JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan sebagai dasar dalam menata ruang dan wilayah. Menurutnya, pengelolaan tanah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari informasi mengenai tata ruang dan nilai tanah. Ketiganya perlu dihubungkan agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi, pemanfaatan, serta potensi suatu wilayah.
Integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah dinilai dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam perencanaan maupun pemanfaatan ruang. Ketersediaan data yang saling terhubung akan memudahkan pemerintah dalam memastikan kesesuaian status kepemilikan, peruntukan ruang, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Langkah tersebut juga penting untuk mengurangi perbedaan informasi antarlembaga yang dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau konflik pemanfaatan lahan.
Ossy menjelaskan bahwa konsep satu peta pertanahan perlu diarahkan untuk memuat berbagai informasi secara terpadu. Dalam satu peta, masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh keterangan mengenai status hak atas tanah, bentuk pemanfaatan lahan, rencana tata ruang, jaringan dan kebutuhan infrastruktur, hingga nilai tanah. Penyatuan informasi itu akan menghasilkan basis data yang lebih lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan.
Dengan data yang terintegrasi, proses perencanaan wilayah dapat dilakukan secara lebih terukur dan transparan. Pemerintah dapat menilai apakah suatu bidang tanah sesuai dengan rencana tata ruang, menentukan prioritas pembangunan, serta memperkirakan dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Data nilai tanah juga dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan pertanahan dan pembangunan infrastruktur. Karena itu, integrasi informasi pertanahan bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan mendukung kepastian hukum.
Ossy menyampaikan bahwa pengelolaan informasi pertanahan masih menghadapi persoalan mendasar berupa pemisahan data berdasarkan jenis dan lembaga pengelolanya. Data hak atas tanah, data tata ruang, serta data nilai tanah kerap tersimpan dalam sistem dan basis data masing-masing. Setiap sistem dapat memiliki format, standar, mekanisme pembaruan, dan tingkat kelengkapan yang berbeda. Akibatnya, informasi mengenai satu bidang tanah belum selalu dapat dilihat secara utuh dalam satu rujukan yang terhubung.
Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi informasi dalam proses perencanaan, pelayanan, dan pengambilan keputusan. Data hak atas tanah terutama digunakan untuk menunjukkan status penguasaan atau kepemilikan, sedangkan data tata ruang menjelaskan peruntukan serta batasan pemanfaatan wilayah. Pada saat yang sama, data nilai tanah memberikan gambaran mengenai nilai ekonomi suatu bidang. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, ketiganya berkaitan dengan objek yang sama, yaitu bidang tanah. Pemisahan pengelolaan dapat menyebabkan perbedaan informasi, keterlambatan pembaruan, hingga kesulitan ketika data perlu dibandingkan atau digunakan secara bersamaan.
Tanpa integrasi, pemahaman terhadap suatu bidang tanah cenderung berhenti pada satu aspek. Sebuah bidang mungkin diketahui memiliki hak yang sah, tetapi belum langsung terlihat kesesuaiannya dengan rencana tata ruang atau nilai tanah yang berlaku. Demikian pula, informasi mengenai zonasi dan nilai ekonomi tidak akan memberikan gambaran lengkap apabila tidak dikaitkan dengan status haknya. Karena itu, penyatuan informasi diperlukan agar setiap bidang dapat dianalisis secara menyeluruh, berdasarkan hubungan aspek hukum, spasial, dan ekonomi. Basis data yang saling terhubung juga dapat mendukung konsistensi informasi, mempercepat verifikasi, dan mengurangi potensi tumpang tindih dalam penataan ruang serta pengelolaan wilayah.
Nilai tanah tidak bersifat tetap. Perubahannya dapat terjadi ketika terdapat perubahan pada aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, atau tata ruang di suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi cara suatu kawasan digunakan, tingkat keterhubungannya, serta intensitas kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Karena itu, penilaian terhadap tanah perlu mempertimbangkan dinamika wilayah, bukan hanya kondisi tanah pada satu waktu tertentu.
Perubahan aksesibilitas dapat memengaruhi nilai ekonomi tanah karena kemudahan pencapaian menjadi salah satu unsur yang menentukan daya tarik suatu kawasan. Demikian pula pembangunan infrastruktur dapat mendorong perubahan nilai ketika meningkatkan keterhubungan dan mendukung perkembangan wilayah. Aktivitas ekonomi juga memiliki pengaruh karena perubahan intensitas kegiatan dapat mengubah kebutuhan dan kepentingan terhadap lahan. Sementara itu, perubahan tata ruang dapat menentukan arah pemanfaatan kawasan, sehingga turut memengaruhi nilai ekonomi tanah.
Ossy menegaskan bahwa tanah dan luasnya tidak berubah, tetapi nilai ekonominya dapat berubah secara drastis. Penegasan ini menunjukkan bahwa nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi. Nilai tersebut berkaitan dengan berbagai kondisi yang membentuk kedudukan dan fungsi tanah dalam suatu wilayah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perubahan nilai menjadi penting dalam melihat perkembangan kawasan secara tepat. Penilaian yang memperhatikan aksesibilitas, infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan tata ruang dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perubahan nilai ekonomi tanah.
Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis dalam menjelaskan perubahan nilai tanah secara objektif dan terukur. Penilai tidak hanya menyampaikan berapa nilai suatu bidang pada waktu tertentu, tetapi juga menguraikan alasan di balik kenaikan atau penurunannya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh pembangunan jalan, stasiun, kawasan industri, fasilitas publik, perubahan aksesibilitas, dinamika permintaan, maupun kebijakan tata ruang. Penjelasan mengenai faktor penyebab diperlukan agar masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat memahami perubahan nilai secara lebih proporsional.
Dalam konteks tersebut, data pertanahan yang terintegrasi akan memperluas fungsi informasi nilai tanah. Data itu dapat digunakan untuk mengetahui nilai suatu bidang sekaligus membaca perkembangan kawasan dari waktu ke waktu. Perbandingan data nilai dengan rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur, misalnya, dapat membantu menilai dampak ekonomi dari hadirnya jalan baru atau pusat kegiatan tertentu. Informasi tersebut juga berguna untuk mengevaluasi apakah pembangunan menghasilkan manfaat yang merata, mendorong perubahan penggunaan lahan, atau justru memunculkan tekanan terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Keterpaduan informasi juga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap konsekuensi ekonomi dari keputusan tata ruang. Penetapan kawasan permukiman, perdagangan, industri, ruang terbuka, atau perlindungan dapat memengaruhi peluang pemanfaatan tanah dan membentuk ekspektasi pasar. Dengan dukungan analisis penilai, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih transparan, sedangkan pemilik tanah dan investor memperoleh dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan. Penilaian yang didasarkan pada data historis, spasial, dan ekonomi dapat menjadi alat penting untuk memantau dampak kebijakan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keterhubungan peta hak, peta tata ruang, dan peta nilai tanah akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu wilayah. Integrasi tersebut membantu mengetahui lokasi tanah, pihak yang memiliki hak, pemanfaatan yang dapat dilakukan, serta perkembangan nilai ekonominya. Dengan demikian, data pertanahan tidak berhenti sebagai arsip administratif, melainkan menjadi dasar untuk menata ruang, mengelola pembangunan, dan menjaga kepastian bagi seluruh pihak.
