JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperkirakan luas sawah yang mengalami puso akibat fenomena El Nino telah mencapai maksimal 50 ribu hektare. Perkiraan tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan angka yang disampaikan sekitar tiga bulan sebelumnya, ketika luas sawah terdampak diperkirakan berada di kisaran 30 ribu hektare.
Amran menyampaikan informasi mengenai perkembangan luas sawah puso tersebut saat ditemui di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Keterangan itu menjadi gambaran terbaru mengenai luas lahan pertanian yang tercatat mengalami puso dalam kaitannya dengan fenomena El Nino.
Istilah puso merujuk pada kondisi ketika tanaman atau lahan pertanian mengalami kerusakan berat hingga gagal menghasilkan panen. Dengan demikian, sawah yang dinyatakan mengalami puso bukan sekadar lahan dengan hasil yang menurun, melainkan lahan atau tanaman yang kerusakannya membuat panen tidak berhasil.
Perubahan perkiraan dari sekitar 30 ribu hektare menjadi maksimal 50 ribu hektare memperlihatkan bahwa angka luas sawah puso yang disampaikan pemerintah mengalami pembaruan. Selisih tersebut mencapai hingga 20 ribu hektare dibandingkan perkiraan tiga bulan sebelumnya. Namun, angka yang disampaikan Amran merupakan batas maksimal, sehingga luas sawah puso diperkirakan tidak melampaui 50 ribu hektare.
Pernyataan Menteri Pertanian ini menempatkan luas sawah puso sebagai salah satu informasi utama dalam pemberitaan mengenai kondisi pertanian selama fenomena El Nino. Data tersebut juga menjadi dasar untuk melihat perkembangan luas lahan yang mengalami kerusakan berat hingga gagal menghasilkan panen, sebagaimana disampaikan pemerintah melalui keterangan Amran di Jakarta.
Menteri Pertanian Amran menilai dampak El Nino terhadap sawah yang mengalami puso masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan lahan pertanian di Indonesia. Penilaian tersebut merujuk pada perbandingan luas sawah terdampak dan total lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara nasional. Dengan melihat proporsi itu, pemerintah menyatakan kondisi yang ada masih berada dalam batas aman dan belum menggambarkan gangguan yang berskala luas terhadap sektor pertanian.
Perkiraan pemerintah menyebutkan bahwa total lahan pertanian Indonesia dapat mencapai sekitar 11 juta hektare hingga akhir tahun. Angka tersebut menjadi dasar penting dalam membaca skala dampak yang ditimbulkan oleh puso. Ketika luas lahan terdampak ditempatkan dalam konteks keseluruhan area pertanian tersebut, porsinya dinilai masih relatif terbatas. Karena itu, pemerintah tidak menggunakan kasus puso sebagai gambaran menyeluruh mengenai kondisi lahan pertanian nasional.
Pernyataan Amran menekankan pentingnya melihat data secara proporsional. Dampak pada sebagian sawah memang menjadi perhatian, tetapi penilaiannya perlu dikaitkan dengan luas total lahan pertanian yang tersedia. Perbandingan dengan angka sekitar 11 juta hektare hingga akhir tahun menunjukkan bahwa area pertanian Indonesia secara keseluruhan masih menjadi basis yang luas. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah mempertahankan penilaian bahwa situasinya masih terkendali dalam batas aman.
Penilaian ini tidak menghapus kebutuhan untuk memantau perubahan kondisi sawah secara berkala. Namun, berdasarkan angka pembanding yang disampaikan, pemerintah memandang dampak puso belum cukup besar untuk disebut sebagai kondisi di luar batas aman pada tingkat nasional. Fokus pernyataan tersebut adalah ukuran relatif lahan terdampak dan total lahan pertanian, bukan perhitungan mengenai kerugian, sebaran wilayah, jumlah petani, ataupun perubahan produksi. Dengan demikian, dasar penilaian pemerintah bertumpu pada skala lahan dan proporsinya terhadap keseluruhan area pertanian Indonesia.
Menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan produktivitas sawah dan menjaga kesinambungan produksi pangan. Amran menyebut pembangunan serta pengoperasian jaringan irigasi sebagai bagian penting dari upaya tersebut. Infrastruktur ini diarahkan untuk membantu memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama ketika curah hujan berkurang dan ketergantungan pada air hujan menjadi lebih berisiko.
Selain irigasi, pemerintah menjalankan pompanisasi untuk mendukung pengairan sawah dari sumber air yang tersedia. Irigasi perpompaan juga digunakan sebagai pendekatan dalam menghadapi kondisi lahan yang mengalami keterbatasan pasokan air. Melalui langkah tersebut, air dapat dialirkan ke area pertanian yang membutuhkan, sehingga kegiatan budidaya tetap memiliki dukungan pengairan di tengah ancaman musim kering. Pengoperasian sarana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi dampak kekeringan terhadap tanaman.
Optimalisasi lahan turut disebut sebagai langkah yang dijalankan untuk menjaga pemanfaatan areal pertanian. Upaya tersebut dilakukan bersama pembangunan dan pengoperasian irigasi, pompanisasi, serta irigasi perpompaan. Seluruh program itu ditujukan untuk membantu mempertahankan kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan ketika kondisi cuaca memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Fokusnya bukan hanya pada penyediaan air, tetapi juga pada pemanfaatan lahan secara lebih efektif sesuai dukungan yang tersedia.
Kementerian Pertanian juga menyalurkan benih yang dinilai tahan terhadap kekeringan. Pemilihan benih dengan karakter tersebut diharapkan dapat mendukung tanaman agar lebih sesuai dengan kondisi lahan yang menghadapi keterbatasan air. Selain itu, pemerintah menyebut penggunaan benih berproduktivitas tinggi melalui metode PM-AAS atau pertanian modern. Penerapan benih dan metode tersebut menjadi bagian dari pendekatan untuk menjaga produktivitas pertanian. Dengan kombinasi dukungan pengairan, optimalisasi lahan, dan pemilihan benih, pemerintah berupaya mempertahankan produksi pangan di tengah ancaman El Nino tanpa mengabaikan tantangan kekeringan yang dihadapi petani.
Menteri Pertanian Amran menyatakan bahwa harga gabah saat ini berada pada level tinggi dan kondisi tersebut dinilai menguntungkan petani. Harga yang baik memberikan imbal hasil lebih layak atas biaya produksi, tenaga, serta risiko yang dihadapi petani selama musim tanam hingga panen. Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan yang menekan harga gabah di tingkat petani. Nilai jual yang memadai dipandang penting untuk menjaga pendapatan petani sekaligus mempertahankan minat mereka menanam padi pada musim berikutnya.
Meski demikian, kenaikan harga gabah dapat berpengaruh terhadap harga beras yang dibayar masyarakat. Pemerintah perlu menjaga agar keuntungan petani tetap terpelihara tanpa membuat harga pangan menjadi terlalu berat bagi konsumen. Keseimbangan tersebut ditempuh bukan dengan menurunkan harga gabah secara paksa, melainkan melalui pengelolaan pasokan dan stabilisasi harga di pasar. Dengan pendekatan ini, kepentingan petani dan kebutuhan konsumen dapat ditangani melalui kebijakan yang berbeda namun saling mendukung.
Untuk menjaga keterjangkauan beras, pemerintah mengandalkan operasi pasar yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. Intervensi tersebut mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, yang bertujuan memastikan beras tersedia dengan harga yang lebih terkendali di berbagai wilayah. Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran beras melalui program bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar umum.
Melalui kombinasi operasi pasar, SPHP, dan bantuan pangan, pemerintah berupaya memisahkan kebijakan perlindungan pendapatan petani dari upaya pengendalian harga konsumen. Harapannya, harga gabah tetap memberikan insentif bagi petani untuk mempertahankan produksi, sementara harga beras di tingkat konsumen tetap terkendali dan pasokannya terjaga.
