JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penanggulangan bencana di Ibu Kota membutuhkan sistem yang cepat, tepat, dan akurat. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia membuka Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 6 Oktober. Rakorda itu mengusung tema “Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana: Tantangan atau Peluang”.
Pramono menyampaikan, isu kebencanaan merupakan persoalan yang sangat sensitif bagi sebuah kota global seperti Jakarta. Setiap kejadian dapat berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, layanan publik, perekonomian, serta keberlangsungan berbagai kegiatan di wilayah perkotaan. Karena itu, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara lambat atau berdasarkan keputusan yang tidak didukung informasi akurat.
Menurutnya, kecepatan dan ketepatan menjadi unsur penting dalam mengantisipasi setiap situasi kebencanaan. Sistem yang mampu merespons secara cepat diperlukan agar potensi risiko dapat segera dikenali dan langkah penanganan dapat ditetapkan sesuai kondisi di lapangan. Pada saat yang sama, ketepatan informasi dan keputusan menjadi dasar untuk memastikan respons yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan saat keadaan darurat.
Penegasan tersebut menjadi inti pembahasan dalam rakorda penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta 2026. Melalui forum itu, kebutuhan untuk memperkuat sistem dan koordinasi penanganan bencana kembali ditekankan, terutama dalam menghadapi dinamika Jakarta sebagai kota global. Penetapan status keadaan darurat menjadi bagian penting yang perlu dipahami dan direspons secara cermat agar setiap langkah penanggulangan dapat berjalan cepat, tepat, dan akurat.
Pramono menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat diserahkan kepada satu instansi saja. Setiap keadaan darurat memiliki rangkaian tantangan yang memerlukan pembagian peran, pertukaran informasi, serta tindakan yang selaras sejak tahap kesiapsiagaan hingga respons. Karena itu, perangkat daerah perlu membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk lembaga yang memiliki kewenangan dan keahlian khusus dalam pengelolaan risiko bencana.
Kerja bersama tersebut mencakup BNPB dan BMKG sebagai unsur yang berperan dalam penanganan bencana, informasi kebencanaan, serta peringatan dini. Dukungan juga diperlukan dari TNI dan Polri, terutama dalam aspek pengamanan, mobilisasi, dan bantuan ketika kondisi menuntut pengerahan sumber daya. Di tingkat daerah, Forkopimda menjadi bagian penting untuk menyatukan komunikasi dan langkah antarpemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Seluruh unsur terkait lainnya juga perlu dilibatkan agar proses pengambilan keputusan tidak berjalan secara terpisah.
Koordinasi tidak berhenti pada hubungan antarlembaga pemerintah. Dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat memiliki posisi penting dalam memperkuat kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing. Keterlibatan berbagai pihak memungkinkan informasi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia diarahkan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana. Dalam kerangka ini, masyarakat bukan hanya penerima informasi, melainkan bagian dari upaya membangun kewaspadaan dan kesiapan bersama. Sinergi lintas sektor dipandang sebagai kunci utama agar kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana dapat dilaksanakan secara efektif. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada kesamaan pemahaman, koordinasi yang teratur, serta kesediaan setiap unsur untuk menjalankan tanggung jawabnya tanpa mengabaikan peran pihak lain.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian pada dua risiko bencana yang memerlukan koordinasi dan kewaspadaan bersama, yaitu kebakaran di kawasan permukiman padat serta banjir yang berkaitan dengan kondisi sungai lintas wilayah. Kedua risiko tersebut memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat, sehingga pencegahan dan penanganannya perlu menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan.
Potensi kebakaran di permukiman padat dinilai meningkat seiring kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino. Dalam situasi tersebut, Pramono meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan, memperkuat upaya pencegahan, serta melakukan pengawasan secara lebih konsisten di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Perhatian tersebut diperlukan agar potensi bahaya dapat dikenali dan diantisipasi sejak awal, terutama di lingkungan dengan kepadatan bangunan dan aktivitas warga yang tinggi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan koordinasi penanganan banjir berlangsung Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Koordinasi ini penting karena sejumlah sungai melintasi batas administrasi, sehingga upaya pengurangan risiko tidak dapat dilakukan oleh satu pihak secara terpisah. Kesamaan langkah dan pembagian tanggung jawab menjadi dasar untuk menjaga kesinambungan penanganan di sepanjang aliran sungai.
Dalam pembagian fokus pekerjaan, Pemprov DKI menangani pembebasan lahan untuk penataan 13 sungai utama. Sungai yang termasuk dalam perhatian tersebut lain Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Sementara itu, pembangunan turap menjadi tugas pemerintah pusat. Pembagian peran ini menegaskan pentingnya kerja lintas sektor agar penataan sungai dan pengurangan risiko banjir dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan koordinasi antarpemerintah.
Pramono menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tahap berikutnya adalah memastikan warga terdampak memperoleh pemulihan secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, kesehatan, pendidikan, maupun keberlanjutan kehidupan sehari-hari. Pemulihan tersebut perlu disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan tidak bersifat seragam atau hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat.
Pelaksanaan pemulihan membutuhkan keterlibatan perangkat daerah sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan. Dinas Sosial berperan dalam pendataan serta pemenuhan perlindungan sosial bagi warga terdampak. Dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dikoordinasikan bersama Dinas PPKUKM, terutama apabila bencana mengganggu mata pencaharian masyarakat. Dinas Kesehatan diperlukan untuk menangani layanan medis, kesehatan lingkungan, dan pemantauan kondisi pengungsi, sementara Dinas Pendidikan mendukung keberlanjutan kegiatan belajar bagi peserta didik yang terdampak. Keterlibatan lintas perangkat daerah ini menjadi bagian penting agar proses pemulihan berjalan terpadu.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat menyampaikan bahwa agenda rapat koordinasi daerah juga mencakup kesiapan evakuasi. Pembahasan diarahkan pada pemetaan jalur dan lokasi evakuasi, termasuk penyesuaian rencana dengan karakteristik ancaman serta kondisi wilayah Jakarta. Selain itu, kesiapan kecukupan logistik dan infrastruktur perlu diperiksa secara berkala agar proses evakuasi dapat berlangsung aman, cepat, dan teratur ketika bencana terjadi.
Marulitua juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pengungsi berdasarkan standar pelayanan minimum. Aspek tersebut meliputi ketersediaan tempat berlindung, pangan, air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Rakorda menjadi forum untuk memperkuat komitmen, kapasitas, kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons lintas sektor dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Jakarta.
