KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Keputusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam pemeriksaan internal yang berkaitan dengan temuan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Wisnu telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani proses pemeriksaan. Langkah itu diambil agar pemeriksaan dapat berlangsung secara objektif dan menyeluruh, sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran terkait fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan dapat ditelusuri sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi mengenai pemberhentian tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan, pada Senin, 5 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa status Wisnu kini tidak lagi sebagai ASN, setelah sebelumnya berada dalam posisi nonaktif selama pemeriksaan berlangsung.
Temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi perhatian karena berkaitan dengan standar pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan prinsip integritas aparatur. Fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lapas memicu pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengelolaan maupun pengawasan lingkungan tersebut.
Pemberhentian Wisnu menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan telah berujung pada keputusan administratif yang tegas. Kementerian terkait diharapkan terus menyampaikan informasi mengenai proses penanganan perkara ini secara terbuka, termasuk dasar keputusan dan langkah lanjutan yang akan ditempuh. Penjelasan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembenahan tata kelola pemasyarakatan berjalan secara konsisten.
Rudi Setiawan menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pejabat yang berkaitan dengan keberadaan apartemen atau fasilitas mewah di lingkungan lapas. Pemeriksaan tersebut tidak hanya menyasar pihak yang masih menjalankan tugas, tetapi juga mencakup kepala lapas lama dan kepala lapas baru. Keduanya turut diperiksa untuk memastikan tanggung jawab serta keterkaitan jabatan dalam persoalan fasilitas tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 17 pejabat dijatuhi sanksi. Rudi menyebutkan, sanksi itu terbagi dalam tiga kategori sesuai tingkat pelanggaran dan hasil penilaian disiplin. Sebanyak satu orang diberhentikan dari jabatannya. Kemudian, lima orang menerima hukuman disiplin berat, sedangkan 11 orang lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang.
Dua kepala lapas termasuk dalam jajaran pejabat yang dikenai sanksi. Kepala lapas lama dan kepala lapas baru sama-sama diperiksa serta dijatuhi hukuman berdasarkan proses yang telah dilakukan. Keterangan tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan, melainkan mencakup pejabat yang dianggap berkaitan dengan keberadaan apartemen atau fasilitas mewah di lapas.
Pembagian hukuman itu menunjukkan bahwa otoritas menggunakan beberapa tingkatan sanksi dalam merespons temuan tersebut. Sanksi pemberhentian diberikan kepada satu orang, sementara hukuman disiplin berat dan sedang dikenakan kepada pejabat lain sesuai hasil pemeriksaan. Rudi tidak merinci identitas setiap pejabat maupun bentuk sanksi secara individual, tetapi memastikan bahwa seluruh 17 orang telah menerima keputusan disiplin, termasuk dua kepala lapas yang memimpin pada periode berbeda.
Sebelum keputusan pemberhentian Kepala Lapas Cibinong diumumkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terlebih dahulu menonaktifkan lima pejabat struktural di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penonaktifan tersebut menjadi langkah administratif yang diambil ketika proses pemeriksaan terhadap kondisi dan tata kelola di lingkungan lembaga pemasyarakatan itu berlangsung.
Kementerian menyatakan bahwa keputusan menonaktifkan lima pejabat tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Dengan status nonaktif, para pejabat yang bersangkutan dapat menjalani proses klarifikasi dan evaluasi tanpa tetap menjalankan tugas strukturalnya selama pemeriksaan berlangsung. Langkah ini juga menunjukkan bahwa kementerian menempatkan penelusuran fakta sebagai dasar sebelum menetapkan keputusan lebih lanjut terkait jajaran pimpinan lapas.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong. Melalui pemeriksaan lapangan tersebut, Ombudsman mengungkap sejumlah persoalan di lapas yang kemudian menjadi perhatian kementerian. Temuan itu mendorong dilakukannya penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kondisi yang ditemukan serta menilai tanggung jawab pihak-pihak terkait.
Penonaktifan lima pejabat struktural tersebut dengan demikian mendahului keputusan pemberhentian Kepala Lapas Cibinong. Urutan tindakan itu memperlihatkan bahwa keputusan terhadap kepala lapas tidak berdiri sendiri, melainkan didahului pemeriksaan internal setelah adanya temuan dari Ombudsman. Kementerian menggunakan proses tersebut untuk mengumpulkan keterangan dan memastikan setiap keputusan administratif memiliki dasar yang jelas.
Inspeksi mendadak Ombudsman menjadi titik penting dalam rangkaian peristiwa ini karena menghasilkan temuan mengenai sejumlah persoalan di Lapas Kelas IIA Cibinong. Namun, keterangan yang tersedia menempatkan pemeriksaan sebagai alasan utama penonaktifan, tanpa merinci lebih jauh bentuk persoalan yang ditemukan. Karena itu, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kementerian terhadap kondisi lapas dan keterlibatan para pejabat yang dinonaktifkan.
Polemik di Lapas Cibinong bermula dari ditemukannya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut. Temuan itu kemudian memicu pemeriksaan untuk menelusuri kondisi fasilitas, pihak-pihak yang terkait, serta kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan menjadi tahap awal sebelum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah administratif terhadap sejumlah pejabat.
Dalam perkembangan berikutnya, beberapa pejabat dinonaktifkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengungkapan temuan, pemeriksaan internal, hingga penetapan sanksi. Setelah proses itu berjalan, sanksi dijatuhkan kepada 17 pejabat yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
Salah satu pejabat yang menerima sanksi tersebut adalah Wisnu, yang diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Pemberhentian itu menjadi bagian dari rangkaian tindakan administratif setelah pemeriksaan dan penonaktifan sejumlah pejabat. Polemik Lapas Cibinong juga muncul dalam periode yang sama dengan pengunduran diri Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, sebagaimana disebutkan dalam bahan sumber. Urutan peristiwa yang tersedia mencatat temuan fasilitas mewah, pemeriksaan, penonaktifan sejumlah pejabat, dan kemudian pemberian sanksi kepada 17 pejabat, termasuk pemberhentian Wisnu dari ASN. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memahami perkembangan kasus tanpa menambahkan kesimpulan mengenai penyebab pengunduran diri Mashudi maupun dampak lain di luar keterangan yang telah tersedia.
