JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Polri menetapkan tiga pihak dari perusahaan yang menaungi KM Virgo Transport 8 sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pelayaran. Penetapan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan kecelakaan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Ketiga tersangka merupakan bagian dari PT Virgo Karya Shipping, perusahaan yang terkait dengan operasional kapal tersebut.
Mereka adalah LBA, yang tercatat sebagai agen PT Virgo Karya Shipping; RH, yang menjabat manajer operasional PT Virgo Karya Shipping; serta YR, yang merupakan general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Identitas dan jabatan ketiganya disampaikan sebagai bagian dari perkembangan penanganan perkara tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
Dengan penetapan tersebut, proses penyidikan perkara kecelakaan kapal memasuki tahap baru. Polri kini menempatkan tiga pihak perusahaan itu sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pelayaran. Langkah ini menunjukkan adanya perkembangan dalam penanganan kasus setelah KM Virgo Transport 8 tenggelam di wilayah perairan Laut Jawa.
Penetapan tersangka tersebut menjadi informasi utama dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. LBA, RH, dan YR disebut berdasarkan posisi masing-masing di lingkungan PT Virgo Karya Shipping. Hingga perkembangan ini, perkara tersebut masih berkaitan dengan kecelakaan pelayaran yang melibatkan KM Virgo Transport 8.
Perkembangan penyidikan itu juga menegaskan bahwa Polri terus memproses perkara secara hukum. Tiga pihak dari perusahaan terkait telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan identitas dan jabatan yang telah disampaikan. Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 selanjutnya menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana pelayaran.
Sebelum tiga pihak dari perusahaan ditetapkan sebagai tersangka, kepolisian lebih dahulu menetapkan nakhoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY sebagai tersangka. Penetapan tersebut membuat jumlah tersangka dalam perkara tenggelamnya kapal itu menjadi empat orang. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya berkaitan dengan pihak-pihak yang berada dalam struktur perusahaan, tetapi juga mencakup orang yang menjalankan fungsi utama dalam pengoperasian kapal saat peristiwa terjadi.
Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa seluruh tersangka telah menjalani penahanan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengambil langkah hukum lanjutan setelah menetapkan status tersangka terhadap keempat orang tersebut. Penahanan dilakukan dalam rangka mendukung proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, pendalaman alat bukti, serta penyusunan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kecelakaan kapal.
Secara umum, penetapan tersangka didasarkan pada hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang dibangun dari alat bukti yang telah dikumpulkan. Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan kelalaian, penyertaan, atau pembantuan yang memiliki kaitan dengan tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setiap peran akan dinilai berdasarkan tindakan, kewenangan, serta hubungan masing-masing pihak dengan pengoperasian dan pengelolaan kapal.
Penyidikan tidak hanya menyasar pihak yang mengoperasikan kapal secara langsung. Kepolisian juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak perusahaan apabila alat bukti menunjukkan adanya dugaan penyertaan atau pembantuan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk melihat perkara secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya keputusan, pengawasan, atau tindakan administratif yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Status tersangka tetap menjadi bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum, sehingga pembuktian selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Penyidik menggunakan sejumlah ketentuan hukum dalam penanganan perkara tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Salah satu dasar yang diterapkan ialah Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pasal yang disangkakan dalam perkara terkait penyelenggaraan dan keselamatan pelayaran, sesuai dengan konstruksi perkara yang sedang ditangani oleh penyidik.
Selain ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran, penyidik juga menerapkan Pasal 474 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut dicantumkan dalam rangka menjerat perbuatan yang berkaitan dengan perkara tenggelamnya kapal. Penerapan pasal ini berjalan bersama ketentuan lain yang disusun penyidik berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik turut menggunakan ketentuan mengenai penyertaan dan pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan mengenai penyertaan digunakan untuk mengatur keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana, sedangkan ketentuan mengenai pembantuan berkaitan dengan peran pihak yang membantu terjadinya tindak pidana. Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum dalam menetapkan sangkaan terhadap para tersangka sesuai uraian peran yang disampaikan dalam proses penyidikan.
Keempat tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Kalimantan Selatan. Penempatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penahanan selama perkara ditangani penyidik. Salah satu tersangka, AY, menjalani masa penahanan sejak 25 September hingga 14 Oktober 2026.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya yang berasal dari pihak perusahaan menjalani masa penahanan sejak 4 hingga 23 Oktober 2026. Dengan demikian, informasi penahanan para tersangka mencakup lokasi penahanan yang sama, tetapi memiliki periode waktu berbeda berdasarkan pencatatan masing-masing tersangka. Ketentuan pasal yang diterapkan dan masa penahanan tersebut merupakan bagian dari proses hukum dalam perkara yang sedang berjalan.
Peristiwa yang menjadi dasar penyidikan bermula ketika KM Virgo Transport 8 menjalankan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu, 12 September 2026, dengan membawa 243 penumpang. Pelayaran itu kemudian menghadapi persoalan setelah kapal dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa.
Hilangnya kontak tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu, 13 September 2026, sekitar pukul 02.00 WITA. Informasi itu menjadi titik penting dalam penanganan perkara karena menyangkut keselamatan seluruh penumpang dan awak kapal dalam perjalanan antarpulau. Rangkaian kejadian sebelum dan sesudah hilang kontak selanjutnya menjadi dasar bagi penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian maupun pelanggaran lain yang berkaitan dengan operasional pelayaran.
Penyidikan dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi kapal, pelaksanaan pelayaran, serta faktor yang menyebabkan KM Virgo Transport 8 tidak lagi dapat dihubungi. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau bertanggung jawab atas perjalanan kapal menjadi bagian dari upaya mengungkap peristiwa tersebut secara menyeluruh. Penetapan dan penahanan empat tersangka menunjukkan bahwa aparat telah menemukan dugaan keterlibatan pihak tertentu yang masih harus diuji melalui proses hukum.
Kejadian ini menimbulkan dampak serius, tidak hanya terhadap keselamatan manusia, tetapi juga terhadap keluarga penumpang dan pihak-pihak yang terkait dengan pelayaran. Dalam peristiwa tersebut terdapat korban meninggal dunia dan korban luka-luka. Selain itu, insiden tenggelamnya kapal juga menimbulkan kerugian harta benda. Seluruh dampak tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan perkara, sementara proses penyidikan diharapkan dapat menjelaskan penyebab kecelakaan dan memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
