Pemerintah Kaji Desalinasi untuk Atasi Defisit Air Bersih Balikpapan

Pemerintah Kaji Desalinasi untuk Atasi Defisit Air Bersih Balikpapan

BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menginstruksikan jajaran terkait untuk meneliti pemanfaatan teknologi desalinasi air laut sebagai salah satu solusi jangka panjang mengatasi defisit air bersih di Balikpapan, Kalimantan Timur. Arahan tersebut disampaikan ketika AHY meninjau proyek sumur bor di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Kamis.

Menurut AHY, kemungkinan penggunaan teknologi desalinasi masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan, manfaat, biaya, serta kesiapan teknologi tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. Desalinasi memungkinkan air laut diolah menjadi air tawar sehingga berpotensi menambah sumber pasokan, terutama bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan air baku.

Di sisi lain, AHY meminta satuan tugas penyediaan tangki air tetap melanjutkan pekerjaannya. Layanan tersebut masih dibutuhkan oleh warga yang belum memperoleh akses ke instalasi pengolahan air bersih. Distribusi melalui tangki menjadi langkah sementara untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat selama pembangunan dan peningkatan infrastruktur utama terus dilakukan.

Pemerintah menilai penanganan persoalan air bersih membutuhkan kombinasi solusi darurat dan perencanaan berkelanjutan. Proyek sumur bor di Teritip merupakan bagian dari upaya memperluas sumber air bagi warga, sementara kajian desalinasi dipersiapkan sebagai alternatif untuk memperkuat ketahanan pasokan di masa mendatang. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang belum terlayani tetap dapat ditangani tanpa mengabaikan solusi jangka panjang bagi sistem penyediaan air Balikpapan.

Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY ke Balikpapan menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat. Dalam agenda tersebut, AHY didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud serta sejumlah pejabat utama Kementerian Pekerjaan Umum. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sumber air, kapasitas infrastruktur, dan berbagai pilihan teknologi yang dapat diterapkan guna mengatasi keterbatasan pasokan di wilayah perkotaan.

Balikpapan saat ini menghadapi defisit pasokan air bersih hingga 1.000 liter per detik. Kekurangan tersebut menunjukkan adanya jarak yang cukup besar kebutuhan masyarakat dan kemampuan sistem penyediaan air yang tersedia. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta aktivitas industri dan jasa turut meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan air baku. Apabila tidak segera ditangani, ketimpangan pasokan berpotensi memengaruhi keandalan layanan air bersih, terutama pada periode penggunaan yang meningkat.

Situasi menjadi semakin sulit karena ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino. Kedua kondisi tersebut menyebabkan volume air permukaan di Waduk Manggar dan Waduk Teritip menyusut tajam. Penurunan cadangan air mengurangi kemampuan waduk dalam memasok kebutuhan secara berkelanjutan, sekaligus memperlihatkan kerentanan Balikpapan terhadap perubahan cuaca dan ketergantungan pada sumber air permukaan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif yang tidak hanya mengandalkan peningkatan kapasitas waduk.

Ketimpangan paling jelas terlihat di wilayah Teritip. Pasokan air baku yang tersedia saat ini baru mencapai sekitar 1.500 liter per detik, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 2.500 liter per detik. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar 1.000 liter per detik yang harus dipenuhi melalui pengembangan sumber baru, optimalisasi infrastruktur, atau pemanfaatan teknologi alternatif. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengkaji desalinasi sebagai pilihan tambahan, terutama untuk memperkuat ketahanan pasokan ketika sumber air permukaan mengalami penurunan.

Tekanan terhadap ketersediaan air bersih di Balikpapan semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Kota ini mengalami arus migrasi pendatang yang masif sejak ditetapkan sebagai kota mitra penopang Ibu Kota Nusantara. Bertambahnya populasi memperluas kebutuhan air untuk rumah tangga, fasilitas umum, kegiatan ekonomi, dan layanan pemerintahan. Dalam kondisi normal, peningkatan jumlah pengguna sudah menuntut kapasitas penyediaan yang lebih besar. Ketika pasokan terbatas dan kekeringan berlangsung, tekanan tersebut menjadi lebih nyata bagi warga serta pengelola layanan air.

Pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan air bersih meningkat pada saat sumber pasokan menghadapi tekanan akibat berkurangnya ketersediaan air. Kondisi kering dapat memengaruhi kemampuan sumber air dalam memenuhi kebutuhan harian, terutama ketika permintaan terus bertambah. Warga memerlukan air untuk berbagai keperluan dasar, sedangkan peningkatan jumlah pendatang menambah beban pada sistem penyediaan yang telah melayani penduduk Balikpapan. Situasi tersebut menjadikan penanganan kekurangan air semakin mendesak, khususnya selama periode dengan curah hujan yang rendah.

Dalam menghadapi kondisi kekeringan dan tekanan kebutuhan air tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama warga menggelar salat istisqa untuk memohon hujan. Pelaksanaan ibadah itu berlangsung ketika kebutuhan terhadap tambahan pasokan air semakin dirasakan masyarakat. Kekeringan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya air yang tersedia, tetapi juga dengan meningkatnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Arus migrasi yang mengikuti peran Balikpapan sebagai kota mitra penopang Ibu Kota Nusantara membuat kebutuhan tersebut terus menjadi perhatian dalam pengelolaan air bersih.

AHY menilai teknologi desalinasi air laut kini semakin matang dan maju di berbagai negara. Perkembangan tersebut terlihat dari peningkatan kemampuan sistem dalam mengolah air laut maupun air payau menjadi sumber air tawar yang bersih dan layak digunakan. Secara sederhana, desalinasi merupakan proses menghilangkan kandungan garam serta mineral berlebih dari air, sehingga hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan pemerintahan, dan operasional dunia usaha.

Meski demikian, penerapan teknologi tersebut di Balikpapan perlu didukung perhitungan investasi yang cermat. AHY berharap kajian ulang terhadap kebutuhan modal, biaya pengoperasian, dan pemeliharaan dapat menghasilkan skema harga yang lebih kompetitif. Dengan biaya yang terukur dan terjangkau, pemerintah daerah maupun pelaku usaha akan memiliki ruang lebih besar untuk berpartisipasi. Skema semacam itu juga penting agar desalinasi tidak hanya menjadi solusi sementara, melainkan dapat diterapkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan air bersih dan kemampuan pembiayaan daerah.

Rencana instalasi desalinasi yang pernah dibahas sebelumnya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu persoalan utama ialah besarnya biaya investasi, yang diperkirakan berada pada kisaran Rp50 miliar hingga Rp60 miliar. Selain itu, sistem desalinasi membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar untuk menjalankan proses pengolahan, terutama ketika menggunakan teknologi pemisahan dengan tekanan tinggi. Kebutuhan energi tersebut berpengaruh langsung terhadap biaya produksi air dan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar tarif layanan tetap rasional.

Saat meninjau lokasi, AHY juga berdialog dengan warga mengenai pilihan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan air bersih Balikpapan. Masyarakat mengusulkan pembangunan jaringan pipanisasi air baku dari Sepaku Semoi sebagai alternatif yang dapat dikaji bersama. Di samping itu, penerapan sistem desalinasi tetap dipandang sebagai opsi yang berpotensi mendukung ketersediaan air. Kedua usulan tersebut memerlukan kajian teknis, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh agar keputusan yang diambil mampu menjawab kebutuhan warga secara efektif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *