JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah inisiatif baru untuk mendukung dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, berbagai langkah tersebut dirancang agar dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, baik dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif maupun dalam memperluas ruang pengembangan kegiatan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Dradjad dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober. Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan berbagai aspek sebelum kebijakan tersebut diumumkan kepada publik. Karena itu, rincian mengenai bentuk program, sasaran, serta waktu pelaksanaannya belum dapat disampaikan pada kesempatan tersebut. Pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan kebijakan agar inisiatif yang diluncurkan nantinya dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang terukur.
Dradjad menyebutkan bahwa manfaat kebijakan baru itu akan dirasakan oleh dunia usaha setelah seluruh proses persiapan selesai. Namun, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sektor yang akan menjadi prioritas ataupun instrumen yang akan digunakan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah masukan dan melakukan koordinasi antarlembaga sebelum mengambil keputusan final.
Dalam kesempatan yang sama, Dradjad mendorong pelaku usaha untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah. Hubungan yang terbuka dan berkelanjutan dinilai penting agar perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan kebijakan secara lebih dini. Dengan mengikuti pembaruan dan menyampaikan masukan, pelaku usaha diharapkan mampu menyesuaikan rencana bisnisnya serta tidak tertinggal ketika inisiatif baru mulai dijalankan. Komunikasi tersebut juga dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan riil di lapangan, sehingga kebijakan yang disusun lebih relevan dengan kondisi usaha dan tantangan ekonomi yang dihadapi.
Setelah acara berlangsung, Dradjad kembali mendapat pertanyaan mengenai inisiatif yang sebelumnya sempat ia singgung. Namun, ia belum memberikan penjelasan terperinci mengenai rencana tersebut. Dalam keterangannya, Dradjad hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan mengumumkannya pada waktu yang dinilai tepat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kebijakan baru masih berada dalam tahap yang belum dibuka secara menyeluruh kepada publik. Dengan demikian, belum ada uraian resmi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keseluruhan rancangan atau arah pelaksanaannya.
Dradjad tidak menguraikan bentuk program, instrumen pelaksanaan, maupun rincian lain yang dapat menjelaskan isi inisiatif tersebut. Karena itu, informasi yang tersedia sejauh ini masih terbatas pada cakupan umumnya. Sebagian rencana pemerintah itu disebut berkaitan dengan regulasi, sedangkan bagian lainnya menyentuh agenda transformasi ekonomi. Dua aspek tersebut menjadi petunjuk mengenai bidang yang sedang dipersiapkan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan hubungan antarkomponen, sasaran pengaturannya, atau mekanisme yang mungkin digunakan. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut masih menunggu penyampaian resmi dari pemerintah.
Sikap Dradjad juga menegaskan bahwa pemerintah belum membuka seluruh rencana itu kepada masyarakat. Ia tidak memberikan kepastian mengenai kapan pengumuman akan dilakukan dan tidak menyebutkan bentuk kebijakan yang akan diperkenalkan. Oleh sebab itu, informasi mengenai regulasi dan transformasi ekonomi tersebut perlu dipahami sebagai gambaran umum, bukan sebagai rincian final. Publik masih perlu menunggu keterangan lebih lengkap agar dapat mengetahui isi kebijakan secara utuh. Sampai penjelasan resmi disampaikan, berbagai uraian di luar keterangan tersebut belum dapat dipastikan sebagai bagian dari inisiatif pemerintah.
Dradjad menilai dunia usaha memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas nasional. Menurut pandangan tersebut, pembangunan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, melainkan membutuhkan kontribusi aktif pelaku usaha melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan rantai pasok. Kegiatan usaha yang berkembang secara sehat juga dapat memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam kemitraan itu, pihak yang bekerja sama dengan pemerintah bukan hanya perusahaan swasta. Dradjad menegaskan bahwa korporasi dan badan usaha milik negara juga merupakan bagian penting dari dunia usaha yang dapat mendukung agenda pembangunan. Setiap kelompok usaha memiliki peran dan kapasitas berbeda, sehingga koordinasi yang baik diperlukan agar kontribusinya dapat diarahkan untuk memperkuat perekonomian sekaligus menjaga stabilitas. Pemerintah, karena itu, perlu menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian, efisiensi, dan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.
Salah satu langkah yang didorong adalah mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi sektor swasta, baik ketika menanamkan modal maupun saat menjalankan kegiatan operasional. Hambatan tersebut mencakup persoalan perizinan serta ketidaksinkronan kebijakan antar-kementerian dan lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah. Perbedaan aturan, prosedur yang berlapis, dan koordinasi yang belum optimal dapat meningkatkan biaya serta memperpanjang waktu pelaksanaan investasi. Dradjad mengatakan dirinya membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengurangi berbagai kendala tersebut. Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan dengan media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober. Upaya tersebut diharapkan membuat hubungan pemerintah dan dunia usaha lebih terkoordinasi, sehingga kebijakan ekonomi dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan dukungan nyata bagi kegiatan usaha.
Pemerintah juga telah memetakan sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional, terutama ketika pemerintah menyiapkan strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah berbagai dinamika. Pemetaan tersebut dilakukan dengan melihat sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap perkembangan ekonomi pada periode mendatang.
Dradjad menyebut pariwisata dan industri pengolahan sebagai beberapa sektor yang memiliki potensi tersebut. Kedua sektor itu dipandang relevan dalam pembahasan mengenai sumber pertumbuhan baru karena memiliki posisi penting dalam kegiatan ekonomi. Penyebutan sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga berupaya mengenali bidang yang dapat mendukung pertumbuhan dalam jangka menengah.
Identifikasi sektor potensial ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah perlu memiliki gambaran mengenai sektor-sektor yang dapat menjadi penopang pertumbuhan. Pemetaan sektor memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun arah kebijakan secara lebih terukur dan menempatkan perhatian pada bidang yang dinilai mempunyai prospek untuk berkembang.
Dengan demikian, pariwisata dan industri pengolahan termasuk dalam sektor yang kini diperhitungkan dalam agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi mengenai pemetaan tersebut melengkapi kebijakan pemerintah dalam mendukung dunia usaha dan memperkuat fondasi ekonomi. Target pertumbuhan 6 persen pada 2027 menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam mengarahkan strategi, termasuk melalui pengenalan terhadap sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
