KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Temuan kepemilikan minuman keras di klaster mewah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikaitkan dengan narapidana kasus korupsi Jimmy Masrin. Hasil tersebut merupakan bagian dari investigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terhadap fasilitas khusus yang ditemukan di dalam lapas tersebut. Penemuan ini menjadi pokok pemeriksaan karena keberadaan minuman keras di lingkungan pemasyarakatan menunjukkan adanya akses terhadap barang yang dilarang bagi warga binaan.
Informasi mengenai hasil pemeriksaan itu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Kementerian Imipas, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Rudi menyebut hasil investigasi mengarah pada kepemilikan minuman keras yang berkaitan dengan Jimmy Masrin. Keterangan tersebut menempatkan nama narapidana itu dalam fokus pengungkapan klaster mewah, sekaligus menjelaskan hubungan barang temuan dan penghuni yang diperiksa oleh jajaran kementerian.
Klaster mewah menjadi perhatian karena pemeriksaan tidak hanya menyangkut kondisi ruangan, tetapi juga asal-usul barang yang ditemukan serta pihak yang memiliki atau menguasainya. Investigasi dilakukan untuk menyusun gambaran mengenai pemanfaatan fasilitas tersebut dan memastikan setiap temuan memiliki dasar pemeriksaan yang jelas. Keterangan resmi Imipas itu menjadi perkembangan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran tata kelola di Lapas Cibinong, khususnya terkait peredaran atau penyimpanan minuman keras di area hunian narapidana.
Penyebutan Jimmy Masrin dalam hasil investigasi memberikan arah awal mengenai kepemilikan barang tersebut. Namun, informasi yang disampaikan dalam konferensi pers tetap menjadi bagian dari proses pemeriksaan resmi kementerian. Temuan itu diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah lanjutan, termasuk pendalaman terhadap mekanisme masuknya minuman keras ke dalam lapas dan pihak-pihak yang terlibat dalam keberadaan barang tersebut.
Rudi Setiawan membantah anggapan bahwa minuman keras yang ditemukan di klaster mewah Lapas Cibinong merupakan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong, Adi Nugroho Nur Wichaksono. Menurut Rudi, tudingan tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang ia sampaikan mengenai kepemilikan barang-barang di dalam klaster tersebut.
Rudi menyebut kepemilikan minuman keras itu atas nama Jimmy Masrin. Ia merujuk pada pas foto yang dimaksudnya sebagai salah satu dasar untuk menunjukkan identitas narapidana yang disebut memiliki barang tersebut. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa barang yang menjadi bagian dari investigasi tidak berkaitan dengan Adi Nugroho Nur Wichaksono.
Selain merujuk pada pas foto, Rudi mengatakan sosok Jimmy Masrin terlihat jelas melalui kamera. Keterangan tersebut, menurutnya, memperkuat dugaan bahwa narapidana itu berada dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan keberadaan minuman keras di klaster mewah Lapas Cibinong. Rudi menggunakan rekaman kamera sebagai bagian dari penjelasan mengenai siapa yang ia yakini sebagai pemiliknya.
Rudi juga menyatakan bahwa barang-barang yang berada di klaster mewah tersebut merupakan milik Jimmy Masrin. Dengan demikian, ia menempatkan nama Jimmy sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan barang yang tengah diperiksa, sekaligus membantah keterkaitan Adi Nugroho Nur Wichaksono. Pernyataan Rudi menjadi bagian penting dalam pengungkapan kepemilikan di klaster tersebut, karena secara langsung menyebut nama narapidana yang menurutnya dapat dikenali melalui pas foto dan kamera.
Keterangan mengenai kepemilikan barang di klaster mewah Lapas Cibinong menunjukkan adanya perbedaan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat itu masih menjabat. Perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam membaca hasil investigasi yang disampaikan Rudi, terutama terkait identitas pemilik barang dan asal minuman keras yang ditemukan di lokasi.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2026, Mashudi menyampaikan hasil pemeriksaan sementara. Menurut keterangannya, sejumlah fasilitas di klaster tersebut, lain televisi, perabotan rumah tangga, sofa, spring bed, serta kulkas, tercatat sebagai barang pribadi Adi Nugroho Nur Wichaksono. Kulkas itu disebut berisi tiga botol wiski dan satu botol bir.
Pernyataan Mashudi tersebut menempatkan barang-barang yang ditemukan dalam konteks kepemilikan pribadi Adi Nugroho, bukan langsung mengaitkannya dengan Jimmy Masrin. Sementara itu, investigasi Rudi mengungkap keterangan yang berbeda mengenai kepemilikan minuman keras dan barang di klaster tersebut. Perbedaan ini tidak serta-merta menentukan siapa yang memberikan keterangan paling tepat, karena masing-masing disampaikan berdasarkan pemeriksaan dan informasi yang tersedia pada waktu berbeda.
Mashudi juga menjelaskan dugaan keberadaan jalur tikus yang disebut dapat digunakan untuk memasukkan barang ke dalam area klaster. Berdasarkan pemeriksaan langsung, petugas tidak menemukan jalur tersebut. Lokasi klaster diketahui dikelilingi aliran Sungai Ciliwung, tetapi kondisi geografis itu belum dapat dijadikan bukti adanya akses khusus untuk membawa barang masuk atau keluar kompleks.
Dengan demikian, keterangan Mashudi dan hasil investigasi Rudi perlu ditempatkan secara berimbang. Identitas pemilik barang, asal minuman keras, serta kemungkinan akses menuju klaster masih harus dibaca berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan resmi yang disampaikan dalam rangkaian investigasi.
Perkara temuan klaster mewah di Lapas Cibinong tidak berhenti pada pengungkapan kepemilikan minuman keras yang dikaitkan dengan Jimmy Masrin. Kasus tersebut kemudian berujung pada konsekuensi administratif terhadap sejumlah pihak di lingkungan pemasyarakatan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara mencakup evaluasi terhadap jajaran yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan tersebut.
Salah satu perkembangan yang disebutkan adalah pengunduran diri Mashudi sebagai buntut kasus itu. Pengunduran diri tersebut menjadi bagian dari rangkaian tindak lanjut setelah keberadaan fasilitas serta barang-barang dalam klaster mewah Lapas Cibinong menjadi perhatian. Sumber pemberitaan tidak menyebutkan secara terperinci alasan lain di balik keputusan tersebut maupun langkah lanjutan setelah pengunduran diri Mashudi. Karena itu, informasi yang tersedia menempatkan keputusan tersebut sebagai salah satu konsekuensi langsung dari mencuatnya perkara klaster mewah.
Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi kepada 17 orang terkait perkara tersebut. Sanksi itu mencakup pemberhentian Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hari, dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Keputusan terhadap Wisnu menjadi salah satu bentuk tindakan administratif paling tegas yang disebutkan dalam penanganan kasus ini. Adapun rincian bentuk sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak lainnya tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Dengan demikian, perkembangan yang dapat dipastikan adalah adanya pengunduran diri Mashudi serta penjatuhan sanksi terhadap 17 orang oleh kementerian, termasuk pemberhentian Wisnu Hari dari aparatur sipil negara. Rangkaian tindakan tersebut menjadi konsekuensi administratif yang mengikuti penyelidikan dan pengungkapan perkara di Lapas Cibinong, tanpa adanya keterangan tambahan mengenai bentuk hukuman bagi 16 orang lainnya atau perkembangan lanjutan di luar keputusan yang telah disebutkan.
