JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa struktur kepemimpinan Kementerian Keuangan kini telah lengkap setelah tiga posisi wakil menteri keuangan terisi. Ketiga pejabat tersebut adalah Juda Agung, Nurcholisoh Ibnu Aman, dan Luky Alfirman. Kehadiran mereka melengkapi formasi pimpinan kementerian sekaligus memperkuat kapasitas koordinasi dalam menjalankan agenda pengelolaan keuangan negara.
Suahasil menegaskan, penempatan tiga wakil menteri bukan dimaksudkan untuk membagi-bagi kewenangan secara terpisah atau menciptakan batas kerja yang kaku di para pejabat. Ketiganya akan bekerja dalam satu kesatuan kepemimpinan, dengan pembagian perhatian pada sektor-sektor strategis sesuai kebutuhan organisasi. Pola kerja tersebut diharapkan membuat proses pengambilan keputusan lebih terkoordinasi, responsif, dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal.
Menurut Suahasil, formasi tersebut juga memungkinkan Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, mempercepat komunikasi lintas unit, serta memastikan program prioritas berjalan secara konsisten. Masing-masing wakil menteri dapat mendukung pembahasan isu tertentu, tetapi tetap berada dalam kerangka kebijakan dan arahan kementerian secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan tiga wakil menteri berfungsi sebagai penguat kerja kolektif, bukan sebagai pemisahan tanggung jawab antarbidang.
Penjelasan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa kelengkapan struktur kepemimpinan diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, terutama ketika pemerintah perlu mengelola kebijakan anggaran, menjaga kredibilitas fiskal, dan merespons dinamika ekonomi secara cepat. Koordinasi yang lebih kuat menjadi unsur penting agar seluruh unit dapat bergerak searah dalam mencapai sasaran pembangunan.
Juda Agung mendapat penugasan sebagai wakil menteri yang mengawal sejumlah bidang penting dalam struktur Kementerian Keuangan. Fokus tersebut mencakup pengawasan sektor keuangan, perhatian terhadap isu-isu ekonomi internasional, serta strategi pembiayaan negara. Penjelasan Suahasil menunjukkan bahwa pembagian tugas ini menempatkan Juda Agung pada area kerja yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sektor keuangan dan perkembangan perekonomian global.
Dalam aspek pengawasan sektor keuangan, perhatian diarahkan pada pemantauan kondisi sektor tersebut sebagai bagian dari lingkungan ekonomi nasional. Penugasan ini menunjukkan pentingnya memahami perkembangan dan keadaan sektor keuangan dalam pelaksanaan kerja Kementerian Keuangan. Peran Juda Agung berkaitan dengan area yang memerlukan perhatian terhadap perubahan kondisi sektor keuangan, tanpa terlepas dari hubungan sektor tersebut dengan dinamika ekonomi yang lebih luas.
Juda Agung juga menangani isu-isu ekonomi internasional. Ruang kerja ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi global yang dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam melihat kondisi perekonomian. Penempatan tanggung jawab tersebut memperlihatkan bahwa aspek internasional menjadi salah satu fokus dalam pembagian kerja para wakil menteri keuangan.
Selain itu, ia memperoleh tanggung jawab pada strategi pembiayaan negara. Area ini menempatkannya pada pembahasan mengenai langkah pembiayaan yang berkaitan dengan kebutuhan negara. Berdasarkan penjelasan Suahasil, ketiga fokus tersebut—pengawasan sektor keuangan, isu ekonomi internasional, dan strategi pembiayaan negara—menjadi bagian dari penugasan Juda Agung. Pembagian tersebut menggambarkan keterkaitan kondisi sektor keuangan, perkembangan ekonomi internasional, dan langkah pembiayaan negara dalam struktur kerja Kementerian Keuangan.
