JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat penanganan 13 sungai sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di ibu kota. Normalisasi dilakukan untuk memperbaiki kapasitas aliran, menata sempadan, serta memastikan sungai dapat menampung dan mengalirkan air secara lebih optimal, terutama ketika hujan berintensitas tinggi terjadi.
Pekerjaan tersebut masih berlangsung di sejumlah titik dan mencakup beberapa aliran penting, lain Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cipinang Lama. Pemerintah daerah menjalankan penanganan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lapangan, kebutuhan teknis, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan kebencanaan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa proses normalisasi pada 13 sungai diharapkan segera dapat ditangani. Pernyataan itu disampaikan setelah ia membuka Rapat Koordinasi Daerah Kebencanaan 2026 di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Menurutnya, percepatan pekerjaan diperlukan agar langkah mitigasi banjir tidak hanya bersifat reaktif ketika musim hujan tiba.
Normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas karena kondisi aliran, penyempitan badan sungai, sedimentasi, dan kepadatan aktivitas di sekitar sempadan dapat memengaruhi kemampuan sungai dalam mengalirkan air. Melalui pekerjaan yang terkoordinasi, Pemprov DKI berupaya memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Selain pembangunan dan perbaikan infrastruktur, keberhasilan penanganan juga membutuhkan pemeliharaan sungai secara berkelanjutan serta dukungan masyarakat. Kebersihan saluran, kepatuhan terhadap tata ruang, dan kesiapan menghadapi bencana menjadi bagian penting agar manfaat normalisasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh warga Jakarta.
Upaya mengatasi banjir di Jakarta tidak dapat hanya mengandalkan pekerjaan yang dilakukan di dalam wilayah administrasi DKI Jakarta. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi aliran sungai yang membawa air menuju ibu kota. Karena itu, penanganan sungai perlu melihat hubungan antardaerah secara menyeluruh, bukan terbatas pada wilayah yang terdampak ketika genangan terjadi.
Pramono Anung menjelaskan bahwa sejumlah aliran sungai yang menuju Jakarta berasal dari Jawa Barat. Fakta tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung kondisi sungai di wilayah asal aliran dan risiko banjir di Jakarta. Perubahan debit, kondisi aliran, serta berbagai persoalan di bagian sungai yang berada di luar DKI dapat memengaruhi kapasitas aliran ketika air bergerak menuju wilayah ibu kota.
Keterkaitan tersebut membuat penanganan banjir membutuhkan koordinasi antarwilayah. Pekerjaan yang dilakukan di Jakarta perlu berjalan searah dengan upaya penanganan di wilayah Jawa Barat yang berkaitan dengan aliran sungai menuju DKI. Tanpa keterhubungan dalam penanganan, langkah di satu wilayah dapat berjalan kurang efektif karena persoalan pada aliran sungai tidak berhenti mengikuti batas administrasi.
Koordinasi pemerintah daerah yang berkaitan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko banjir. Setiap daerah perlu memahami posisi dan perannya dalam rangkaian aliran sungai tersebut, sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang saling terhubung. Pendekatan ini menempatkan sungai sebagai satu kesatuan aliran, bukan sebagai bagian yang dapat ditangani secara terpisah di masing-masing wilayah.
Dengan memperkuat koordinasi antarwilayah, upaya penanganan dapat diarahkan pada sumber persoalan sekaligus dampaknya di Jakarta. Kebutuhan tersebut menjadi alasan bahwa percepatan penanganan sungai harus disertai komunikasi dan keselarasan pemerintah daerah terkait. Kerja sama demikian diperlukan agar langkah pengurangan risiko banjir mencakup seluruh aliran yang memengaruhi Jakarta, termasuk aliran yang berasal dari Jawa Barat.
Pengelolaan sungai di Jakarta melibatkan pembagian kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Pembagian ini penting agar setiap rencana penanganan, termasuk normalisasi sungai, dapat dilaksanakan oleh instansi yang memiliki mandat, sumber daya, serta tanggung jawab sesuai wilayah dan jenis pekerjaannya. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat pengurangan risiko banjir.
Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan normalisasi sungai yang berada di wilayah administrasi Jakarta. Tanggung jawab tersebut mencakup penataan badan sungai, peningkatan kapasitas aliran, serta penyediaan ruang yang dibutuhkan agar fungsi sungai dapat berjalan lebih optimal. Dalam prosesnya, Pemprov DKI juga menangani pembebasan lahan, termasuk pendataan bidang tanah, komunikasi dengan pemilik, dan penyelesaian aspek administratif maupun sosial yang menyertainya. Langkah ini menjadi bagian penting karena normalisasi tidak dapat berjalan tanpa ketersediaan lahan yang memadai.
Di sisi lain, terdapat pekerjaan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya adalah pekerjaan penurapan atau pembangunan struktur penguatan tanggul pada segmen sungai yang termasuk dalam tanggung jawab nasional. Penurapan berfungsi memperkuat tebing, mengendalikan erosi, dan menjaga kestabilan alur sungai. Karena sifatnya berkaitan dengan infrastruktur sumber daya air berskala lebih luas, pelaksanaannya perlu mengikuti kebijakan, standar teknis, dan program pemerintah pusat.
Pramono menjelaskan bahwa persoalan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan antardaerah pada dasarnya merupakan tugas pemerintah pusat. Sungai yang melintasi batas administrasi Jakarta dan daerah lain membutuhkan keputusan serta koordinasi lintas wilayah, sehingga tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh satu pemerintah daerah. Dengan demikian, Pemprov DKI tetap berfokus menuntaskan pekerjaan di wilayahnya, terutama normalisasi dan pembebasan lahan, sementara pemerintah pusat menangani pekerjaan yang menjadi kewenangannya serta memfasilitasi penyelesaian isu antardaerah.
Kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kebencanaan 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan banjir. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membahas langkah penanganan bencana secara lebih terpadu, terutama terhadap persoalan yang tidak terbatas pada wilayah administratif satu daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa koordinasi dengan Jawa Barat diperlukan karena terdapat sungai yang alirannya berasal dari wilayah provinsi tersebut. Kondisi itu membuat pengelolaan sungai dan pengendalian risiko banjir memerlukan perhatian bersama sejak wilayah hulu hingga kawasan yang berada di hilir. Perubahan kondisi di satu wilayah dapat memengaruhi wilayah lain yang terhubung melalui aliran sungai.
Dalam konteks percepatan penanganan sungai, keterlibatan BPBD Jawa Barat menunjukkan pentingnya pertukaran informasi dan penyelarasan langkah antardaerah. Koordinasi dapat mencakup pemantauan kondisi sungai, penyampaian informasi mengenai potensi ancaman, serta pembahasan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Keterlibatan lembaga kebencanaan dari kedua daerah juga mendukung komunikasi yang lebih terarah ketika menghadapi risiko banjir.
Asal aliran sungai dari Jawa Barat menjadi alasan utama perlunya kerja sama lintas wilayah dalam penanganan banjir yang berkaitan dengan DKI Jakarta. Karena itu, kehadiran BPBD Jawa Barat dalam Rakorda Kebencanaan 2026 tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk menyatukan koordinasi daerah hulu dan hilir. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari penanganan banjir yang mempertimbangkan keterhubungan aliran sungai serta pembagian peran antarpemerintah daerah.
