KOTA BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Pemerintah Kota Bandung menargetkan tidak ada kasus stunting baru hingga pengujung 2026. Sasaran tersebut dikenal sebagai “zero new stunting”, yakni target untuk menghentikan munculnya kasus baru stunting di Kota Bandung pada akhir tahun ini.
Target itu menjadi arah penanganan stunting yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung untuk 2026. Dengan sasaran tersebut, pemerintah kota menempatkan pencegahan munculnya kasus baru sebagai tujuan penting dalam upaya penanganan stunting. Fokusnya bukan hanya pada persoalan yang telah ada, tetapi juga pada penghentian pertambahan kasus baru sampai penghujung tahun.
Pernyataan mengenai target zero new stunting menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai kondisi tanpa kasus stunting baru pada akhir 2026. Sasaran tersebut menjadi ukuran tujuan pemerintah kota dalam menangani isu stunting sepanjang tahun ini.
Melalui target tersebut, Pemerintah Kota Bandung ingin memastikan bahwa penanganan stunting diarahkan pada hasil yang jelas, yaitu tidak munculnya kasus baru. Target ini berlaku hingga akhir 2026 dan menjadi sasaran pemerintah kota dalam pelaksanaan penanganan stunting pada tahun berjalan.
Stunting merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan karena berkaitan dengan kondisi pertumbuhan anak. Oleh karena itu, target untuk menghentikan kasus baru menegaskan pentingnya menjaga agar persoalan tersebut tidak kembali muncul. Dalam konteks kebijakan Pemerintah Kota Bandung, sasaran zero new stunting menjadi penanda utama arah penanganan stunting tahun ini.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung membidik akhir 2026 sebagai batas waktu untuk mewujudkan tidak adanya kasus stunting baru. Target tersebut menjadi inti sasaran pemerintah kota dalam penanganan stunting, sekaligus menegaskan tujuan untuk menghentikan kemunculan kasus baru di wilayah Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan target Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai nihil kasus stunting baru hingga pengujung 2026. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (6/10) sebagai penegasan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Target itu bukan pernyataan bahwa Kota Bandung telah terbebas dari stunting, melainkan sasaran yang hendak dicapai melalui rangkaian upaya yang terencana dan berkelanjutan.
Menurut arah yang disampaikan wali kota, pencegahan kasus baru perlu menjadi perhatian utama di samping penanganan anak yang telah teridentifikasi mengalami stunting. Pendekatan tersebut menempatkan pemantauan kondisi anak, penguatan perhatian terhadap kelompok berisiko, serta koordinasi antarlembaga sebagai bagian penting dalam kebijakan pemerintah kota. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya berfokus pada intervensi setelah masalah muncul, tetapi juga pada langkah antisipatif agar gangguan pertumbuhan dapat dicegah sejak dini.
Pernyataan Muhammad Farhan menjadi penjelasan resmi mengenai prioritas Pemerintah Kota Bandung hingga akhir 2026. Pencapaian target nihil kasus baru akan membutuhkan pelaksanaan program secara konsisten, dukungan layanan kesehatan, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa kebijakan yang diarahkan untuk mencegah stunting berjalan secara terpadu dan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Karena target tersebut masih merupakan arah penanganan ke depan, perkembangan pelaksanaannya tetap perlu dipantau berdasarkan data dan evaluasi berkala.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memandang stunting sebagai persoalan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya dari satu penyebab. Pertumbuhan anak dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, asupan gizi, pola pengasuhan, kebersihan lingkungan, akses terhadap air bersih, pendidikan keluarga, hingga kemampuan ekonomi rumah tangga. Karena itu, upaya menekan kasus baru membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap keadaan setiap keluarga, terutama keluarga yang memiliki ibu hamil, bayi, dan balita.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa stunting bukan semata-mata urusan layanan kesehatan. Pemeriksaan kehamilan, pemantauan tumbuh kembang, pemberian makanan bergizi, serta penanganan penyakit memang menjadi bagian penting, tetapi hasilnya dapat terbatas apabila tidak didukung oleh lingkungan tempat tinggal yang sehat dan pengetahuan pengasuhan yang memadai. Faktor sosial dan ekonomi juga dapat menentukan kemampuan keluarga dalam memperoleh pangan bergizi, mengakses layanan publik, serta memenuhi kebutuhan dasar anak secara berkelanjutan.
Sifat persoalan yang melibatkan banyak dimensi membuat penanganannya memerlukan kerja lintas instansi. Perangkat daerah yang menangani kesehatan perlu berkoordinasi dengan bidang pangan, pendidikan, sosial, kependudukan, pekerjaan umum, serta pemerintahan kewilayahan. Kolaborasi tersebut juga perlu diteruskan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan masyarakat agar intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan pembagian peran yang jelas dan pertukaran data yang baik, keluarga berisiko dapat ditemukan lebih awal dan memperoleh pendampingan yang sesuai.
Kerangka lintas sektor itu sekaligus mencegah stunting dipaparkan sebagai persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau satu program saja. Setiap instansi memiliki kontribusi berbeda, mulai dari pencegahan, pendataan, edukasi, penyediaan layanan, hingga pengawasan. Keselarasan langkah menjadi penting agar berbagai program tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak serta keluarganya. Pendekatan multidimensional ini menjadi dasar bagi target Pemerintah Kota Bandung untuk mencegah munculnya kasus baru secara lebih terarah hingga pengujung 2026.
Target Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai nihil kasus stunting baru hingga penghujung 2026 membutuhkan dukungan informasi yang akurat dan selaras. Wali kota menegaskan bahwa pencapaian sasaran tersebut tidak dapat dipisahkan dari sinkronisasi data antarinstansi. Data yang digunakan bersama perlu menggambarkan kondisi secara tepat agar pemahaman mengenai perkembangan stunting tidak berbeda-beda.
Sinkronisasi menjadi penting karena setiap instansi dapat memiliki data dan sudut pandang yang berkaitan dengan penanganan stunting. Apabila informasi tersebut belum terpadu, proses penentuan kondisi dan perkembangan kasus berisiko menghadapi perbedaan. Karena itu, keselarasan data diperlukan sebagai dasar untuk memastikan target nol kasus baru dipahami dan diupayakan secara sama.
Wali kota juga menekankan bahwa tanggung jawab penanganan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Persoalan ini memerlukan perhatian dan keterlibatan seluruh instansi yang memiliki keterkaitan dengan data maupun penanganannya. Pembagian tanggung jawab yang lebih menyeluruh mencerminkan bahwa pencapaian target tersebut merupakan tanggung jawab bersama, bukan tugas satu perangkat daerah saja.
Dengan demikian, keberhasilan mencapai nihil kasus stunting baru bergantung pada keterpaduan informasi yang dimiliki antarinstansi. Data yang selaras akan memperkuat kesamaan pemahaman dalam melihat persoalan dan menjaga agar penanganan tidak berjalan berdasarkan informasi yang terpisah. Penekanan ini menempatkan koordinasi dan keterpaduan data antarinstansi sebagai kebutuhan utama dalam upaya mencapai target Pemerintah Kota Bandung hingga penghujung 2026.
