JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana penambahan personel pada sejumlah unsur yang berperan dalam penanggulangan bencana pada tahun mendatang. Rencana tersebut mencakup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran (damkar), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Penambahan ini disiapkan untuk memperkuat kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai potensi bencana, terutama melalui peningkatan kesiapsiagaan, kecepatan penanganan, dan upaya pencegahan.
Pramono menyampaikan hal itu setelah membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Aryaduta Hotel Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Menurutnya, kebutuhan personel perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan Jakarta sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk serta aktivitas yang tinggi. Kehadiran personel yang memadai dinilai penting agar respons terhadap keadaan darurat dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi, baik pada tahap sebelum bencana, ketika bencana berlangsung, maupun setelah kejadian.
Meski demikian, penambahan personel tersebut akan mempertimbangkan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pramono menegaskan bahwa jumlah personel yang ditambah tidak akan sebanyak sebelumnya. Artinya, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan prioritas, kemampuan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Kebijakan ini diharapkan tetap memperkuat layanan publik tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain memperkuat Satpol PP dan damkar, koordinasi dengan OPD terkait juga diperlukan agar pencegahan serta penanganan bencana tidak berjalan secara terpisah. Dengan dukungan sumber daya manusia yang terukur, Jakarta diharapkan mampu meningkatkan kesiapan menghadapi banjir, kebakaran, cuaca ekstrem, dan berbagai keadaan darurat lainnya.
Kebijakan penambahan personel kebencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu disesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyesuaian tersebut dilakukan karena APBD DKI Jakarta mengalami efisiensi, sehingga pemerintah daerah harus mengatur kembali prioritas belanja dan memastikan setiap penggunaan anggaran mendukung kebutuhan yang paling mendesak.
Efisiensi anggaran turut memengaruhi ruang pemerintah untuk merekrut personel baru. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, kemampuan untuk menambah tenaga dalam jumlah atau cakupan yang lebih besar menjadi lebih terbatas. Karena itu, rencana penguatan personel kebencanaan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan di lapangan tetap menjadi pertimbangan, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti ketersediaan anggaran dan kebijakan efisiensi yang sedang berjalan.
Penyesuaian ini tidak berarti seluruh kebutuhan tenaga akan dihentikan. Pramono menyampaikan bahwa penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) tetap akan diadakan untuk beberapa kebutuhan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang bagi pemenuhan kebutuhan tenaga tertentu, dengan pelaksanaan yang diselaraskan terhadap kemampuan APBD dan kebutuhan pelayanan.
Dengan demikian, kebijakan penambahan personel kebencanaan akan dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai kondisi keuangan daerah. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan kesiapsiagaan bencana dengan kewajiban menjaga efisiensi belanja. Pendekatan ini memungkinkan kebutuhan penting tetap diperhatikan, sekaligus mencegah penambahan beban anggaran yang tidak sejalan dengan kemampuan APBD DKI Jakarta. Keputusan terkait personel akan mengikuti hasil penyesuaian prioritas serta evaluasi kebutuhan yang dilakukan pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan normalisasi terhadap 13 sungai sebagai salah satu upaya penanganan banjir di ibu kota. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam menata dan menangani aliran sungai yang berada di wilayah Jakarta. Normalisasi dilakukan pada sejumlah titik yang telah menjadi perhatian pemerintah, termasuk aliran sungai yang memiliki peran penting dalam sistem pengendalian banjir.
Selain mencakup 13 sungai, titik normalisasi lainnya berada di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cipinang Lama. Penyebutan lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan sungai dilakukan di beberapa kawasan Jakarta secara bersamaan. Pemerintah daerah terus memusatkan perhatian pada pelaksanaan normalisasi sebagai bagian dari langkah penanganan banjir, tanpa menyampaikan rincian tambahan mengenai perkembangan pekerjaan di setiap lokasi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono menyampaikan harapan agar proses normalisasi tersebut segera dapat teratasi. Pernyataan itu disampaikan seusai dirinya membuka Rakorda Kebencanaan 2026 di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, normalisasi 13 sungai menjadi salah satu langkah yang disebut dalam konteks upaya pemerintah menangani persoalan banjir di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadikan penanganan sungai sebagai bagian dari agenda kebencanaan, dengan pelaksanaan di sejumlah titik, termasuk Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cipinang Lama.
Penanganan banjir di Jakarta membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena persoalan aliran sungai tidak berhenti pada batas administratif ibu kota. Sejumlah sungai yang mengalir menuju Jakarta berasal dari wilayah Jawa Barat. Karena itu, kondisi di daerah hulu dan kawasan perbatasan dapat memengaruhi debit air yang masuk ke Jakarta, terutama ketika hujan berintensitas tinggi terjadi secara bersamaan.
Dalam penjelasannya, Pramono menyampaikan pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Normalisasi sungai yang berada di wilayah Jakarta, termasuk kebutuhan pembebasan lahan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kewenangan tersebut mencakup penanganan bagian sungai yang berada dalam wilayah administratif ibu kota sesuai dengan kebutuhan penataan dan pengendalian aliran air.
Namun, pekerjaan tertentu berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya adalah penurapan tanggul. Dengan demikian, pelaksanaan penurapan tidak menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, melainkan ditangani oleh pemerintah pusat. Pembagian serupa berlaku untuk wilayah perbatasan antarwilayah, yang juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penegasan ini penting agar setiap penanganan dilakukan sesuai mandat dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Kehadiran BPBD Jawa Barat dalam Rakorda Kebencanaan menjadi bagian dari koordinasi yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Keterlibatan itu relevan karena terdapat sungai yang alirannya berasal dari wilayah Jawa Barat dan kemudian menuju Jakarta. Koordinasi lintas wilayah diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai aliran sungai serta pembagian kewenangan dalam penanganannya. Melalui koordinasi tersebut, persoalan banjir dapat dibahas dengan mempertimbangkan hubungan wilayah asal aliran dan wilayah yang menerima dampaknya, tanpa mengubah ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
