IPB dan Wageningen University Bahas Pembentukan Konsorsium Sirkularitas Gambut

IPB dan Wageningen University Bahas Pembentukan Konsorsium Sirkularitas Gambut

KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (CTSS) bersama Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, membahas persiapan pembentukan Konsorsium Sirkularitas Lahan Gambut atau Peatland Circularity Consortium (PCC) bersama Wageningen University and Research (WUR), Belanda. Pembahasan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama akademik dan riset dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan gambut yang lebih berkelanjutan, terpadu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dialog IPB-WUR berlangsung secara hibrida di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Diaspora Berdampak yang menghadirkan Dr Aritta Suwarno dari WUR. Melalui forum tersebut, para akademisi dan peneliti bertukar pandangan mengenai peluang kolaborasi, arah pengembangan PCC, serta pentingnya menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan kebutuhan pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Format hibrida juga memungkinkan keterlibatan peserta secara lebih luas dari berbagai latar belakang keilmuan.

Dalam rangka memperkuat komitmen kolaborasi, Departemen Silvikultur dan CTSS IPB University menandatangani letter of intent (LoI) dengan WUR. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi pengembangan agenda bersama, termasuk penelitian, pertukaran pengetahuan, dan penyusunan model sirkularitas yang relevan dengan karakteristik ekosistem gambut. Kepala CTSS IPB University, Prof Husin Alatas, menegaskan bahwa gambut tidak semata-mata harus dipahami melalui dampak negatif kebakaran hutan. Ekosistem tersebut juga memiliki peluang untuk mendukung ekonomi sirkular apabila dikelola dengan prinsip keberlanjutan, inovasi, dan kehati-hatian. Perspektif ini mendorong perubahan cara pandang, dari pengelolaan berbasis risiko menuju pemanfaatan potensi gambut secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya.

Peatland Circularity Consortium (PCC) diproyeksikan bukan sebagai entitas baru yang menggantikan organisasi atau inisiatif yang telah berjalan. PCC dirancang sebagai platform kolaborasi untuk menjembatani berbagai aktor, pengetahuan, dan program terkait gambut agar dapat bekerja lebih terarah. Melalui wadah ini, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, serta komunitas diharapkan membangun agenda bersama. Keterhubungan tersebut penting untuk mendorong terbentuknya lanskap gambut yang sirkular dan regeneratif, sekaligus menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat di sekitarnya.

Prof. Damayanti Buchori menekankan bahwa riset mengenai gambut sebenarnya telah berkembang cukup banyak. Namun, penerapan hasil penelitian di lapangan masih terbatas, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, PCC diharapkan berperan sebagai pelaksana hasil riset, bukan hanya sebagai ruang pertukaran gagasan. Platform tersebut juga dapat menjadi katalisator untuk mempercepat restorasi gambut dan mendorong proses regeneratif yang berkelanjutan, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PCC memerlukan pendekatan transdisiplin yang mempertemukan keahlian akademik dengan pengalaman praktis dan kebutuhan lokal. Kolaborasi juga perlu didukung sumber pendanaan alternatif, sehingga kegiatan restorasi tidak bergantung pada satu skema pembiayaan. Bagi industri, konsorsium perlu membantu merumuskan model bisnis yang jelas, layak, dan tetap menjaga fungsi ekologis gambut. Pada saat yang sama, pengetahuan lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Integrasi ini memerlukan dekolonisasi pengetahuan, yaitu upaya mengakui, memperkuat, dan menyandingkan pengetahuan masyarakat dengan temuan ilmiah. Dengan fondasi tersebut, PCC dapat membantu menghubungkan riset, kebijakan, praktik usaha, dan inisiatif komunitas dalam satu ekosistem kolaborasi yang mendukung pemulihan gambut sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola air menjadi dasar penting dalam setiap model pemanfaatan lahan gambut, termasuk dalam pengembangan ekonomi sirkular. Pengelolaan yang mengabaikan kondisi hidrologi berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem, meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, serta menurunkan kemampuan gambut dalam menyimpan air dan karbon. Karena itu, perencanaan pemanfaatan lahan perlu menempatkan pengaturan muka air, pola aliran, dan fungsi kawasan sebagai pertimbangan utama sejak tahap awal.

