data dipahami sebagai rangkaian proses yang saling berhubungan. Keseluruhan cakupan itu menjadi landasan bagi kementerian dan lembaga dalam menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi.
Dalam pembagian peran, terdapat pembina data, produsen data, dan wali data. Pembina data berperan dalam membina penyelenggaraan data, sedangkan produsen data merupakan pihak yang menghasilkan data sesuai kebutuhan penyelenggaraan. Wali data berperan dalam pengelolaan data pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Pembagian ini membantu memperjelas posisi setiap pihak tanpa memisahkan proses pengelolaan data dari koordinasi kebijakan secara keseluruhan. Melalui kerja bersama tersebut, pelaksanaan Satu Data Indonesia dapat berlangsung berdasarkan kerangka dan peran yang selaras.
Dalam kerangka undang-undang yang baru disahkan, data dasar nasional ditempatkan sebagai rujukan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Data tersebut menyediakan gambaran yang terukur mengenai kondisi penduduk, wilayah, sumber daya, dan berbagai sektor pelayanan publik. Ketersediaan rujukan yang sama membantu lembaga pemerintah menggunakan dasar informasi yang selaras ketika menyusun program, menetapkan sasaran, dan mengevaluasi kebutuhan pembangunan.
Berdasarkan pembahasan di DPR, data dasar nasional akan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk penentuan prioritas, penyusunan indikator, serta pengalokasian sumber daya. Fungsinya juga berkaitan dengan kebijakan fiskal dan penganggaran karena keputusan mengenai penerimaan, belanja, dan pembiayaan memerlukan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyaluran bantuan sosial, data yang terkelola secara terpadu dapat menjadi dasar identifikasi penerima dan penetapan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Penggunaan data untuk berbagai keperluan tersebut memerlukan keterhubungan antar-sistem pemerintah. Interoperabilitas memungkinkan data dipertukarkan melalui mekanisme yang teratur, menggunakan standar, format, dan tata kelola yang dapat dipahami oleh instansi terkait. Pada saat yang sama, keterhubungan tidak dapat dipisahkan dari keamanan data. Pengaturan mengenai akses, perlindungan, pemanfaatan, serta pengamanan informasi diperlukan agar pertukaran data berlangsung sesuai kewenangan dan tidak mengabaikan hak serta kepentingan masyarakat.
Selain mendukung pembangunan dan penganggaran, data dasar nasional dapat digunakan untuk berbagai upaya strategis nasional yang membutuhkan informasi lintas sektor. Karena itu, pengelolaannya memerlukan kejelasan peran, tanggung jawab, kualitas data, dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Undang-undang yang baru disahkan menyediakan landasan hukum bagi pengelolaan data pemerintah, termasuk pemanfaatan data dasar nasional, keterhubungan antar-sistem, dan penerapan keamanan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.
