Minahasa Tenggara – Dugaan keterlibatan DM alias Deker dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Rotan Hill, Pasolo hingga melebar ke Buyat, menjadi sorotan tajam publik. Jika benar terbukti, kasus ini bukan lagi persoalan biasa, melainkan ujian serius bagi integritas partai politik dan wibawa penegakan hukum di Sulawesi Utara.
DM bukan figur sembarangan. Ia menjabat sebagai Sekretaris DPD Kabupaten dari Partai NasDem di Minahasa Tenggara. Jabatan tersebut bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol kepercayaan publik dan tanggung jawab moral. Ketika seorang pengurus partai diduga terlibat aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi merugikan negara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pribadi—tetapi juga marwah partai.
Aparat Dinilai Bungkam
Hingga kini, publik belum melihat adanya langkah tegas dari aparat penegak hukum, baik di tingkat Polres setempat maupun jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Minimnya respons atas konfirmasi media memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai, sikap diam aparat justru memperkuat kesan bahwa hukum bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pertanyaan pun mencuat: jika benar terjadi pelanggaran hukum, mengapa belum ada tindakan nyata?
Ujian bagi Integritas Partai
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kader partai tidak boleh bermain-main dengan hukum dan tidak boleh merugikan negara. Pesan tersebut tegas dan tidak bersyarat.
Karena itu, pimpinan partai di tingkat provinsi maupun pusat didorong untuk segera mengambil sikap. Jika dugaan ini benar dan terbukti secara hukum, maka sanksi tegas hingga pemecatan merupakan konsekuensi logis demi menjaga integritas organisasi.
Partai politik yang besar adalah partai yang berani membersihkan dirinya sendiri ketika ada kader yang tersandung masalah hukum.
Dampak PETI Tidak Bisa Dianggap Remeh
Aktivitas PETI bukan pelanggaran ringan. Dampaknya sangat nyata: kerusakan hutan, pencemaran air, konflik sosial, hingga potensi hilangnya penerimaan negara. Wilayah pertambangan ilegal kerap meninggalkan lubang-lubang berbahaya dan limbah beracun yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
Penegakan hukum harus berdiri tegak tanpa kompromi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun, terlebih bagi mereka yang memiliki jabatan politik.
Publik Menunggu Ketegasan
Kini publik menanti langkah konkret—baik dari aparat penegak hukum maupun dari internal partai. Jika aparat terus diam, kepercayaan masyarakat bisa runtuh. Jika partai tidak bertindak, citra politik bersih yang selama ini digaungkan bisa tergerus.
Kasus ini menjadi momentum pembuktian: apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua warga negara, atau hanya tajam bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan?
Portal ini akan terus mengawal perkembangan kasus dugaan PETI di Rotan Hill, Pasolo hingga Buyat, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.