JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kerja sama untuk memperkuat tata kelola kelautan dan perikanan rendah emisi. Kesepakatan ini diarahkan pada pengelolaan sumber daya laut yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan sektor kelautan diharapkan tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung ekosistem serta kebutuhan generasi mendatang.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dan Ketua Umum AZEI, Mohammad Syamsul Maarif. Penandatanganan tersebut menandai komitmen kelembagaan untuk mendorong penyusunan serta pelaksanaan program yang mendukung pengurangan emisi di sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama AZEI dan KKP juga membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas, dan pemanfaatan inovasi yang dapat diterapkan secara bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Kesepakatan ini menjadi landasan institusional bagi pengembangan program kelautan dan perlindungan lingkungan laut yang produktif, inklusif, inovatif, rendah emisi, dan berkelanjutan. Landasan tersebut penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah, peran dunia usaha, kontribusi organisasi masyarakat, serta partisipasi komunitas pesisir. Dengan pendekatan kolaboratif, berbagai inisiatif diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan konservasi dan keberlanjutan ekosistem. Masyarakat pesisir ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi lapangan. Pada saat yang sama, kemitraan ini dapat memperkuat upaya membangun model pengelolaan laut yang tangguh terhadap perubahan iklim, mendukung mata pencaharian, dan menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan.
Mohammad Syamsul Maarif menegaskan bahwa pengelolaan kelautan rendah emisi tidak dapat dijalankan secara terbatas oleh satu lembaga atau kelompok tertentu. Tantangan di wilayah laut memiliki cakupan yang luas, mulai dari perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, pemanfaatan sumber daya, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, upaya menurunkan emisi harus dirancang secara inklusif, sistematis, dan berkelanjutan agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan berbagai wilayah serta kepentingan para pemangku kepentingan.
Menurut Syamsul, pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan, membangun regulasi, menyediakan dukungan, dan memastikan pelaksanaan program berjalan secara konsisten. Namun, tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada pemerintah saja. Dunia usaha perlu didorong untuk menerapkan teknologi bersih, meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, serta mengembangkan model bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan laut. Keterlibatan sektor usaha juga diperlukan untuk memperluas investasi dan mempercepat penerapan inovasi rendah emisi.
Akademisi dan lembaga penelitian memiliki kontribusi melalui penyediaan data, kajian ilmiah, serta rekomendasi berbasis bukti. Pada saat yang sama, masyarakat, khususnya komunitas pesisir dan pelaku usaha kelautan skala kecil, perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Pengetahuan lokal, pengalaman lapangan, dan partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kondisi nyata serta memberikan manfaat yang adil.
Syamsul juga memandang perlunya keterlibatan pihak terkait lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan. Menurutnya, kerja sama yang dibangun AZEI dan KKP bukan merupakan tujuan akhir, melainkan awal dari pelaksanaan kerja konkret. Kesepahaman tersebut menjadi pijakan untuk menyusun langkah yang terukur, memperkuat koordinasi, dan meneruskan kolaborasi dalam menciptakan tata kelola laut yang lebih tangguh, inklusif, serta rendah emisi.
Syamsul menekankan bahwa laut dan pesisir merupakan jantung perekonomian Indonesia. Ruang maritim tidak hanya menyediakan sumber pangan, energi, dan bahan baku, tetapi juga menopang mata pencaharian jutaan masyarakat di wilayah pesisir. Karena itu, setiap agenda pengelolaan laut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang mampu menjaga produktivitas ekonomi sekaligus mempertahankan kesehatan ekosistem. Kebijakan yang berorientasi pada penurunan emisi harus melihat laut sebagai aset strategis nasional, bukan semata-mata sebagai objek konservasi atau ruang investasi.
Peralihan menuju sistem kelautan rendah emisi, menurut pandangan tersebut, tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan teknologi baru. Solusi yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, situasi lapangan, serta kapasitas pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam menerapkannya. Dampak program juga harus dapat diukur secara transparan, baik melalui pengurangan emisi maupun peningkatan efisiensi, pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini penting agar inovasi tidak berhenti pada tahap proyek, melainkan benar-benar menjadi bagian dari tata kelola laut yang dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan.
Executive Chairman sekaligus Co-founder AZEI, Tanjung Sentosa, menyampaikan bahwa nilai nyata dari kerja sama tersebut baru akan terlihat setelah penandatanganan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesepakatan AZEI dan KKP perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Indonesia memiliki kekayaan laut dan pesisir yang sangat besar, tetapi pengelolaannya menghadapi tantangan kompleks, termasuk kebutuhan menurunkan emisi tanpa mengurangi peluang ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, penguatan ekonomi harus berjalan bersama dengan perluasan manfaat sosial dan perlindungan lingkungan laut. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong solusi yang menghubungkan ketiga tujuan tersebut, sehingga pemanfaatan sumber daya maritim tetap produktif, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.
Tanjung Sentosa memandang bahwa tantangan terbesar dalam transisi energi tidak selalu berada pada ketersediaan teknologi. Berbagai solusi teknis telah berkembang dan dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan laut yang lebih rendah emisi. Namun, teknologi hanya akan menghasilkan perubahan apabila ditempatkan dalam gagasan yang tepat, dirancang sesuai konteks, dan dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas. Karena itu, perumusan program menjadi tahap penting yang menentukan apakah sebuah inovasi benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan.
Sebelum program dijalankan, sejumlah pertanyaan mendasar perlu dipahami secara menyeluruh. Pertama, apa kebutuhan sebenarnya yang hendak dijawab dan persoalan apa yang paling mendesak bagi masyarakat atau sektor terkait? Kedua, siapa pihak yang akan menggunakan hasil program tersebut dalam kegiatan sehari-hari? Ketiga, siapa yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk melaksanakan, mengelola, serta memelihara program secara berkelanjutan? Pemahaman terhadap para pengguna dan pelaksana membantu memastikan bahwa rancangan tidak berhenti sebagai konsep, melainkan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kemampuan, kepentingan, serta kondisi setempat.
Selain itu, aspek ekonomi juga harus dirumuskan sejak awal. Program perlu menjelaskan cara kerjanya, sumber pembiayaan, biaya penerapan, serta insentif yang dapat membuatnya bertahan dalam jangka panjang. Manfaat yang hendak dicapai pun harus dirumuskan secara konkret, baik dalam bentuk pengurangan emisi, peningkatan efisiensi, penguatan mata pencaharian, maupun perbaikan tata kelola. Melalui kerja sama ini, AZEI ingin melahirkan program yang berangkat dari kebutuhan nyata Indonesia, didukung data dan bukti, serta memiliki indikator dampak yang dapat diukur. Hasilnya diharapkan bukan hanya bermanfaat bagi wilayah pelaksana, tetapi juga menjadi pembelajaran yang dapat disesuaikan dan diterapkan di wilayah lain.
