YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menilai peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai merupakan langkah penting untuk memperkuat pertahanan negara, khususnya di wilayah perbatasan. Kehadiran satuan komando daerah militer baru tersebut dipandang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi pertahanan di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Menurut Johni, posisi NTT yang berada di garis depan membutuhkan dukungan pertahanan yang kuat, terencana, dan berkelanjutan.
Selain memperkuat aspek keamanan, pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai dinilai dapat mendorong pembangunan di kawasan perbatasan. Penguatan kelembagaan dan infrastruktur pertahanan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan konektivitas, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan. Sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai ruang pertahanan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial.
Johni menyebut kehadiran kodam baru itu sebagai wujud perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan kedaulatan negara di garis depan. Ia menilai perhatian tersebut menunjukkan pentingnya NTT dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus memastikan kepentingan nasional terlindungi di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Australia. Pernyataan itu disampaikan Johni setelah menghadiri upacara parade dan peresmian satuan baru dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10), sebagaimana disampaikan dalam keterangannya dari Kupang. Ia berharap peresmian tersebut segera diikuti penguatan kapasitas personel dan dukungan operasional, sehingga Kodam XXVII/Sobe Sonbai dapat menjalankan tugas pertahanan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara optimal.
Penguatan pertahanan di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki dasar strategis yang berkaitan erat dengan posisi geografis provinsi tersebut. NTT berbatasan langsung dengan dua negara, yaitu Timor-Leste di wilayah darat dan Australia di kawasan laut. Letak ini menempatkan NTT sebagai salah satu wilayah penting dalam struktur pertahanan dan keamanan nasional, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Menurut Johni, keberadaan Kodam XXVII/Sobe Sonbai tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan kesiapsiagaan pertahanan. Pembentukan dan peresmian kodam ini juga memiliki peran dalam menjaga wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut. Dengan demikian, penguatan struktur pertahanan di NTT dipandang perlu untuk mendukung pengamanan wilayah yang berhadapan langsung dengan negara lain.
Perbatasan darat NTT dengan Timor-Leste serta perbatasan lautnya dengan Australia menjadikan pengelolaan keamanan kawasan tersebut membutuhkan perhatian yang terarah. Dalam konteks itu, Kodam XXVII/Sobe Sonbai menjadi bagian dari struktur yang berperan menjaga wilayah perbatasan sesuai dengan tanggung jawab pertahanan dan keamanan. Kehadirannya memperkuat perhatian terhadap wilayah NTT sebagai bagian penting dari kawasan perbatasan nasional.
Peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai karena itu dipandang sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan. Langkah tersebut menegaskan pentingnya penataan unsur pertahanan yang sesuai dengan posisi strategis NTT. Selain mendukung kesiapsiagaan pertahanan, keberadaan kodam ini berhubungan dengan upaya menjaga wilayah darat dan laut yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan Australia. Penekanan pada kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa penguatan pertahanan NTT diarahkan untuk menjawab kebutuhan kawasan perbatasan secara menyeluruh, tanpa memisahkan kepentingan pengamanan darat dan laut.
Pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai dipandang tidak hanya berkaitan dengan penguatan aspek pertahanan, tetapi juga dapat membuka ruang sinergi yang lebih erat TNI dan pemerintah daerah. Menurut Johni, koordinasi tersebut penting untuk memastikan perhatian terhadap kawasan perbatasan mencakup dimensi keamanan sekaligus kebutuhan pembangunan masyarakat. Dengan adanya pembagian peran dan komunikasi yang baik, kebijakan di wilayah perbatasan diharapkan dapat disusun secara lebih selaras dengan kondisi serta tantangan yang dihadapi masyarakat setempat.
Johni menekankan bahwa masyarakat perbatasan merupakan garda terdepan bangsa. Mereka berada di wilayah yang memiliki arti strategis bagi kedaulatan negara, sekaligus menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan. Karena itu, penguatan pertahanan semestinya berjalan beriringan dengan upaya mendukung kesejahteraan masyarakat. Perspektif tersebut menempatkan warga perbatasan bukan sekadar sebagai penerima dampak kebijakan, melainkan sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan wilayah.
Dalam kerangka itu, pengamanan kawasan perlu dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi perbatasan. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung mobilitas dan konektivitas, sementara layanan publik yang lebih baik menjadi unsur penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pemulihan ekonomi dapat membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih kuat. Seluruh upaya tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu dan disesuaikan dengan kewenangan serta kebutuhan masing-masing daerah.
Kehadiran kodam baru, sebagaimana pandangan Johni, diharapkan memperkuat dukungan terhadap pembangunan kawasan perbatasan melalui sinergi kelembagaan yang terarah. Namun, hal itu tetap memerlukan koordinasi berkelanjutan unsur pertahanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyeimbangkan keamanan serta pembangunan, perhatian terhadap perbatasan dapat diarahkan pada terciptanya wilayah yang lebih aman, terlayani, dan memiliki peluang untuk berkembang, tanpa memisahkan kepentingan pertahanan dari kesejahteraan warga.
Peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai menjadi bagian dari agenda nasional dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Upacara tersebut mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” serta dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Momentum ini menegaskan arah penguatan organisasi pertahanan agar semakin mampu menjawab kebutuhan strategis nasional, termasuk pengamanan wilayah perbatasan dan dukungan terhadap pembangunan di daerah.
Dalam rangkaian acara itu, Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI sekaligus melantik secara simbolis sejumlah pejabat panglima komando daerah militer. Enam kodam baru yang diperkenalkan meliputi Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, dipimpin Mayjen TNI Rionardo; Kodam XXVI/Mataram di DI Yogyakarta, dipimpin Mayjen TNI Drajad Brima Yoga; serta Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, dipimpin Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua.
Selain itu, terdapat Kodam XXVIII/Molku Kie Raha di Maluku Utara yang dipimpin Mayjen TNI Nefra Firdaus, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah yang dipimpin Mayjen TNI Aminton Manurung, serta Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Mayjen TNI Edi Saputra. Pembentukan komando-komando tersebut memperluas jangkauan koordinasi pertahanan sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah strategis.
Peresmian itu juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan dan 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan. Di lingkungan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, turut dibentuk sejumlah satuan baru untuk mendukung pertahanan matra laut dan udara. Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan penataan organisasi TNI yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sinergi dengan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan nasional.
