BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendukung pemanfaatan teknologi seawater reverse osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri pusat data di Batam, Kepulauan Riau. Dukungan tersebut disampaikan seiring dengan berkembangnya rencana investasi pusat data yang memerlukan pasokan air dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Menurutnya, teknologi pengolahan air laut dapat menjadi salah satu solusi strategis agar pertumbuhan sektor digital tidak menambah tekanan terhadap sumber daya air yang selama ini digunakan oleh masyarakat.
Melalui SWRO, air laut diolah menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional pusat data. Penggunaan sumber air alternatif ini memungkinkan industri memperoleh pasokan sesuai kebutuhannya tanpa membebani ketersediaan air masyarakat yang bersumber dari waduk. Pendekatan tersebut dinilai penting bagi Batam, terutama ketika kawasan itu menghadapi peningkatan kebutuhan air sejalan dengan masuknya investasi baru. Pengolahan air laut juga dapat mendukung kesinambungan kegiatan industri apabila dirancang dengan kapasitas, teknologi, dan standar lingkungan yang memadai.
Iftitah menekankan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam menyiapkan kebutuhan air. Setiap rencana pembangunan, termasuk pusat data, perlu disusun berdasarkan perencanaan yang matang agar pemenuhan kebutuhan industri tidak mengurangi hak masyarakat atas air. Ia memandang pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait perlu memastikan infrastruktur pengolahan serta distribusi tersedia sebelum kegiatan industri berkembang lebih jauh. Dengan perencanaan tersebut, kebutuhan masyarakat tetap terjaga, sementara pertumbuhan industri baru memperoleh ruang untuk berkembang secara terukur dan berkelanjutan. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan air di Batam.
Dukungan terhadap kebutuhan air industri pusat data di Batam sejalan dengan langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mendorong para pelaku usaha membangun fasilitas pengolahan air laut atau seawater reverse osmosis (SWRO) secara mandiri. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pasokan air bagi sektor industri, sekaligus memastikan pertumbuhan pusat data dapat berlangsung tanpa menambah tekanan terhadap sumber air baku yang telah digunakan masyarakat.
BP Batam pada September 2026 menyebutkan terdapat 10 rencana pengembangan pusat data di Batam. Dari jumlah tersebut, satu fasilitas telah beroperasi. Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan air yang stabil dan berkelanjutan. Pembangunan SWRO oleh pelaku industri menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan skala dan tahapan pengembangan masing-masing fasilitas pusat data.
Selain mendorong pembangunan fasilitas secara mandiri, rencana penambahan kapasitas air juga disiapkan di sejumlah kawasan strategis. Fasilitas SWRO direncanakan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan kawasan industri Kabil. Kedua lokasi tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan infrastruktur air untuk mendukung aktivitas industri yang terus berkembang, termasuk kebutuhan operasional pusat data.
Pada tahap awal, fasilitas tersebut diproyeksikan menambah kapasitas produksi air sekitar 750 liter per detik dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Kapasitas itu kemudian direncanakan meningkat menjadi sekitar 1.000 liter per detik pada tahap berikutnya. Penambahan dilakukan secara bertahap agar sejalan dengan perkembangan kebutuhan kawasan dan kesiapan infrastrukturnya.
Kapasitas produksi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri tanpa mengurangi pasokan air waduk bagi masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan air laut melalui teknologi SWRO dapat menjadi pelengkap sumber air yang tersedia, bukan pengganti alokasi air untuk kebutuhan publik. Perencanaan bertahap ini juga diharapkan menjaga keseimbangan ekspansi industri, keberlanjutan sumber daya air, dan kepentingan masyarakat Batam.
Dukungan Iftitah terhadap penguatan pasokan listrik dan infrastruktur penunjang menjadi bagian penting dalam menyiapkan Batam sebagai lokasi pengembangan industri pusat data. Kebutuhan pusat data tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan dan bangunan, tetapi juga memerlukan pasokan energi yang stabil, andal, serta mampu mengikuti peningkatan kapasitas teknologi informasi. Karena itu, penguatan ekosistem tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi pemerintah, BP Batam, penyedia energi, dan pelaku usaha.
Koordinasi lintas pihak diperlukan untuk menyelaraskan rencana investasi dengan kesiapan jaringan dan fasilitas pendukung. Pemerintah berperan memastikan kebijakan serta perencanaan pembangunan berjalan searah, sementara BP Batam mendukung penataan kawasan dan pemetaan kebutuhan pengembangan. Di sisi lain, penyedia energi perlu menyiapkan kapasitas pasokan dan keandalan sistem, sedangkan pelaku usaha menyampaikan kebutuhan operasional serta jadwal pengembangan secara terukur.
Hasil pemetaan BP Batam pada September 2026 menunjukkan adanya kapasitas pusat data yang sudah beroperasi, komitmen investasi, dan rencana pengembangan yang secara keseluruhan mencapai 1,47 gigawatt kapasitas teknologi informasi. Data tersebut menggambarkan besarnya potensi pertumbuhan industri pusat data di Batam sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebutuhan infrastruktur secara lebih terarah.
Peningkatan kapasitas hingga 1,47 gigawatt menuntut kesiapan infrastruktur energi yang sepadan. Pasokan listrik harus direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pusat data yang bersifat berkelanjutan dan sensitif terhadap gangguan. Selain listrik, infrastruktur pendukung lain juga perlu dikembangkan secara terpadu agar operasional fasilitas dapat berlangsung konsisten. Dengan koordinasi yang kuat, pemetaan BP Batam dapat menjadi acuan untuk menyesuaikan pembangunan jaringan, memperkuat kepastian investasi, dan memastikan pertumbuhan industri pusat data di Batam berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut Iftitah, posisi geografis Batam yang strategis menjadi modal penting untuk mendorong kota ini sebagai salah satu pusat data berskala global. Kedekatannya dengan Singapura dan jalur perdagangan internasional, didukung akses konektivitas yang terus berkembang, membuka peluang bagi Batam untuk menarik investasi lanjutan dalam ekonomi digital dan kecerdasan buatan. Perkembangan tersebut juga dapat memperkuat peran Batam dalam rantai nilai teknologi regional.
Peluang itu memerlukan sejumlah prasyarat yang harus disiapkan secara konsisten. Iftitah menekankan pentingnya ekosistem yang andal, mulai dari ketersediaan energi dan air, jaringan telekomunikasi, hingga infrastruktur pendukung yang berkelanjutan. Selain itu, kepastian layanan investasi perlu dijaga agar pelaku usaha memperoleh proses perizinan dan dukungan yang jelas. Kesiapan tenaga kerja juga menjadi faktor utama, terutama melalui pendidikan, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Pusat data tidak semata-mata berkaitan dengan perangkat teknologi dan penyimpanan informasi. Kehadirannya dapat membuka kesempatan kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mendorong pendapatan yang lebih baik. Pada Mei 2026, BP Batam mengawal investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan di kawasan Nongsa senilai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun. Investasi tersebut mencakup luas pengembangan sekitar 30 hektare dan berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Batam.
Kementerian Transmigrasi berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat mengambil bagian dalam peluang tersebut. Dukungan ini mencakup penguatan keterampilan dan kesiapan memasuki dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Dengan demikian, investasi pusat data perlu diarahkan agar manfaatnya dirasakan secara nyata melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi, dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
