JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa efisiensi APBN 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi penggunaan anggaran negara. Kebijakan tersebut tidak semata-mata berarti memangkas belanja, melainkan mengarahkan kembali setiap rupiah agar digunakan secara lebih tepat, produktif, dan sesuai prioritas pembangunan. Penjelasan ini disampaikan Suahasil di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026, ketika ia menguraikan latar belakang serta arah pelaksanaan kebijakan efisiensi tersebut.
Menurut Suahasil, langkah itu berawal dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025. Presiden memerintahkan perbaikan efisiensi dalam pelaksanaan APBN 2025 dengan nilai yang mencapai Rp306 triliun. Arahan tersebut diberikan untuk memastikan belanja pemerintah memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, sekaligus mengurangi pengeluaran yang dinilai kurang mendesak, tidak efektif, atau tumpang tindih.
Nilai Rp306 triliun menunjukkan besarnya ruang penataan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, angka tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai target pengurangan anggaran. Pemerintah perlu menilai kembali program, kegiatan, dan mekanisme belanja agar efisiensi tidak mengganggu layanan publik maupun agenda prioritas nasional. Dengan demikian, penghematan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, bukan sekadar menekan jumlah pengeluaran.
Arahan Presiden juga menegaskan pentingnya perubahan cara kerja dalam mengelola APBN. Setiap kementerian dan lembaga dituntut menyusun prioritas secara lebih cermat, memperkuat pengawasan, serta memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang terukur. Penataan tersebut menjadi fondasi bagi pemerintah untuk menciptakan belanja negara yang lebih disiplin dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Dalam konteks itu, efisiensi APBN 2025 diposisikan sebagai langkah awal untuk memperbaiki tata kelola anggaran secara menyeluruh.
Suahasil Nazara menjelaskan bahwa efisiensi APBN sempat dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai tindakan memotong anggaran secara berulang. Persepsi tersebut membuat efisiensi terlihat semata-mata sebagai pengurangan belanja dari satu pos ke pos lain, tanpa melihat arah kebijakan yang hendak dibangun. Menurut dia, pemahaman itu belum menggambarkan substansi efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.
Suahasil menegaskan bahwa pengurangan pada sejumlah alokasi merupakan pijakan fundamental untuk membangun APBN yang lebih memberi dampak kepada masyarakat. Karena itu, langkah tersebut tidak seharusnya dipahami hanya sebagai upaya memperkecil jumlah belanja. Pengurangan alokasi menjadi bagian dari penataan anggaran agar penggunaannya memiliki arah yang lebih jelas dan manfaat yang lebih terasa bagi rakyat.
Fokus kebijakan, lanjut Suahasil, bukan berhenti pada pemotongan anggaran. Dana yang berasal dari pengurangan sejumlah alokasi tersebut diarahkan kembali menuju program-program unggulan bagi rakyat. Dengan cara ini, efisiensi ditempatkan sebagai proses mengubah komposisi belanja, bukan sekadar mengurangi besaran anggaran secara menyeluruh. Alokasi dana disusun kembali agar prioritas yang dipilih memperoleh dukungan anggaran yang lebih kuat.
Penjelasan itu menunjukkan bahwa efisiensi APBN perlu dilihat dari tujuan pengalihannya. Anggaran yang dikurangi pada bagian tertentu menjadi dasar untuk memperkuat pembiayaan pada program yang dinilai lebih berdampak bagi masyarakat. Suahasil memandang proses tersebut sebagai pijakan dalam membangun anggaran negara yang lebih berorientasi pada manfaat. Dengan demikian, ukuran efisiensi tidak hanya terletak pada berapa besar belanja yang berkurang, tetapi juga pada bagaimana dana dialihkan untuk mendukung program unggulan bagi rakyat.
Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sepanjang 2025 tetap berjalan bersamaan dengan upaya menjaga kinerja ekonomi. Menurut dia, efisiensi diarahkan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih tepat sasaran, tanpa mengurangi dukungan terhadap kebutuhan masyarakat. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan kebijakan efisiensi yang mencakup pengendalian belanja serta penataan kembali prioritas program pemerintah.
Dalam pemaparannya, Suahasil menyebut efisiensi dapat mendukung pelaksanaan berbagai program unggulan yang ditujukan bagi rakyat. Penghematan dan penajaman belanja, sebagaimana dijelaskan, menjadi bagian dari upaya memastikan sumber daya negara digunakan untuk kegiatan yang memiliki prioritas dan manfaat langsung. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi tidak hanya dipahami sebagai pengurangan pengeluaran, tetapi juga sebagai pengaturan pelaksanaan program agar tetap sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Suahasil juga mengaitkan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tetap berada di angka 5,11 persen. Angka itu digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan bahwa penerapan efisiensi tidak menghambat capaian pertumbuhan ekonomi yang dicatat selama periode tersebut. Penyebutan angka pertumbuhan ini menjadi bagian dari penjelasan mengenai kondisi ekonomi setelah pemerintah melakukan penyesuaian pada belanja negara.
Selain pertumbuhan, indikator lain yang disampaikan Suahasil adalah inflasi 2025 yang berada pada angka 2,9 persen. Data tersebut turut digunakan dalam menjelaskan perkembangan ekonomi selama kebijakan efisiensi berlangsung. Pertumbuhan sebesar 5,11 persen dan inflasi 2,9 persen disebut dalam konteks penilaian terhadap kinerja ekonomi sepanjang tahun. Melalui angka-angka itu, Suahasil memaparkan hubungan efisiensi APBN, pelaksanaan program unggulan bagi rakyat, serta indikator ekonomi yang tercatat pada 2025, tanpa mengubah arah kebijakan yang telah dijelaskan pemerintah.
Suahasil Nazara memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai dua instrumen yang memiliki hubungan erat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Keduanya dapat dianalogikan sebagai saudara kembar atau mitra dekat: memiliki peran berbeda, tetapi perlu bekerja bersama, berkoordinasi, dan berkomunikasi secara berkelanjutan. Sinergi tersebut penting agar kebijakan fiskal dan pengelolaan investasi negara bergerak dalam arah yang sama, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pembentukan Danantara pada 2025 disebut sebagai tonggak penting dalam penguatan pengelolaan aset negara. Aset badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dapat dikelola secara lebih strategis untuk mendorong investasi sekaligus menopang perekonomian nasional. Menurut Suahasil, penggabungan dan sinergi kekayaan negara yang dipisahkan diharapkan menciptakan tata kelola yang lebih efisien. Pendekatan tersebut bukan sekadar menyatukan aset, melainkan juga mengoptimalkan pemanfaatannya agar memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.
Dalam kerangka itu, Danantara perlu memahami ruang pengelolaan dan efisiensi yang dapat dikembangkan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas. Dony Oskaria, selaku Chief Operating Officer (COO) Danantara, diharapkan dapat menguraikan ruang efisiensi tersebut secara lebih terperinci, termasuk peluang sinergi antaraset dan antarentitas. Penjelasan itu diperlukan agar pembagian peran APBN dan Danantara tetap jelas, sekaligus mencegah tumpang tindih kebijakan. APBN menjalankan fungsi fiskal negara, sedangkan Danantara mengelola kekayaan negara yang dipisahkan untuk menghasilkan nilai dan memperkuat investasi. Dengan koordinasi yang konsisten, keduanya dipandang dapat bekerja sejalan untuk mewujudkan visi besar pemerintah serta mendukung kemajuan Republik Indonesia.
