MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong agar hasil penelitian dan inovasi di daerah tidak berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan diolah menjadi produk unggulan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah NTB, Fathul Gani, saat membacakan sambutan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam sebuah kegiatan di Universitas Mataram, Mataram, pada Kamis.
Kegiatan terpadu yang diselenggarakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu mengangkat tema “Sinergi Bergerak, Inovasi Berdampak”. Tema tersebut mencerminkan pentingnya membangun kerja sama lintas sektor untuk memastikan inovasi yang lahir dari lingkungan penelitian dapat menjawab kebutuhan nyata. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, peneliti, mahasiswa, dan pelaku usaha dipandang memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendorong pemanfaatan hasil riset.
Melalui hilirisasi riset, pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan akademisi diharapkan dapat diterapkan dalam proses produksi, pengembangan usaha, serta peningkatan daya saing komoditas lokal. Langkah ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari inovasi yang dihasilkan di daerah. Produk penelitian dapat dikembangkan menjadi barang atau layanan yang lebih siap digunakan, memiliki kualitas terjamin, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Kolaborasi tersebut diperlukan sejak tahap penelitian, pengujian, pemenuhan standar, hingga pendampingan produksi dan pemasaran. Dengan dukungan berbagai pihak, inovasi tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga berpotensi menjadi produk bernilai tambah yang memperkuat perekonomian NTB. Pemerintah daerah menempatkan penguatan ekosistem riset dan inovasi sebagai bagian penting dari upaya melahirkan produk unggulan daerah yang berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Fathul, Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari sumber daya alam, tetapi juga mencakup kekayaan hayati, pengetahuan lokal, serta kualitas sumber daya manusia. Berbagai tanaman, bahan alam, dan praktik pengetahuan masyarakat dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah, termasuk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengembangan itu memerlukan pendekatan berbasis riset agar potensi lokal tidak berhenti sebagai komoditas mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mendukung sosialisasi regulasi terkait obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik kepada mahasiswa. Mahasiswa merupakan calon peneliti, tenaga profesional, inovator, sekaligus pelaku usaha yang akan menentukan arah pengembangan produk di masa mendatang. Pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku perlu diperkenalkan sejak tahap pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk, bukan baru dipelajari ketika produk hendak dipasarkan.
Pengenalan regulasi sejak awal membantu mahasiswa merancang penelitian dan inovasi secara lebih terarah. Mereka dapat memahami batasan bahan, proses produksi, klaim manfaat, tata cara pengujian, hingga dokumen yang diperlukan sebelum suatu produk diedarkan. Pengetahuan tersebut juga mengurangi risiko pengembangan produk yang tidak memenuhi ketentuan atau harus mengalami perubahan besar pada tahap akhir.
Dalam menghasilkan inovasi, mahasiswa perlu memperhatikan nilai ilmiah dan unsur kebaruan, sekaligus memastikan aspek keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu produk. Setiap gagasan harus didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan dan proses pengembangan yang konsisten. Pemenuhan persyaratan regulasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari perlindungan konsumen dan pembangunan kepercayaan publik. Dengan bekal tersebut, potensi hayati NTB dapat diolah secara bertanggung jawab menjadi produk inovatif yang memiliki manfaat kesehatan, nilai ekonomi, dan peluang pasar yang lebih luas.
Perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi riset yang besar, mulai dari pangan, kesehatan, pertanian, kelautan, hingga pariwisata. Namun, tidak semua hasil penelitian dapat bergerak menuju tahap inovasi dan menjadi produk yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sebagian riset masih berhenti pada publikasi ilmiah, laporan penelitian, atau prototipe yang belum memperoleh pendampingan untuk dikembangkan secara komersial.
Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga mencakup pengujian, pemenuhan standar, perlindungan kekayaan intelektual, perizinan, pembiayaan, serta akses ke pasar. Tanpa keterlibatan mitra industri sejak tahap pengembangan, hasil riset berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dan sulit diproduksi dalam skala yang lebih luas. Karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mempertemukan perguruan tinggi dengan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memperkenalkan program BRIDGE, singkatan dari Bersinergi dalam Riset Inovasi Berdaya Saing Global dan Ekspansi Pasar. Program ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi NTB karena menawarkan pendekatan yang menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan industri. BRIDGE diharapkan menjadi jembatan bagi peneliti, pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat proses hilirisasi.
Melalui program tersebut, inovasi tidak hanya didorong agar menghasilkan prototipe, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi persyaratan mutu, keamanan, legalitas, dan kesiapan pasar. Dengan demikian, hasil penelitian dapat berkembang menjadi produk yang terdaftar, dipercaya konsumen, dan memiliki peluang bersaing di tingkat global. Pendekatan ini penting bagi NTB untuk mengubah keunggulan akademik dan sumber daya lokal menjadi produk unggulan daerah.
Fathul, mantan Kepala Dinas Kominfo NTB, menilai BRIDGE penting karena memperkuat hubungan riset dan kebutuhan industri. Menurutnya, sinergi semacam ini dapat membantu memastikan bahwa penelitian tidak berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan berlanjut menjadi inovasi yang bernilai ekonomi dan berdampak bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta start-up daerah yang dinilai memiliki semangat dan kreativitas tinggi. Para pelaku usaha tersebut berpotensi melahirkan produk unggulan daerah, namun masih menghadapi sejumlah kendala dalam memenuhi regulasi, melakukan registrasi, memperoleh sertifikasi, meningkatkan mutu produk, serta memperluas akses pasar. Berbagai persyaratan tersebut penting dipenuhi agar produk dapat dipasarkan secara lebih luas dan mampu bersaing secara berkelanjutan.
Dalam konteks itu, Pemprov NTB mendukung pendekatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan konsultasi dan pendampingan. Pendekatan terpadu tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan UMKM dan start-up yang sedang berupaya naik kelas. Melalui konsultasi dan pendampingan, pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan yang berlaku, proses pemenuhan standar, serta langkah peningkatan kualitas produk. Dukungan semacam ini juga dibutuhkan untuk membantu pelaku usaha menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya.
Fathul menyampaikan bahwa pendekatan tersebut menjadi bagian dari fokus kunjungan kerja Kepala Badan POM di Mataram. Kunjungan itu tidak hanya menempatkan pengawasan sebagai agenda utama, tetapi juga memperkuat komunikasi dan pendampingan bagi pelaku usaha daerah. Kegiatan terpadu tersebut turut diisi dengan penyerahan Nomor Izin Edar, sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik, dan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik kepada sejumlah pelaku usaha. Penyerahan berbagai dokumen dan sertifikat itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang melibatkan pelaku usaha serta lembaga terkait dalam mendukung pemenuhan ketentuan produk.
