JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, PT PP (Persero) Tbk atau PTPP mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp9,3 triliun hingga Agustus 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas perseroan sekaligus bagian dari upaya memperkuat bisnis inti di sektor konstruksi. Dengan tambahan kontrak itu, PTPP terus mengoptimalkan kapasitas dan pengalaman perusahaan dalam mengerjakan berbagai proyek yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan usaha.
Perolehan kontrak baru tersebut tidak hanya dipandang dari sisi nilai nominal. Perseroan menempatkan proses pemilihan proyek sebagai bagian penting dari pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip selektivitas dalam memperoleh kontrak. Setiap peluang bisnis ditelaah dengan mempertimbangkan kualitas kontrak, profil risiko, serta potensi kontribusinya terhadap kinerja perusahaan.
Pendekatan selektif itu mencakup penilaian terhadap karakteristik pekerjaan, kemampuan pelaksanaan, tingkat risiko komersial, dan prospek proyek dalam mendukung penciptaan nilai. Dengan demikian, kontrak yang masuk ke dalam portofolio PTPP diharapkan memiliki dasar kelayakan yang memadai dan dapat dikelola secara optimal sejak tahap awal hingga penyelesaian pekerjaan. Pertimbangan tersebut juga membantu perseroan menjaga keseimbangan pertumbuhan pendapatan, kemampuan operasional, dan kesehatan keuangan.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa PTPP tidak semata-mata mengejar volume kontrak. Perseroan berupaya mempertahankan kualitas portofolio proyek agar pertumbuhan bisnis tetap sejalan dengan pengelolaan risiko. Nilai Rp9,3 triliun hingga Agustus 2026 menjadi capaian penting, tetapi kualitas setiap kontrak tetap menjadi perhatian utama. Melalui selektivitas dalam mengambil proyek, PTPP mengarahkan penguatan bisnis konstruksi pada pertumbuhan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan.
Komposisi kontrak baru PT Pembangunan Perumahan (PTPP) hingga Agustus 2026 memperlihatkan bahwa proyek yang bersumber dari pendanaan pemerintah masih menjadi penopang utama perolehan kontrak perseroan. Kelompok proyek ini menyumbang 66 persen dari total kontrak baru, sekaligus menjadi porsi terbesar dibandingkan sumber pendanaan lainnya. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan kuatnya peran belanja pemerintah dalam mendukung kesinambungan kegiatan usaha PTPP.
Porsi pendanaan pemerintah yang dominan mencerminkan posisi proyek publik sebagai sumber utama pengembangan portofolio perseroan. Berbagai pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengadaan infrastruktur pemerintah memberikan ruang bagi PTPP untuk mempertahankan aktivitas operasional serta memperkuat kehadirannya dalam sektor konstruksi. Struktur tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja perolehan kontrak masih memiliki keterkaitan yang erat dengan kesinambungan program pembangunan pemerintah.
Di luar proyek pemerintah, pekerjaan dari sektor swasta memberikan kontribusi sebesar 18 persen terhadap total kontrak baru. Meskipun porsinya lebih kecil, proyek swasta tetap memiliki arti penting bagi diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan portofolio PTPP. Keterlibatan pada segmen ini membantu perseroan memperluas peluang usaha, sekaligus menjaga agar perolehan kontrak tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan.
Sementara itu, proyek yang berasal dari BUMN menyumbang 16 persen. Kontribusi tersebut melengkapi susunan sumber kontrak PTPP, bersama dengan proyek pemerintah dan swasta. Dengan komposisi 66 persen dari pemerintah, 18 persen dari sektor swasta, serta 16 persen dari BUMN, terlihat bahwa proyek pemerintah masih menjadi sumber utama perolehan kontrak perseroan. Pada saat yang sama, pekerjaan dari sektor swasta dan BUMN tetap memberikan kontribusi terhadap portofolio, sehingga struktur kontrak PTPP mencerminkan kombinasi proyek publik dan nonpublik.