Selain pembagian tugas yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan fiskal, dua wakil menteri lainnya memperoleh fokus kerja yang berbeda dan saling melengkapi. Nurcholisoh Ibnu Aman diarahkan untuk mengawal pilar penerimaan negara. Ruang lingkup ini mencakup upaya mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan negara, termasuk penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dengan mandat tersebut, perhatian Nurcholisoh berada pada bagaimana negara memperkuat kapasitas penghimpunan pendapatan secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suahasil menekankan bahwa penerimaan negara memiliki posisi penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kinerja pendapatan akan memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai berbagai program prioritas, menjaga kesinambungan fiskal, dan merespons kebutuhan pembangunan. Karena itu, pengawalan terhadap penerimaan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target angka, tetapi juga dengan perbaikan administrasi, kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, maupun PNBP perlu dikelola sebagai satu kesatuan pilar pendapatan yang mendukung ketahanan APBN.
Sementara itu, Luky Alfirman mendapatkan fokus pada tata kelola belanja negara. Tugas ini mencakup penguatan sistem perbendaharaan, pengelolaan arus kas pemerintah, serta pemastian agar belanja dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Luky juga menangani perhatian terhadap alokasi transfer ke daerah (TKD), sehingga kebijakan belanja dan penyaluran dana kepada pemerintah daerah dapat berjalan sesuai sasaran serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pembagian tersebut memperlihatkan perbedaan yang jelas kedua bidang. Nurcholisoh berfokus pada sisi penerimaan, yakni mengumpulkan dan meningkatkan pendapatan negara. Sebaliknya, Luky berfokus pada sisi belanja, perbendaharaan, dan transfer ke daerah, yaitu memastikan sumber daya APBN disalurkan serta dikelola secara tepat. Keduanya tetap berkaitan dalam siklus pengelolaan keuangan negara, tetapi memiliki titik perhatian dan tanggung jawab operasional yang berbeda.
Pembagian fokus kerja di tiga wakil menteri keuangan tidak dimaksudkan untuk memisahkan pelaksanaan tugas secara kaku. Suahasil menjelaskan bahwa seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan tetap bekerja melalui koordinasi dan kolaborasi lintas fungsi atau cross-function. Pola tersebut diperlukan karena berbagai isu yang dihadapi kementerian sering kali memiliki keterkaitan satu bidang dan bidang lainnya.
Dengan demikian, wakil menteri tetap dapat terlibat dalam pembahasan atau penanganan persoalan di luar fokus sektoral yang menjadi tanggung jawab utamanya. Kerja sama lintas fungsi memungkinkan komunikasi antarpimpinan berlangsung secara terpadu, terutama ketika suatu kebijakan membutuhkan perhatian dari lebih dari satu direktorat jenderal atau unit kerja. Pembagian fokus menjadi dasar pengaturan tanggung jawab, sementara koordinasi tetap dilakukan sesuai kebutuhan dan keterkaitan isu.
Selain urusan sektoral, terdapat pula tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen internal Kementerian Keuangan. Suahasil menyebut aspek seperti organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran operasional akan ditangani secara kolektif oleh menteri keuangan bersama ketiga wakil menteri. Artinya, pengelolaan internal kementerian tidak ditempatkan sebagai tugas eksklusif salah satu wakil menteri, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama jajaran pimpinan.
Pengaturan tersebut menempatkan menteri keuangan dan para wakilnya dalam satu mekanisme kerja yang saling melengkapi. Masing-masing wakil menteri tetap memiliki perhatian pada bidang yang telah ditetapkan, tetapi pelaksanaan tugasnya berlangsung dalam koordinasi bersama. Ketika suatu persoalan beririsan dengan beberapa bidang, jajaran pimpinan dapat menanganinya secara silang sesuai kebutuhan. Penjelasan Suahasil itu menegaskan bahwa struktur pembagian kerja di Kementerian Keuangan berjalan bersamaan dengan kolaborasi lintas fungsi dan tanggung jawab kolektif atas manajemen internal.
