JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Pemerintah sedang membahas wacana pemanfaatan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan membayarkan pensiun. Gagasan tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam diskusi publik pra Kongres Nasional Syarikat Islam yang berlangsung di Jakarta, Senin, 5 Oktober. Pernyataan itu menempatkan koperasi sebagai salah satu pihak yang berpotensi mendukung layanan pembayaran bagi aparatur negara dan penerima pensiun.
Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan yang diterapkan. Pemerintah belum menetapkan mekanisme penyaluran, bentuk kelembagaan, maupun koperasi yang akan menjalankan fungsi tersebut. Karena itu, informasi mengenai koperasi sebagai penyalur gaji PNS perlu dipahami sebagai wacana awal yang masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk dari sisi kesiapan organisasi, infrastruktur layanan, keamanan transaksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan administrasi pemerintahan.
Dalam diskusi itu, pembahasan mengenai peran koperasi mencerminkan upaya pemerintah memperluas fungsi koperasi agar tidak hanya bergerak dalam kegiatan simpan pinjam atau usaha anggota. Koperasi berpotensi dikembangkan menjadi penyedia jasa yang mendukung kebutuhan masyarakat dan negara, apabila memiliki kapasitas operasional serta tata kelola yang memadai. Gagasan penyaluran gaji dan pembayaran pensiun juga harus mempertimbangkan kesinambungan layanan, ketepatan waktu pembayaran, perlindungan data pribadi, dan akses yang merata bagi PNS maupun pensiunan di berbagai daerah. Tahap pembahasan berikutnya akan menentukan apakah wacana tersebut dapat dirumuskan menjadi skema resmi.
Ferry Juliantono mengatakan bahwa dirinya tengah membicarakan rencana pelibatan koperasi bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kemungkinan koperasi menjalankan peran dalam penyaluran gaji pegawai negeri serta pembayaran pensiun. Pernyataan itu menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berada dalam tahap pembicaraan Ferry dan Menteri Keuangan.
Menurut Ferry, arah pembahasan itu adalah memastikan koperasi dapat berfungsi sebagai unit layanan jasa. Dalam peran tersebut, koperasi diharapkan dapat mendukung layanan pembayaran gaji bagi pegawai negeri dan pembayaran pensiun. Penjelasan Ferry tidak menyebutkan adanya jadwal pelaksanaan, mekanisme teknis, ataupun besaran anggaran, sehingga hal-hal tersebut belum menjadi bagian dari informasi yang disampaikan mengenai rencana itu.
Pembicaraan dengan Suahasil Nazara menunjukkan bahwa rencana tersebut sedang dibahas pada tingkat pemerintah. Fokusnya bukan semata-mata pada penyaluran dana, melainkan pada kemungkinan koperasi berperan sebagai unit layanan jasa untuk melayani kebutuhan pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun. Ferry mempertahankan makna bahwa fungsi pelayanan itu menjadi pokok pembahasan yang sedang dikomunikasikan bersama Menteri Keuangan.
Ferry menjelaskan bahwa gagasan melibatkan koperasi dalam penyaluran gaji aparatur sipil negara dan pembayaran pensiun berangkat dari kebutuhan untuk memperluas fungsi koperasi. Selama ini, koperasi kerap dipahami terutama sebagai lembaga yang menyediakan layanan simpan pinjam atau memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Melalui rencana yang masih dibahas, koperasi diharapkan dapat mengembangkan jenis layanan yang lebih beragam, sepanjang memiliki kesiapan organisasi, sistem, dan kemampuan pengelolaan yang memadai.
Perluasan tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat koperasi agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan cakupan layanan yang lebih luas, koperasi berpotensi membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan anggota maupun pengguna layanan lainnya. Namun, pelaksanaan gagasan itu tetap memerlukan pembahasan mengenai mekanisme, persyaratan, pengawasan, serta kesiapan setiap koperasi. Karena itu, rencana tersebut belum dapat dipandang sebagai keputusan final atau kewenangan yang telah diberikan kepada koperasi.
Ferry juga mengaitkan penguatan fungsi koperasi dengan peningkatan daya saing terhadap perbankan. Koperasi perlu memiliki layanan yang mudah diakses, terpercaya, efisien, dan didukung teknologi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Persaingan itu tidak semata-mata ditentukan oleh jenis layanan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, keamanan transaksi, kapasitas sumber daya manusia, dan transparansi pengelolaan dana. Jika berbagai aspek tersebut dapat dipenuhi, koperasi akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pilihan masyarakat dalam layanan ekonomi tertentu.
Dengan demikian, pembahasan mengenai penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun mencerminkan arah pengembangan koperasi, bukan pengumuman bahwa fungsi tersebut telah resmi dialihkan. Pemerintah dan pihak terkait masih perlu menilai kelayakan serta dampak kebijakan sebelum menentukan langkah berikutnya. Penekanan utamanya adalah membangun koperasi yang adaptif dan kompetitif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, perlindungan anggota, serta kepastian aturan yang berlaku.
Wacana pemanfaatan koperasi untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil dan pembayaran pensiun berkaitan dengan agenda penguatan kelembagaan koperasi. Pembahasan tersebut ditempatkan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui rancangan regulasi itu, koperasi diharapkan memiliki landasan kelembagaan yang lebih kuat untuk menjalankan fungsi layanan kepada anggota dan masyarakat.
Ferry menyebutkan adanya usulan pembentukan otoritas pengawas koperasi tersendiri. Otoritas tersebut diharapkan berdiri di luar Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengawasan terhadap koperasi dapat dilakukan melalui lembaga yang secara khusus memahami karakter, kegiatan, dan kebutuhan sektor perkoperasian. Gagasan ini menjadi bagian dari upaya menata kelembagaan koperasi agar pelaksanaan kegiatan dan layanan berjalan dalam kerangka pengawasan yang jelas.
Usulan lain berkaitan dengan perlindungan simpanan masyarakat yang ditempatkan di koperasi. Ferry menyampaikan perlunya peran Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan perlindungan terhadap simpanan tersebut. Mekanisme ini diarahkan untuk memperkuat rasa aman masyarakat ketika menggunakan layanan koperasi, sekaligus mendukung peningkatan kepercayaan terhadap kelembagaan koperasi sebagai salah satu penyedia layanan keuangan.
Menurut Ferry, penguatan fungsi layanan dan kelembagaan diperlukan agar koperasi dapat mengembangkan perannya, termasuk dalam layanan pembayaran gaji dan pensiun. Ia berharap pembenahan tersebut membuat koperasi semakin mampu bersaing dengan perbankan. Harapan itu mencakup peningkatan kapasitas koperasi dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, disertai kelembagaan, pengawasan, dan perlindungan simpanan yang lebih kuat sebagaimana diusulkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian.