Jalan dan jembatan menjadi lini bisnis dengan kontribusi terbesar terhadap perolehan kontrak baru PT PP (PTPP) hingga Agustus 2026. Sektor ini menyumbang 38 persen dari total kontrak baru senilai Rp9,3 triliun. Posisi berikutnya ditempati sektor gedung dengan kontribusi 18 persen, kemudian sektor smelter dan pertambangan sebesar 16 persen.
Kontribusi lini bisnis lainnya mencakup rumah sakit sebesar 8 persen dan bandara sebesar 8 persen. Selanjutnya, infrastruktur air memberikan kontribusi 6 persen, sekolah 3 persen, pelabuhan 2 persen, serta sumber daya air 1 persen. Dengan demikian, seluruh lini bisnis tersebut membentuk komposisi kontrak baru PTPP hingga Agustus 2026.
Pada Agustus 2026, PTPP memperoleh sejumlah proyek yang memperkuat perolehan kontrak baru tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III dengan nilai kontrak Rp970 miliar. Proyek lain yang diperoleh pada periode yang sama ialah pembangunan halte Bus Rapid Transit Metropolitan Mebidang di Medan senilai Rp538,5 miliar.
Selain kedua proyek tersebut, PTPP juga memperoleh proyek lanjutan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Perolehan ini menambah daftar proyek pada lini bandara, yang menyumbang 8 persen terhadap total kontrak baru. Sementara itu, dominasi sektor jalan dan jembatan tercermin dari kontribusinya sebesar 38 persen, menjadikannya penyumbang terbesar dibandingkan seluruh lini bisnis lainnya dalam komposisi kontrak baru hingga Agustus 2026.
PTPP menerapkan strategi back to core dengan memprioritaskan penguatan bisnis inti dan memastikan setiap peluang usaha memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan melalui seleksi proyek secara lebih cermat, terutama dengan mempertimbangkan kualitas kontrak, kejelasan sumber pendanaan, kepastian pelaksanaan, serta profil risiko yang dapat diukur dan dikelola. Dengan demikian, perseroan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan nilai kontrak, tetapi juga menjaga kualitas portofolio dan kesehatan kinerja usaha.
Dalam menjalankan strategi tersebut, PTPP mengoptimalkan kemampuan, sumber daya, serta pengalaman perusahaan yang telah berkembang di berbagai sektor. Kompetensi pada bidang konstruksi, infrastruktur, properti, dan lini usaha terkait menjadi modal untuk memilih proyek yang sesuai dengan kapasitas perseroan. Joko Raharjo menegaskan komitmen manajemen untuk mempertahankan kualitas pekerjaan, memperkuat pengawasan pelaksanaan, serta menerapkan disiplin manajemen risiko pada setiap tahapan proyek. Langkah ini diharapkan mendukung pertumbuhan yang sehat, terukur, dan berkelanjutan.
Pada Desember 2025, PTPP memproyeksikan target kontrak baru sepanjang 2026 mencapai Rp23,5 triliun. Target tersebut menjadi acuan bagi perseroan dalam mengembangkan usaha, dengan tetap menempatkan kualitas dan selektivitas proyek sebagai pertimbangan utama. Perolehan kontrak baru hingga Agustus 2026 sebesar Rp9,3 triliun menunjukkan adanya aktivitas bisnis yang terus berjalan, meskipun pencapaian target tahunan tetap bergantung pada proses seleksi, tender, dan kepastian finansial dari setiap proyek.
Secara terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia pada 2 Oktober 2026 menyampaikan bahwa proses penggabungan PTPP, Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya menjadi prioritas dalam agenda konsolidasi BUMN karya. Pernyataan tersebut merupakan perkembangan tersendiri terkait penataan perusahaan negara. Bahan berita tidak menyatakan adanya hubungan sebab-akibat langsung capaian kontrak PTPP dan rencana konsolidasi tersebut.
