JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan disebut memiliki keterkaitan dengan pemikiran Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Prabowo. Hashim menyampaikan hal itu di Hotel Raffles, Jakarta, pada 7 Oktober 2026.
Menurut Hashim, gagasan mengenai pentingnya kemandirian pangan bukanlah hal yang baru bagi Prabowo. Sejak lama, Prabowo menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama. Tekad tersebut terlihat dari perhatian terhadap kemampuan negara dalam menyediakan kebutuhan pangan secara mencukupi dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam penjelasan itu, upaya mencapai swasembada pangan dipandang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup dinilai penting untuk menjamin ketenangan dan stabilitas di tengah masyarakat. Dengan demikian, pangan ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga kondisi sosial yang tenang.
Hashim juga menyampaikan bahwa prioritas tersebut berjalan seiring dengan perhatian terhadap ketahanan energi. Kedua hal itu dipandang sebagai bagian penting dari ketahanan nasional, karena berkaitan langsung dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks tersebut, pemikiran Soeharto disebut menjadi salah satu rujukan yang memengaruhi tekad Prabowo untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan.
Pernyataan Hashim memberikan gambaran mengenai latar belakang perhatian Prabowo terhadap sektor pangan. Bagi Prabowo, kecukupan pangan memiliki arti lebih luas daripada sekadar tersedianya bahan makanan. Hal itu berkaitan dengan ketenangan masyarakat dan stabilitas kehidupan nasional. Karena itu, ketahanan pangan terus ditempatkan sebagai prioritas dalam arah kebijakan yang ingin diwujudkan.
Hashim menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang dipelajari Prabowo dari Soeharto adalah pentingnya menempatkan pangan sebagai kebutuhan paling mendasar bagi rakyat. Menurut pandangan tersebut, negara tidak cukup hanya memastikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin tersedianya bahan pangan dengan harga dan pasokan yang dapat dijangkau masyarakat. Ketika kebutuhan pokok terpenuhi, kehidupan sehari-hari menjadi lebih tertata dan tekanan sosial dapat dikurangi.
Hashim menyampaikan bahwa masyarakat cenderung merasa tenang dan nyaman apabila pasokan pangan tersedia. Sebaliknya, kelangkaan atau ketidakpastian mengenai bahan makanan dapat memicu keresahan, yang kemudian berpotensi berkembang menjadi kegaduhan politik maupun sosial. Karena itu, pemenuhan pangan dipahami bukan semata-mata sebagai kebijakan ekonomi, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Hashim juga menegaskan bahwa ia menghayati pelajaran tersebut dan mendukung penerapannya dalam kebijakan negara.
Urgensi pandangan itu kembali terlihat ketika Indonesia menghadapi berbagai ujian terhadap ketahanan pangan. Pandemi Covid-19 mengganggu kegiatan produksi, distribusi, serta mobilitas barang di banyak negara. Setelah itu, perang Rusia-Ukraina turut memengaruhi pasokan dan harga komoditas global, termasuk bahan pangan serta input pertanian. Gangguan di tingkat internasional menunjukkan bahwa ketergantungan pada rantai pasok luar negeri dapat menjadi sumber kerentanan ketika terjadi krisis.
Dalam konteks yang lebih luas, Hashim juga mengaitkan ketahanan pangan dengan ketahanan energi. Keduanya perlu dijaga secara bersamaan karena energi menopang produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Indonesia pun harus peka terhadap ketergantungan pada sumber-sumber energi dari Timur Tengah, terutama ketika ketegangan geopolitik dapat memengaruhi harga dan kelancaran pasokan. Kerangka pemikiran ini menempatkan swasembada sebagai usaha memperkuat daya tahan nasional, bukan sebagai sikap menutup diri dari kerja sama internasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan sektor pertanian. Menurut dia, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan merupakan fondasi bagi kemajuan bangsa sekaligus penopang utama kedaulatan negara. Bangsa yang mampu memproduksi dan mengelola pangannya secara mandiri memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah kebijakan tanpa terlalu bergantung pada kondisi pasar global.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas di Jakarta, 4 September 2026, saat meluncurkan buku berjudul Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul. Buku itu ditulis bersama Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan. Peluncuran tersebut menjadi kesempatan untuk membahas pangan sebagai persoalan strategis yang tidak berhenti pada urusan produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga menyentuh kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Zulhas menilai, kedaulatan pangan berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan produsen. Ketika negara memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, pelaku usaha pangan di tingkat hulu memperoleh kepastian yang lebih baik, sementara masyarakat dapat menikmati akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Karena itu, upaya mencapai swasembada perlu melibatkan kebijakan yang konsisten, perlindungan terhadap produsen, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
Buku tersebut berupaya menguraikan isu pangan yang kompleks dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Pembahasannya mencakup beragam sudut pandang, mulai dari kebijakan publik hingga makna kedaulatan bangsa. Dalam konteks itu, Zulhas mengingatkan bahwa makanan bukan sekadar nasi dan lauk yang tersaji di meja makan. Pangan berkaitan dengan kedaulatan, membentuk peradaban, dan menentukan kualitas manusia serta masa depan Indonesia. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa agenda swasembada memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan kebangsaan yang saling berkaitan.
Perkembangan ketahanan pangan nasional menunjukkan adanya perluasan capaian produksi dalam negeri. Pada Agustus 2026, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas utama. Pencapaian tersebut mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Daftar ini memperlihatkan bahwa kebijakan pangan tidak hanya diarahkan pada komoditas pokok berbasis karbohidrat, tetapi juga mencakup sumber protein, bahan pemanis, serta kebutuhan hortikultura yang berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat.
Pernyataan mengenai delapan komoditas tersebut menjadi penanda penting dalam arah pembangunan ketahanan pangan. Pemerintah menempatkan peningkatan produksi domestik sebagai dasar untuk memperkuat ketersediaan pangan nasional. Swasembada pada berbagai komoditas juga mencerminkan sasaran kebijakan yang lebih luas, yaitu mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan dari luar negeri melalui penguatan kapasitas produksi di dalam negeri.
Di luar komoditas yang telah mencapai swasembada, pemerintah telah menyiapkan sasaran berikutnya. Bawang putih diproyeksikan mencapai swasembada dalam waktu tiga tahun. Target ini menunjukkan bahwa komoditas tersebut menjadi salah satu prioritas lanjutan dalam agenda penguatan pangan nasional. Sementara itu, daging sapi dan daging kerbau ditargetkan mencapai swasembada dalam rentang waktu lima hingga enam tahun. Perbedaan jangka waktu tersebut menunjukkan adanya tahapan kebijakan yang disesuaikan dengan sasaran masing-masing komoditas.
Arah kebijakan pemerintah selanjutnya berfokus pada memperluas pencapaian swasembada dari delapan komoditas utama menuju bawang putih, daging sapi, dan daging kerbau. Dengan demikian, agenda ketahanan pangan terus dikembangkan melalui penetapan target baru setelah capaian pada komoditas sebelumnya diumumkan. Perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan produksi pangan nasional secara bertahap.
