JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama tim pakar sedang menyusun panduan perlindungan anak bagi platform digital. Dokumen tersebut akan menjabarkan tujuh risiko yang dapat dihadapi anak ketika menggunakan layanan digital, sekaligus merumuskan langkah yang perlu dilakukan penyelenggara platform untuk mengurangi dampaknya. Penyusunan panduan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ruang digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak.
Panduan itu ditujukan kepada berbagai platform digital agar mereka memiliki acuan yang lebih jelas dalam mengenali, mencegah, dan menangani risiko terhadap pengguna anak. Keberadaan pedoman yang terstruktur diharapkan dapat membantu platform menyesuaikan kebijakan, sistem pengawasan, serta mekanisme respons berdasarkan karakteristik setiap risiko. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya bergantung pada pemahaman masing-masing penyedia layanan, tetapi juga berlandaskan kerangka yang selaras dengan kebijakan pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan tahapan penyusunan turunan dari tujuh risiko tersebut di Jakarta pada Rabu. Menurutnya, pemerintah dan tim pakar tengah menguraikan setiap risiko menjadi panduan yang dapat diterapkan oleh platform digital. Proses ini mencakup pembahasan mengenai bentuk ancaman, kelompok anak yang berpotensi terdampak, serta langkah mitigasi yang dapat dijalankan oleh penyelenggara layanan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak berhenti pada identifikasi risiko, melainkan melanjutkannya ke tahap penyusunan rekomendasi operasional.
Turunan panduan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat desain layanan, pengaturan konten, perlindungan data, dan saluran pelaporan yang ramah anak. Kemkomdigi juga perlu memastikan bahwa panduan tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh platform dengan skala serta model layanan yang beragam. Melalui penyusunan bersama para ahli, kebijakan perlindungan anak di ruang digital diharapkan menjadi lebih terukur, konsisten, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Panduan perlindungan anak bagi platform digital akan berangkat dari tujuh risiko utama yang perlu dipahami secara menyeluruh. Risiko pertama adalah kecanduan internet, yaitu penggunaan layanan digital secara berlebihan hingga mengganggu keseimbangan aktivitas, waktu belajar, istirahat, dan interaksi anak di lingkungan keluarga maupun sosial. Risiko kedua ialah kontak dengan orang asing. Interaksi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penipuan, bujuk rayu, intimidasi, atau pendekatan lain yang membahayakan keselamatan anak.
Risiko ketiga berupa paparan konten yang tidak sesuai usia, termasuk materi yang mengandung kekerasan, seksual, bahasa kasar, atau informasi lain yang belum mampu dipahami dan disaring oleh anak. Risiko keempat adalah eksploitasi komersial. Anak dapat dimanfaatkan melalui iklan yang manipulatif, promosi terselubung, transaksi dalam aplikasi, maupun praktik monetisasi yang mengabaikan kepentingan dan kerentanan mereka.
Risiko kelima berkaitan dengan kebocoran data pribadi. Informasi seperti identitas, lokasi, foto, rekaman suara, dan kebiasaan penggunaan dapat disalahgunakan apabila pengumpulan, penyimpanan, atau pemrosesannya tidak dilindungi secara memadai. Risiko keenam adalah gangguan psikologis, yang dapat muncul dalam bentuk kecemasan, tekanan emosional, perundungan, rendah diri, atau dampak lain akibat pengalaman digital yang merugikan. Risiko ketujuh ialah gangguan fisik, termasuk masalah penglihatan, postur, tidur, serta kondisi fisik atau fisiologis yang berkaitan dengan penggunaan perangkat secara berlebihan.
Meutya menjelaskan bahwa seluruh aspek tersebut mencakup kontak, konten, dan kecanduan, sekaligus keamanan konsumen, kondisi fisik atau fisiologis, serta kesehatan mental. Ketujuh risiko ini akan diuraikan lebih detail dalam panduan agar platform dapat mengenali bentuk ancaman, menilai tingkat kerentanannya, dan memahami bentuk penanganan yang diperlukan. Dengan demikian, perlindungan tidak berhenti pada pembatasan akses, tetapi juga mencakup pencegahan, pengawasan, respons terhadap laporan, serta dukungan bagi anak dan keluarganya.
