SUKABUMI, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memilih tidak memberikan komentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut menyinggung tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah setingkat sekolah menengah atas (SMA) oleh Gibran dalam perkara yang diajukan ke lembaga konstitusi tersebut.
Sikap itu disampaikan Yusril dalam keterangan pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Meskipun dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum, ia menilai dirinya bukan pihak yang tepat untuk membahas substansi putusan maupun perkara yang melibatkan Gibran.
Yusril menjelaskan bahwa posisinya dalam pemerintahan membuatnya perlu menempatkan diri secara proporsional. Gibran bukan hanya pejabat yang menjadi objek pembahasan, melainkan juga Wakil Presiden Republik Indonesia dan salah satu pimpinan negara. Dalam struktur pemerintahan, Gibran juga merupakan atasan Yusril, sehingga komentar terbuka mengenai perkara tersebut dinilai tidak tepat untuk disampaikan olehnya.
Dalam keterangannya, Yusril pada intinya menyatakan bahwa ia tidak berada pada posisi untuk memberikan penilaian atau membahas putusan MK tersebut. Ia memilih menghormati proses dan kewenangan lembaga peradilan, tanpa masuk ke dalam perdebatan mengenai bukti pendidikan Gibran ataupun implikasi putusan itu. Pernyataan tersebut menunjukkan kehati-hatian Yusril dalam memisahkan kapasitasnya sebagai menteri dari latar belakangnya sebagai akademisi dan ahli hukum tata negara.
Keengganan Yusril berkomentar menegaskan bahwa persoalan tersebut sebaiknya dibaca berdasarkan pertimbangan resmi MK dan dokumen perkara yang tersedia. Ia tidak memberikan analisis tambahan mengenai legalitas persyaratan pendidikan Wakil Presiden maupun kemungkinan dampak politik dari putusan itu. Pemerintah, melalui pejabat terkait, juga tetap perlu menghormati independensi MK dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa kehati-hatiannya dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan posisinya di pemerintahan. Sebagai anggota kabinet, Yusril menempatkan dirinya dalam struktur yang memiliki garis tanggung jawab dan hubungan kerja yang jelas. Presiden dan wakil presiden merupakan atasan seluruh menteri, sehingga setiap pernyataan mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepala negara maupun wakil kepala negara perlu disampaikan secara terukur.
Pertimbangan tersebut membuat Yusril memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai perkara yang menyangkut Wakil Presiden Gibran. Sikap itu tidak diarahkan untuk menilai kembali substansi putusan MK, melainkan menunjukkan kesadaran terhadap kedudukan dan kewenangannya sebagai pejabat pemerintah. Ia perlu menjaga batas pandangan pribadi, tanggung jawab jabatan, dan sikap resmi pemerintahan agar pernyataannya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.
Dalam struktur kabinet, para menteri bekerja di bawah kepemimpinan presiden serta berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Karena itu, respons terhadap isu yang berhubungan langsung dengan presiden atau wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari etika dan tata hubungan institusional. Yusril menegaskan bahwa posisinya sebagai bagian dari kabinet menjadi alasan utama untuk bersikap hati-hati, bukan karena ia hendak menyampaikan penilaian baru terhadap keputusan lembaga yudisial tersebut.
Pilihan untuk menahan komentar juga mencerminkan kepatuhan terhadap posisi serta arahan dalam pemerintahan. Dengan tidak memperluas tanggapan, Yusril berupaya mempertahankan sikap profesional dan menghindari pernyataan yang dapat dipandang mewakili pemerintah tanpa mandat. Penjelasan itu menempatkan responsnya dalam konteks hubungan kelembagaan, bukan sebagai dukungan atau penolakan terhadap putusan MK mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah menyerahkan persoalan legalitas pendidikan Gibran Rakabuming Raka kepada lembaga peradilan yang menangani sengketa tersebut. Menurut dia, perkara itu berkaitan dengan kewenangan dan proses hukum yang berada di ranah Mahkamah Konstitusi (MK) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena itu, pemerintah tidak mengambil posisi untuk menafsirkan kembali substansi putusan atau menentukan bagaimana perkara tersebut seharusnya diproses.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan komentar mengenai tafsir atas putusan yang telah dikeluarkan lembaga peradilan. Setiap pihak, menurut keterangan tersebut, memiliki ruang untuk membaca dan menilai putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban menghormati mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang. Pernyataan itu disampaikan tanpa memperluasnya menjadi penilaian politik mengenai pihak-pihak yang terlibat.
Hal serupa berlaku terhadap langkah politik yang ditempuh wali kota di Sukabumi dan sejumlah anggota DPR yang disebut hendak mengambil langkah pemakzulan. Yusril menyatakan pemerintah tidak dapat berkomentar mengenai pilihan politik tersebut. Ia tidak menyampaikan penilaian lebih lanjut tentang dasar, tujuan, ataupun konsekuensi dari langkah yang direncanakan, sehingga keterangan pemerintah tetap terbatas pada penghormatan terhadap proses hukum dan aturan yang berlaku.
Dalam konteks hubungan kerja pemerintahan, Yusril juga menyatakan bahwa para menteri akan mengikuti arahan Presiden. Para menteri dinilai tidak layak mengomentari lebih jauh persoalan yang berkaitan dengan wakil presiden, terutama ketika persoalan itu sedang atau telah menjadi bagian dari proses yang ditangani lembaga peradilan. Sikap tersebut menempatkan penyelesaian legalitas pendidikan pada kewenangan lembaga hukum terkait, tanpa menyimpulkan sikap politik pemerintah di luar keterangan yang telah disampaikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran dibahas dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlangsung di Ruang Sidang I Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026. Perkara tersebut menyoroti dasar pemenuhan persyaratan pendidikan untuk pencalonan wakil presiden, khususnya dokumen pendidikan yang disebut berasal dari luar negeri dan kemudian digunakan dalam proses penyetaraan di Indonesia.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas dari luar negeri. Bukti semacam itu diperlukan untuk menjadi dasar penyetaraan pendidikan dan menunjukkan bahwa persyaratan pencalonan wakil presiden telah dipenuhi. Majelis menilai dokumen yang diajukan dalam persidangan harus dapat membuktikan kelulusan, bukan sekadar menunjukkan keterlibatan atau kehadiran seseorang dalam kegiatan pendidikan.
Hakim konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance dan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak membuktikan kelulusan pendidikan setingkat SMA. Dokumen tersebut, menurut keterangan hakim, hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah hadir atau mengikuti perkuliahan. Karena itu, dokumen tersebut tidak dapat dipersamakan dengan ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma yang menegaskan telah diselesaikannya pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan.
MK kemudian menegaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Dari keseluruhan materi yang diperiksa, tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah sederajat. Penjelasan tersebut menjadi inti pertimbangan MK terkait kecukupan bukti pendidikan dalam perkara yang diperiksa.
