JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dan mengawal masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum pada Senin, 5 Oktober 2026. Pengawalan tersebut disiapkan di sejumlah lokasi aksi di Jakarta dan wilayah sekitarnya sebagai bagian dari upaya menjaga penyampaian aspirasi tetap berlangsung dengan tertib, aman, dan menghormati ketentuan yang berlaku.
Langkah ini mencerminkan kehadiran Polri dalam memberikan ruang bagi warga untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Karena itu, kepolisian menempatkan pengamanan bukan semata-mata sebagai upaya pengendalian, melainkan juga sebagai dukungan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Dalam pelaksanaannya, pendekatan humanis menjadi bagian penting dari pengawalan yang disiapkan Polda Metro Jaya. Petugas diharapkan hadir untuk membantu memastikan kegiatan warga berjalan lancar, sekaligus menjaga situasi di sekitar lokasi aksi tetap kondusif. Fasilitasi tersebut menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjembatani kebutuhan keamanan dengan perlindungan terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Dengan adanya pengawalan, masyarakat yang mengikuti aksi diharapkan dapat menjalankan haknya secara tertib dan mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, kehadiran aparat juga ditujukan untuk menciptakan rasa aman bagi peserta aksi maupun masyarakat umum yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk mendukung berlangsungnya penyampaian aspirasi secara damai, teratur, dan tetap menghormati hak seluruh pihak.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa pengamanan aksi penyampaian aspirasi di Jakarta diarahkan untuk menjaga kepentingan seluruh warga. Pengamanan tidak semata-mata ditujukan kepada peserta aksi, melainkan juga untuk memastikan ketertiban umum tetap terpelihara. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan unjuk rasa tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman.
Menurut Budi Hermanto, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang perlu dihormati. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, kepentingan pengguna jalan, serta hak masyarakat lain. Karena itu, peserta aksi diimbau menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Pesan yang disampaikan hendaknya dilakukan tanpa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, intimidasi, ataupun gangguan terhadap aktivitas warga.
Pola pengamanan yang disiapkan Polda Metro Jaya menempatkan komunikasi dan pelayanan sebagai unsur penting. Personel kepolisian diharapkan dapat berinteraksi secara proporsional dengan peserta aksi, membantu mengarahkan pergerakan massa, serta mengantisipasi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan. Pengaturan lalu lintas dan perlindungan terhadap fasilitas publik juga menjadi bagian dari upaya agar kegiatan berlangsung lancar tanpa menimbulkan dampak berlebihan bagi lingkungan sekitar.
Polri menyatakan hadir untuk melayani warga yang menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sekaligus melindungi hak masyarakat lainnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pengamanan bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menciptakan ruang yang aman bagi semua pihak. Dengan kerja sama aparat, peserta aksi, dan masyarakat, penyampaian aspirasi diharapkan berlangsung damai, teratur, serta tetap menghormati ketertiban dan kenyamanan bersama.
Pengawalan terhadap aksi penyampaian aspirasi di Jakarta akan mengedepankan pendekatan komunikatif, persuasif, dan humanis. Pendekatan tersebut ditujukan untuk membangun komunikasi yang baik petugas dan peserta aksi, sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib dengan tetap menghormati hak setiap warga negara. Melalui komunikasi yang terbuka, petugas diharapkan mampu memahami situasi di lapangan serta menyampaikan arahan secara jelas dan santun.
Budi Hermanto menyampaikan bahwa personel yang bertugas perlu mengutamakan sikap profesional dalam menjalankan pengamanan. Setiap tindakan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan memperhatikan kondisi serta perkembangan situasi secara cermat. Arahan ini menempatkan keselamatan seluruh pihak sebagai perhatian utama, baik peserta aksi, petugas, maupun masyarakat lain yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
Penekanan pada cara bertindak yang humanis menunjukkan bahwa pengawalan tidak hanya berorientasi pada pengaturan situasi, tetapi juga pada penghormatan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat. Karena itu, petugas di lapangan diarahkan untuk menjaga sikap, menjalankan tugas secara proporsional, dan tetap mengedepankan komunikasi dalam berinteraksi. Menurut Budi Hermanto, profesionalisme dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi dasar penting agar pelaksanaan pengawalan dapat berjalan dengan aman serta tetap menghormati kebebasan penyampaian aspirasi.
Polda Metro Jaya menyiagakan 3.983 personel gabungan untuk mendukung pengamanan aksi penyampaian aspirasi di wilayah Jakarta. Jumlah tersebut disiapkan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib, aman, dan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi aksi, potensi kepadatan, serta dinamika pergerakan massa selama kegiatan berlangsung.
Dari total kekuatan tersebut, sebanyak 3.219 personel berasal dari unsur Polri. Dukungan juga diberikan oleh 255 personel TNI, 109 personel Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta 400 personel pengamanan dalam. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi di lapangan, sekaligus memastikan setiap kebutuhan pengamanan dapat ditangani secara terpadu dan proporsional.
Para personel tidak hanya bertugas mengawal jalannya aksi di lokasi penyampaian aspirasi. Mereka juga disiapkan untuk mengamankan jalur pergerakan massa, mulai dari titik kedatangan hingga area yang menjadi tujuan kegiatan. Pengamanan tersebut dilakukan dengan pendekatan humanis, mengedepankan komunikasi, pencegahan, dan penghormatan terhadap ketentuan yang berlaku agar situasi tetap kondusif.
Selain pengamanan massa, kepolisian menyiapkan pengaturan arus lalu lintas yang dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Rekayasa jalan akan diterapkan secara situasional berdasarkan kepadatan kendaraan, perkembangan aksi, dan pergerakan peserta. Langkah ini memungkinkan petugas merespons perubahan secara cepat tanpa menerapkan pembatasan yang tidak diperlukan. Dengan pengaturan yang fleksibel, hak warga untuk menyampaikan pendapat diharapkan tetap terlindungi, sementara hak pengguna jalan lain untuk bergerak dan beraktivitas juga dapat berjalan seimbang.