Panduan perlindungan anak bagi platform digital nantinya akan diterbitkan dalam bentuk keputusan menteri. Bentuk tersebut menempatkan panduan sebagai dokumen resmi yang dapat menjadi acuan bersama dalam upaya membangun ruang digital yang lebih aman bagi anak. Keputusan menteri itu akan memuat arah perlindungan yang perlu dipahami oleh platform digital ketika menyediakan layanan, fitur, dan konten yang dapat diakses oleh pengguna berusia anak.
Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman yang lebih terperinci bagi platform digital dalam mengenali serta menekan berbagai risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Risiko tersebut dapat berkaitan dengan paparan terhadap konten yang tidak sesuai, interaksi yang membahayakan, maupun penggunaan layanan digital yang belum mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan anak secara memadai. Dengan adanya acuan yang lebih jelas, platform diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menempatkan perlindungan anak sebagai bagian penting dari penyelenggaraan layanannya.
Kehadiran panduan tersebut juga memberikan penekanan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan umum. Platform digital memerlukan arahan yang lebih spesifik agar dapat menilai potensi risiko yang muncul dalam lingkungan layanan masing-masing dan mengambil langkah pencegahan yang relevan. Karena itu, keputusan menteri ini akan menjadi rujukan dalam memperkuat perhatian terhadap keselamatan, keamanan, dan kepentingan terbaik anak saat mereka beraktivitas di ruang digital. Pedoman tersebut sekaligus membantu menyamakan pemahaman mengenai tanggung jawab platform dalam mengurangi dampak risiko digital terhadap anak, tanpa mengabaikan akses mereka terhadap manfaat teknologi dan informasi.
Meutya menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup dilakukan melalui penurunan konten yang berisiko atau penyediaan fitur keamanan semata. Langkah-langkah tersebut memang penting untuk mengurangi kemungkinan anak terpapar materi berbahaya, berinteraksi dengan pihak yang tidak dikenal, atau menghadapi bentuk eksploitasi lainnya. Namun, keberadaan teknologi pengamanan perlu disertai pemahaman yang memadai dari pengguna, terutama anak dan orang tua, mengenai potensi bahaya serta tindakan yang dapat dilakukan ketika risiko muncul.
Platform digital juga perlu memberikan edukasi secara jelas dan mudah dipahami mengenai cara menggunakan fitur perlindungan yang tersedia. Informasi tersebut dapat mencakup penjelasan tentang pengaturan privasi, mekanisme pelaporan, pembatasan interaksi, serta langkah untuk memblokir akun yang dianggap mengganggu atau membahayakan. Edukasi tidak hanya berarti menampilkan pemberitahuan ketika pengguna membuat akun, tetapi juga membantu mereka memahami alasan suatu fitur diperlukan dan cara mengaktifkannya sesuai kondisi masing-masing.
Sejumlah platform, misalnya, telah mematikan fitur kontak atau komunikasi tertentu pada akun anak untuk membatasi peluang interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Kebijakan semacam ini dapat menjadi lapisan perlindungan tambahan, tetapi hasilnya belum optimal apabila orang tua tidak memahami keberadaan dan cara menggunakan fitur tersebut. Orang tua perlu mengetahui pengaturan yang berlaku, memeriksa pilihan keamanan yang tersedia, serta mendampingi anak ketika menggunakan layanan digital agar pembatasan yang diterapkan dapat dimanfaatkan secara tepat.
Pemahaman pengguna menjadi bagian penting dari upaya perlindungan karena fitur keamanan tidak bekerja secara terpisah dari perilaku manusia. Anak perlu mengenali situasi yang berisiko, sedangkan orang tua perlu mampu merespons dan memanfaatkan perangkat pengawasan yang disediakan platform. Dengan edukasi yang memadai, pengguna dapat lebih siap menggunakan fitur keamanan dan mengikuti langkah pencegahan yang relevan, sehingga upaya pengurangan risiko di ruang digital dapat berjalan lebih efektif.
