JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah skema pengadaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dijalankan PT Pertamina (Persero). Perubahan tersebut dilakukan dengan menghapus mekanisme tender atau lelang yang biasanya digunakan untuk memperoleh pasokan BBM impor. Kebijakan ini ditempuh ketika kondisi pasar minyak global menghadapi tekanan besar dan proses pengadaan melalui tender dinilai tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.
Gangguan pasokan minyak mentah dunia berkaitan erat dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik di kawasan tersebut dapat memengaruhi jalur pelayaran, keamanan distribusi, waktu pengiriman, serta kepastian pasokan dari negara-negara produsen. Selain itu, perubahan harga dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan minyak mentah maupun produk olahan membuat proses pengadaan rutin menjadi lebih sulit diprediksi. Dalam situasi seperti ini, hasil lelang belum tentu mampu menjamin volume dan waktu pengiriman yang dibutuhkan di dalam negeri.
Melalui perubahan skema tersebut, pemerintah berupaya memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi Pertamina untuk mengamankan pasokan. Pengadaan tidak semata-mata bergantung pada penawaran yang masuk dalam proses tender, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan pasar, kebutuhan kilang, dan kondisi logistik internasional. Langkah ini juga memungkinkan pemerintah memantau sumber pasokan serta jadwal kedatangan secara lebih langsung ketika risiko gangguan meningkat.
Prioritas utama kebijakan ESDM adalah menjaga ketersediaan stok BBM nasional. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan masyarakat, sektor transportasi, industri, dan layanan publik tetap terpenuhi meskipun pasokan minyak global terganggu. Dengan demikian, perubahan mekanisme pengadaan bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan bagian dari langkah mitigasi untuk menghadapi ketidakpastian energi. Kecukupan stok di dalam negeri menjadi pertimbangan penting agar distribusi BBM tetap berlangsung dan potensi kelangkaan dapat dicegah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengubah pola pengadaan minyak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Pemerintah tidak hanya menunggu penawaran dari perusahaan yang mengikuti lelang impor, tetapi mulai mencari secara langsung negara-negara yang memiliki cadangan minyak dan kemampuan memasok Indonesia.
Menurut Laode, pendekatan tersebut dilakukan melalui pola yang disebut sebagai hunting. Dalam skema ini, pemerintah secara aktif mengidentifikasi sumber pasokan, berkomunikasi dengan negara pemilik cadangan, serta menjajaki kemungkinan kerja sama untuk memperoleh minyak dan BBM. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan pemasok sekaligus menjaga ketersediaan stok nasional di tengah terganggunya pasokan.
Laode menyebut pola pengadaan baru tersebut penting karena peserta dalam lelang impor BBM relatif sudah tidak tersedia. Kondisi itu membuat mekanisme lelang tidak dapat sepenuhnya diandalkan untuk menjamin kebutuhan pasokan dalam waktu dekat. Dengan mencari pemasok secara langsung, pemerintah berupaya memperoleh kepastian mengenai volume, jadwal pengiriman, dan kesinambungan suplai.
Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan stok BBM tetap aman bagi masyarakat. Selain menjaga kelancaran distribusi energi, ketersediaan pasokan diharapkan dapat mengurangi risiko tekanan terhadap harga transportasi dan kebutuhan pokok. Pemerintah perlu memastikan proses pencarian negara pemasok tetap dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.
Pemerintah perlu segera mencari sumber impor minyak dari luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi risiko terhadap keberlanjutan pasokan energi nasional. Langkah ini menjadi penting karena pengiriman minyak dari kawasan tersebut kini menghadapi ketidakpastian akibat konflik yang masih berlangsung. Gangguan keamanan dapat menghambat perjalanan kapal tanker, memperpanjang waktu pengiriman, serta meningkatkan biaya pengangkutan dan perlindungan di sepanjang jalur pelayaran.
Menurut penjelasan Laode, situasi tersebut turut berkaitan dengan penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur strategis bagi perdagangan minyak dunia. Selat ini menjadi akses penting bagi kapal yang membawa minyak dari sejumlah negara produsen di Timur Tengah menuju berbagai pasar, termasuk Indonesia. Ketika jalur tersebut terganggu, kapal tidak dapat beroperasi secara normal sehingga arus pasokan berpotensi tertahan atau harus dialihkan melalui rute yang lebih jauh.
Dampaknya terasa langsung terhadap ketahanan energi Indonesia. Penutupan Selat Hormuz disebut menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar 25 persen pasokan minyak nasional. Persentase tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan terhadap sumber minyak dan jalur distribusi dari kawasan konflik. Jika kondisi berlarut-larut, keterlambatan pasokan dapat memengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak serta meningkatkan tekanan terhadap biaya pengadaan dan harga energi di dalam negeri.
Sebelum konflik mengganggu jalur pengiriman, minyak dari Timur Tengah memiliki keunggulan harga karena cenderung lebih murah dibandingkan pasokan dari negara lain. Faktor harga tersebut membuat kawasan itu menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan impor Indonesia. Namun, keunggulan biaya tidak lagi cukup untuk menjadi pertimbangan tunggal ketika risiko gangguan distribusi meningkat. Pemerintah perlu menyeimbangkan efisiensi harga dengan kepastian pasokan melalui diversifikasi negara pemasok, penjajakan rute alternatif, dan penguatan cadangan strategis. Dengan sumber impor yang lebih beragam, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu kawasan sekaligus menjaga stabilitas pasokan selama konflik belum mereda.
Perubahan mekanisme pengadaan minyak melalui pembelian tanpa tender membawa konsekuensi terhadap harga yang diperoleh. Laode mengakui bahwa langkah tersebut berpotensi membuat harga pembelian relatif lebih tinggi dibandingkan apabila pengadaan dilakukan melalui proses lelang yang melibatkan sejumlah peserta. Dalam kondisi normal, tender dapat memberikan ruang untuk membandingkan penawaran dari berbagai pemasok sehingga harga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan transaksi.
Meski demikian, pemerintah memilih tidak melanjutkan mekanisme tender karena menghadapi hambatan dalam menjaga kelancaran pasokan bahan bakar minyak di dalam negeri. Pengiriman minyak mengalami kendala, sementara ketersediaan peserta lelang juga berkurang. Situasi tersebut membuat proses pengadaan melalui tender tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam waktu yang diperlukan.
Prioritas pemerintah dalam kondisi ini adalah memastikan keberlangsungan pasokan BBM, meskipun pembelian tanpa tender dapat menghasilkan harga yang relatif lebih tinggi. Keputusan tersebut ditempuh sebagai penyesuaian terhadap keadaan pasokan dan hambatan pengiriman yang sedang dihadapi. Dengan demikian, pertimbangan harga tetap diakui sebagai konsekuensi dari mekanisme baru, tetapi keberadaan pasokan BBM dalam negeri menjadi alasan utama di balik perubahan cara pengadaan tersebut. Keterangan Laode menegaskan bahwa pembelian langsung bukan dipilih karena mengabaikan aspek harga, melainkan karena pemerintah perlu merespons terbatasnya pilihan pemasok dan kondisi pengiriman yang menghambat proses lelang.