Ketua CIMTROP Universitas Palangka Raya, Profesor Adi Jaya, menyampaikan bahwa karakteristik gambut berbeda-beda di setiap lokasi. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari ketebalan gambut, kondisi topografi, tingkat kematangan, serta pola hidrologi yang berkembang di suatu wilayah. Meskipun demikian, tata kelola hidrologi merupakan prinsip yang berlaku lintas wilayah. Setiap pengembangan ekonomi sirkular perlu diawali dengan desain tata kelola air yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem dan kondisi setempat. Pendekatan ini diperlukan agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan fungsi ekologis gambut, termasuk perannya dalam menjaga kelembapan, mengatur tata air, dan mendukung keanekaragaman hayati.

Pakar gambut IPB University, Prof. Dr. Suria Tarigan, menekankan hubungan erat hidrologi, karakteristik gambut, dan pemilihan komoditas. Pemanfaatan lahan seharusnya tidak dimulai dari penentuan komoditas semata, melainkan dari pemahaman terhadap kemampuan lahan dan kebutuhan pengaturan airnya. Komoditas yang sesuai dengan kondisi hidrologi dapat mengurangi kebutuhan drainase berlebihan, sehingga perubahan terhadap sistem alami gambut dapat ditekan. Pilihan tersebut mencakup komoditas yang toleran terhadap lahan basah dan genangan, terutama pada wilayah yang secara alami memiliki muka air tinggi. Dengan menyelaraskan pilihan usaha, tata kelola air, dan karakteristik ekosistem, model ekonomi sirkular dapat dikembangkan secara lebih adaptif, produktif, dan tetap menjaga keberlanjutan fungsi gambut.

Perspektif dunia usaha memberikan gambaran penting mengenai bagaimana ekonomi sirkular dapat diterapkan di lanskap gambut. Direktur Utama PT Bangka Asindo Agri, Fidrianto, membagikan pengalaman perusahaan dalam mengembangkan industri sagu dengan pendekatan zero waste. Pendekatan tersebut tidak berhenti pada pengolahan bahan baku utama, tetapi berupaya memanfaatkan bagian-bagian lain dari tanaman sagu agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Upaya ini mencakup pengelolaan residu produksi, pengembangan produk turunan, serta efisiensi penggunaan sumber daya di sepanjang rantai usaha.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sagu berpotensi menjadi komoditas yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan pengelolaan lanskap gambut yang lebih berkelanjutan. Pemanfaatannya perlu dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, kondisi hidrologi, kapasitas ekosistem, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan perencanaan yang tepat, kegiatan ekonomi berbasis sagu dapat mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien sekaligus membuka peluang pendapatan, lapangan kerja, dan pengembangan industri lokal.

Dr Aritta Suwarno dari Wageningen University menekankan bahwa valorisasi gambut harus menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang tanpa melemahkan fungsi ekologisnya. Artinya, ukuran keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh volume produksi atau keuntungan usaha, tetapi juga oleh kemampuan kegiatan tersebut menjaga tata air, mengurangi risiko degradasi, dan mendukung ketahanan lanskap. Prinsip ini menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan ekonomi.

Dalam arah pembahasan berikutnya, Peatland Circularity Consortium diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk menerapkan hasil riset, mempercepat restorasi, memperkuat tata kelola hidrologi, dan mengembangkan pemanfaatan gambut yang bertanggung jawab. Kolaborasi perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar inovasi dapat diuji secara nyata serta disesuaikan dengan kondisi lokal. Setiap inisiatif perlu mempertimbangkan batas ekologis gambut dan kepentingan masyarakat, sehingga nilai tambah yang dibangun tidak hanya bersifat sesaat, melainkan mendukung keberlanjutan lanskap dalam jangka panjang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *