JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan rencana pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa yang dapat menyalurkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus menangani pembayaran pensiun. Gagasan ini menempatkan koperasi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi berbasis keanggotaan, tetapi juga sebagai bagian dari layanan pembayaran bagi aparatur negara dan penerima pensiun.
Ferry menyampaikan rencana tersebut dalam diskusi publik pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta, Senin (5/10). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa peran koperasi sebagai penyalur gaji dan pembayaran pensiun masih berada pada tahap pembahasan. Dengan demikian, layanan tersebut belum menjadi kebijakan yang telah berjalan dan belum dapat digunakan sebagai mekanisme pembayaran resmi.
Menurut Ferry, pembahasan dilakukan bersama Menteri Keuangan untuk memastikan kemungkinan koperasi menjalankan fungsi tersebut. “Kami sedang membahas dengan Menteri Keuangan agar koperasi bisa menjadi unit layanan pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun,” ujar Ferry.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menyiapkan konsep dan mekanisme yang diperlukan sebelum rencana itu diterapkan. Pembahasan antarkementerian menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian layanan koperasi dengan tata kelola pembayaran gaji PNS dan pensiun yang berlaku.
Apabila nantinya disepakati, koperasi berpotensi memperoleh peran tambahan sebagai unit layanan jasa dalam mendukung kebutuhan pembayaran bagi pegawai negeri dan para pensiunan. Namun, pelaksanaan rencana ini tetap menunggu hasil pembahasan Ferry bersama Menteri Keuangan serta keputusan kebijakan lanjutan dari pemerintah. Untuk saat ini, informasi tersebut masih merupakan gagasan yang sedang dikaji, bukan perubahan sistem pembayaran yang sudah diberlakukan.
Rencana penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun melalui koperasi diposisikan sebagai bagian dari pembahasan untuk memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Gagasan ini menunjukkan adanya upaya untuk melihat koperasi bukan hanya sebagai wadah kegiatan ekonomi anggotanya, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat berkontribusi lebih luas dalam memenuhi kebutuhan finansial. Namun, rencana tersebut masih berada dalam konteks pembahasan dan belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang telah diterapkan.
Perluasan fungsi koperasi diarahkan agar lembaga tersebut memiliki ruang pelayanan yang lebih beragam. Dengan cakupan layanan yang lebih luas, koperasi diharapkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih relevan, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan rutin dan pembayaran masa pensiun. Peran demikian dapat memperkuat posisi koperasi sebagai bagian dari ekosistem layanan keuangan, tanpa menghilangkan karakter koperasi sebagai lembaga yang berorientasi pada kepentingan anggota serta manfaat bersama.
Wacana ini juga berkaitan dengan tujuan meningkatkan daya saing koperasi terhadap perbankan. Persaingan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya skala usaha, melainkan juga oleh kemampuan menyediakan layanan yang dipercaya, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembahasan mengenai perluasan peran koperasi mencerminkan dorongan agar koperasi terus mengembangkan kapasitasnya, memperbaiki kualitas layanan, dan menawarkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Penguatan peran tersebut dapat memberikan peluang bagi koperasi untuk membangun citra sebagai penyedia layanan keuangan yang lebih komprehensif. Pada saat yang sama, perluasan fungsi harus dipahami sebagai rencana yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa penyaluran gaji maupun pembayaran pensiun telah berlangsung melalui koperasi. Arah utamanya adalah menempatkan koperasi sebagai lembaga yang berpotensi memiliki kontribusi lebih besar dalam layanan keuangan masyarakat dan mampu bersaing secara sehat dengan perbankan.
Rencana perluasan layanan koperasi sebagai penyalur gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pembayaran pensiun berkaitan erat dengan kebutuhan memperkuat kelembagaan koperasi. Peran tersebut menuntut tata kelola, pengawasan, dan perlindungan dana anggota yang lebih kuat karena koperasi akan menangani transaksi keuangan masyarakat dalam skala besar. Dalam konteks itu, pemerintah bersama DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai landasan untuk menata kembali ekosistem koperasi, termasuk kelembagaan, pengawasan, serta mekanisme perlindungan bagi anggota dan nasabah.
Salah satu usulan yang disebutkan dalam pembahasan tersebut adalah pembentukan otoritas pengawas koperasi tersendiri. Lembaga ini diusulkan berada di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan mandat khusus untuk mengawasi kegiatan dan kesehatan koperasi. Kehadiran pengawas yang fokus pada karakteristik koperasi diharapkan dapat mendorong penerapan tata kelola yang lebih konsisten, meningkatkan kepatuhan, serta mencegah penyalahgunaan pengelolaan dana. Usulan itu juga mencerminkan kebutuhan untuk membedakan pengawasan koperasi dari pengawasan lembaga jasa keuangan lainnya, mengingat koperasi memiliki struktur kepemilikan dan hubungan keanggotaan yang khas.
Usulan lain adalah memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat di koperasi melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa aman anggota sekaligus memperkuat kepercayaan publik apabila koperasi diberi tanggung jawab menyalurkan gaji atau melayani pembayaran pensiun. Namun, kedua gagasan tersebut masih berada dalam kerangka usulan dan pembahasan RUU Perkoperasian. Pembentukan otoritas pengawas khusus maupun penerapan penjaminan simpanan oleh LPS belum menjadi ketentuan yang berlaku. Implementasinya tetap bergantung pada proses legislasi, rumusan akhir undang-undang, serta aturan pelaksana yang mungkin diterbitkan setelahnya.
Penguatan fungsi layanan dan kelembagaan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing koperasi. Dengan dukungan tata kelola yang lebih baik, koperasi diharapkan mampu memberikan layanan keuangan secara lebih tertib, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Peran sebagai penyalur gaji pegawai negeri sipil serta penyedia layanan pembayaran pensiun dapat menjadi momentum untuk memperluas fungsi koperasi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Perbaikan layanan perlu berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan. Koperasi harus memiliki kemampuan pengelolaan yang memadai agar dapat menjalankan layanan secara berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab. Penguatan tersebut juga diharapkan mendorong koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi, serta pemanfaatan teknologi dalam melayani anggota. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah ekonomi bersama, tetapi juga dapat menyediakan layanan yang lebih kompetitif di tengah perkembangan industri keuangan.
Ferry menyampaikan harapan bahwa rencana penguatan fungsi layanan tersebut dapat segera direalisasikan. Apabila rencana tersebut terwujud dalam waktu dekat, keberadaan koperasi-koperasi dapat bersaing dengan perbankan yang ada di Indonesia. Pernyataan itu menunjukkan adanya peluang bagi koperasi untuk memperkuat posisinya melalui peningkatan kualitas layanan dan kelembagaan. Namun, persaingan tersebut tetap bergantung pada kesiapan masing-masing koperasi dalam memenuhi standar pengelolaan, menjaga kepercayaan anggota, dan memberikan layanan yang konsisten. Dengan penguatan yang dilakukan secara bertahap, koperasi diharapkan semakin mampu menjalankan perannya dan menghadirkan pilihan layanan keuangan yang kompetitif bagi masyarakat.
