BOLTIM – Dugaan keterlibatan seorang kader berinisial RS alias Rahman dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Benteng, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kini menjadi sorotan publik.
Isu yang awalnya berkembang di tingkat lokal tersebut kini meluas dan menyeret nama partai tempat yang bersangkutan bernaung, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Tekanan masyarakat pun semakin kuat agar persoalan ini tidak berhenti sebagai isu, melainkan ditindaklanjuti secara terbuka dan transparan.
Publik Desak DPP Turun Tangan
Sorotan kini mengarah ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P di Jakarta. Masyarakat Boltim menilai, jika dugaan ini benar dan tidak ditangani secara tegas, maka dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga terhadap citra partai serta kepercayaan publik terhadap sistem politik.
Beberapa tuntutan yang disuarakan masyarakat antara lain:
Dilakukan audit dan investigasi internal terhadap kader yang disebut-sebut.
Pernyataan resmi dan terbuka kepada masyarakat Boltim.
Sikap tegas tanpa kompromi apabila dugaan terbukti benar.
Sebagai partai nasional yang mengusung ideologi kerakyatan, publik berharap tidak ada toleransi terhadap praktik yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hukum.
Aparat Penegak Hukum Diminta Transparan
Selain kepada partai, masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum di tingkat provinsi hingga pusat untuk memastikan proses berjalan secara objektif dan transparan.
Jika benar terdapat aktivitas PETI berskala besar di wilayah Benteng, Kotabunan, maka penindakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan atau afiliasi politik,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Ancaman Krisis Kepercayaan Publik
Isu ini mencuat di tengah dinamika politik daerah yang mulai menghangat menuju agenda politik 2030. Pengamat menilai, jika dugaan keterlibatan dalam aktivitas ilegal ini tidak dijawab secara terbuka, maka potensi krisis kepercayaan publik bisa terjadi sebelum kontestasi politik dimulai.
Masyarakat Boltim menyampaikan pesan tegas:
Hutan bukan alat kekuasaan.
Lingkungan bukan komoditas politik.
Dan partai politik harus berdiri di sisi hukum, bukan di atasnya.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari RS alias Rahman terkait dugaan tersebut. Pihak DPP PDI-P juga belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Publik kini menunggu penjelasan dan langkah konkret — bukan sekadar diam.
Boltim sedang mengawasi.
Dan sejarah politik akan mencatat siapa yang berani bersikap, dan siapa yang memilih bersembunyi di balik kekuasaan.