KENDARI, SULAWESI TENGGARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah memperbanyak penyelenggaraan pasar murah di wilayah masing-masing. Dorongan itu disampaikan saat Zulkifli memantau pelaksanaan pasar murah di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (6/10). Menurut dia, langkah tersebut penting untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan harga pangan yang dapat memengaruhi daya beli.
Pasar murah dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih aktif merespons perubahan harga dan memastikan kebijakan yang dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peran gubernur, bupati, dan wali kota dipandang penting karena pemerintah daerah berada dekat dengan kondisi serta kebutuhan warga di wilayahnya.
Zulkifli juga meminta agar anggaran tidak terduga yang dimiliki gubernur, bupati, dan wali kota dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut diharapkan mendukung upaya menghadapi tekanan harga pangan melalui penyelenggaraan pasar murah yang lebih banyak. Dengan demikian, masyarakat memperoleh dukungan ketika harga kebutuhan pangan mengalami tekanan, sementara pemerintah daerah dapat turut menjaga kestabilan ekonomi di wilayah masing-masing.
Permintaan itu menegaskan bahwa pengendalian harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu mengambil bagian melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat, termasuk memperluas akses masyarakat terhadap pasar murah. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar upaya menjaga harga pangan serta mengendalikan inflasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Zulkifli menilai pasar murah merupakan salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan harga pangan. Kegiatan ini tidak hanya menyediakan komoditas dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok di tingkat konsumen. Ketika pasokan dapat disalurkan secara teratur, gejolak harga di pasar diharapkan tidak berkembang menjadi kenaikan yang lebih luas dan sulit dikendalikan.
Menurut pandangan tersebut, perbedaan harga komoditas di pasar murah dan harga di pasar umum tetap perlu dipahami dalam konteks perlindungan masyarakat. Harga pada kegiatan pasar murah terkadang belum sepenuhnya sama dengan harga yang berlaku di pasaran. Namun, selisih yang tampak kecil tetap dapat berarti bagi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan harga sebesar Rp1.000 saja, misalnya, dapat menambah beban apabila terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok dan berlangsung berulang.
Karena itu, subsidi dari pemerintah daerah dinilai dapat menjadi langkah yang efektif. Bantuan sebesar Rp500 untuk setiap komoditas atau transaksi, sesuai mekanisme yang ditetapkan, dipandang tidak akan membebani APBD secara berarti. Meskipun nilainya relatif kecil, subsidi tersebut dapat menurunkan harga yang dibayar masyarakat, mempertahankan daya beli, serta memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan. Pada saat yang sama, intervensi terbatas ini dapat membantu menekan laju inflasi, khususnya inflasi yang berasal dari kelompok bahan pangan.
Upaya menjaga harga juga berjalan bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan. Dalam beberapa pekan tersebut, Bulog mulai mendistribusikan berbagai bantuan pangan kepada masyarakat sasaran. Distribusi itu diharapkan memperkuat ketersediaan bahan pangan di tengah masyarakat dan melengkapi kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah daerah. Koordinasi pemerintah, Bulog, dan pelaku distribusi menjadi penting agar bantuan maupun komoditas bersubsidi dapat diterima tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan baru pada rantai pasok.
Sektor pertanian dan pangan dipandang memiliki posisi strategis dalam kedaulatan nasional. Zulkifli menilai pangan tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi, tetapi juga menjadi bagian penting dari kekuatan bangsa. Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar pangan nasional diarahkan menuju swasembada. Kebijakan ini menempatkan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sebagai agenda yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Zulkifli, swasembada pangan tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Upaya tersebut juga menyangkut kehormatan bangsa. Karena itu, tanggung jawab untuk mewujudkannya tidak dapat dibebankan hanya kepada kementerian atau lembaga yang menangani sektor pertanian. Seluruh unsur pemerintahan perlu mengambil peran, mulai dari kepala daerah hingga jajaran TNI dan Polri. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar kebijakan pangan dapat berjalan secara menyeluruh dan menjangkau wilayah serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Zulkifli menyampaikan bahwa pada 2024 Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan. Impor beras disebut mencapai 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, serta jutaan ton kedelai. Ia mengkritik kondisi tersebut karena besarnya impor secara tidak langsung memberikan kemakmuran kepada petani di negara lain, sementara petani lokal masih berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pandangannya, petani dan nelayan perlu memperoleh dukungan yang memadai, termasuk bantuan beras dan bantuan tunai. Ia juga menyebut jumlah 160 juta petani dan nelayan, sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian, sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pangan nasional.
Perkembangan sektor pertanian nasional juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Zulkifli menilai sektor pertanian Indonesia mencatat pencapaian yang baik sepanjang 2025 dan diyakini akan menunjukkan perbaikan pada tahun ini. Penilaian tersebut, menurut data FAO dan Bank Dunia yang ia sebutkan, tercermin dari kenaikan nilai tukar petani, yakni indikator perbandingan harga yang diterima petani dan biaya yang harus mereka keluarkan, dari 116 persen menjadi 129 persen.
Kenaikan nilai tukar petani itu disebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan di kalangan pelaku usaha pertanian. Petani padi dan jagung, misalnya, dinilai semakin mampu membiayai pendidikan anak serta memiliki daya beli yang lebih baik. Kondisi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup keluarga petani, tetapi juga mendorong mereka untuk bekerja lebih kreatif, mengembangkan usaha, dan meningkatkan produktivitas. Dengan dukungan pasar yang memadai serta kebijakan yang konsisten, peningkatan pendapatan dapat menjadi modal bagi petani untuk berinvestasi pada sarana produksi dan pengembangan komoditas.
Namun, peningkatan kesejahteraan perlu diikuti modernisasi pertanian agar produktivitas dapat terus tumbuh. Zulkifli menekankan pentingnya mekanisasi dan efisiensi teknologi, termasuk pemanfaatan alat serta mesin pertanian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Teknik pemupukan yang lebih modern juga diperlukan untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menggunakan input secara lebih efisien. Langkah tersebut menjadi tantangan penting bagi Indonesia karena sejumlah negara produsen pangan telah menerapkan teknologi dan mekanisasi secara masif. Indonesia perlu mempercepat adopsi inovasi, memperkuat kemampuan petani, dan memperluas akses terhadap peralatan modern agar pertanian nasional semakin efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi.
