JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Penambahan enam komando daerah militer (Kodam) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kendali dan respons TNI Angkatan Darat (TNI AD) di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan, pembentukan atau penambahan satuan kewilayahan tersebut dilakukan untuk memudahkan TNI AD dalam mengamankan seluruh wilayah Republik Indonesia.
Menurut Donny, kebutuhan utama dari penataan itu berkaitan dengan rentang kendali organisasi. Wilayah Indonesia yang luas, dengan karakter geografis dan tingkat kerawanan yang berbeda-beda, memerlukan pola komando yang mampu menjangkau daerah secara lebih dekat. Rentang kendali yang terlalu panjang dapat memengaruhi kecepatan penyampaian informasi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan perintah di lapangan.
Dengan adanya Kodam tambahan, koordinasi komando atas dan satuan TNI AD di daerah diharapkan berlangsung lebih cepat dan terarah. Struktur tersebut juga dapat membantu pengendalian sumber daya, personel, serta operasi kewilayahan agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pada saat yang sama, komando yang lebih dekat memungkinkan pemantauan terhadap perkembangan situasi dilakukan secara lebih rutin dan menyeluruh.
Penguatan struktur komando itu bukan semata-mata berkaitan dengan penambahan organisasi, melainkan juga upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan. TNI AD akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merespons perubahan kondisi, termasuk potensi gangguan keamanan, bencana, maupun kebutuhan dukungan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Donny menyampaikan penjelasan tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa. Ia menegaskan bahwa penyesuaian rentang kendali diperlukan agar setiap perkembangan di wilayah dapat segera dilaporkan, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Melalui pengaturan itu, TNI AD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengamanan secara optimal, sekaligus memastikan koordinasi kewilayahan tetap efektif di tengah luasnya cakupan tugas.
Indonesia memiliki wilayah daratan yang luas dan terbentang dari barat hingga timur, sekaligus terdiri atas ribuan pulau dengan karakter geografis yang beragam. Sebagian daerah berada di kawasan perkotaan yang padat, sementara wilayah lain berupa pegunungan, perbatasan, kepulauan terpencil, serta kawasan dengan akses transportasi yang terbatas. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pengelolaan keamanan dan pertahanan tidak dapat disamakan satu daerah dan daerah lainnya. Selain faktor geografis, karakter masyarakat, dinamika sosial, serta potensi ancaman di setiap wilayah juga memiliki perbedaan yang perlu dipahami secara menyeluruh.
Keragaman itu menjadi salah satu alasan TNI AD perlu membangun sistem organisasi kewilayahan yang lebih kuat dan sesuai dengan tantangan di lapangan. Penambahan enam kodam dinilai dapat memperpendek rentang kendali komando, sehingga koordinasi satuan pusat dan unsur kewilayahan berlangsung lebih cepat. Dengan struktur yang lebih dekat dengan wilayah tugas, pengendalian, pemantauan, dan pengamanan dapat dijalankan secara lebih maksimal. Kehadiran kodam baru juga diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur masyarakat dalam menjaga stabilitas dan merespons persoalan yang muncul.
Fungsi organisasi kewilayahan tidak terbatas pada aspek pertahanan. Kodam baru dapat membantu mempercepat pengiriman bantuan kepada warga ketika terjadi bencana, terutama di daerah yang sulit dijangkau atau mengalami gangguan infrastruktur. Satuan yang berada lebih dekat dengan masyarakat akan lebih cepat mengidentifikasi kebutuhan, mengerahkan personel, dan mendukung distribusi logistik maupun layanan darurat. Donny menegaskan bahwa pembentukan kodam bukan sekadar penambahan struktur organisasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD, agar pengamanan wilayah, pelayanan kepada masyarakat, dan penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara lebih tanggap, terkoordinasi, serta sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan penambahan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian penting dari agenda penguatan organisasi pertahanan sekaligus penataan kemampuan TNI agar lebih sesuai dengan kebutuhan strategis di berbagai wilayah Indonesia.
Peresmian satuan baru ditandai dengan penekanan sirene oleh Presiden Prabowo. Prosesi itu menegaskan dimulainya operasional berbagai unsur organisasi yang telah disiapkan untuk memperkuat kendali, koordinasi, serta kecepatan respons TNI dalam menghadapi dinamika keamanan. Penambahan struktur tersebut juga mencerminkan upaya memperluas jangkauan kehadiran pertahanan, terutama di wilayah yang memiliki karakter geografis dan tantangan strategis berbeda.
Dalam komposisi satuan baru tersebut terdapat enam komando daerah militer atau kodam. Selain itu, TNI Angkatan Darat membentuk 30 brigade infanteri teritorial pembangunan, 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan, serta tiga batalyon bantuan tempur. Kehadiran satuan-satuan ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan teritorial, mendukung kesiapsiagaan, dan meningkatkan kemampuan pengerahan pasukan secara efektif.
Penguatan organisasi juga dilakukan oleh matra lain. TNI Angkatan Laut menambah satu brigade serta empat batalyon marinir. Sementara itu, TNI Angkatan Udara menambah 10 satuan, termasuk Divisi II Pasukan Gerak Cepat dan satuan radar. Penambahan unsur tersebut memperluas kapasitas operasi di laut dan udara, sekaligus mendukung sistem pertahanan yang terintegrasi antarmatra.
Dengan peresmian itu, TNI memiliki susunan organisasi yang lebih besar dan tersebar. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan deteksi, mobilitas, pengendalian wilayah, serta respons terhadap berbagai ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter. Implementasinya tetap memerlukan penataan personel, sarana, anggaran, dan koordinasi agar setiap satuan baru dapat menjalankan tugas secara optimal.
Prosesi pelantikan enam komando daerah militer (kodam) baru ditandai dengan penyerahan tongkat komando dan bendera kesatuan kepada masing-masing panglima kodam. Penyerahan simbol kepemimpinan tersebut menjadi bagian penting dalam peresmian satuan, sekaligus menegaskan dimulainya pelaksanaan tugas para panglima di wilayah tanggung jawab masing-masing.
Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah dibentuk untuk wilayah Kepulauan Riau dan dipimpin oleh Mayjen TNI Rionardo. Selanjutnya, Kodam XXVI/Mataram berkedudukan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan panglima Mayjen TNI Drajad Brima Yoga. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, komando kewilayahan yang diresmikan adalah Kodam XXVII/Sobe Sonbai, dipimpin oleh Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua.
Di kawasan Indonesia timur, Kodam XXVIII/Molku Kie Raha mencakup wilayah Maluku Utara dan dipimpin oleh Mayjen TNI Nefra Firdaus. Kodam XXIX/Mambruk bertugas di wilayah Papua Tengah dengan panglima Mayjen TNI Aminton Manurung. Adapun Kodam XXX/Rinambora berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan dipimpin oleh Mayjen TNI Edi Saputra.
Penyerahan tongkat komando dan bendera kesatuan kepada keenam panglima tersebut merepresentasikan pengalihan mandat, tanggung jawab, serta identitas satuan dalam menjalankan fungsi pertahanan di daerah. Setiap kodam baru memiliki peran untuk mengoordinasikan unsur kewilayahan, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, dan memastikan kesiapan satuan dalam merespons dinamika keamanan setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
Peresmian enam satuan tersebut memperkuat struktur kewilayahan TNI AD melalui penataan komando yang lebih dekat dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah. Kehadiran kodam baru juga menjadi bagian dari pengembangan organisasi agar kendali, koordinasi, serta respons TNI AD dapat dilaksanakan secara lebih terarah di berbagai kawasan Indonesia.
