Tuban – Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Tuban mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tuban yang dinilai sangat tidak profesional dalam menangani proses administrasi organisasi. Muanton, Ketua DPC LIN Tuban, menyatakan bahwa meskipun sudah ada keterangan resmi terkait pembaruan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AHU) Lembaga Investigasi Negara, pihak Kesbangpol Tuban tetap bersikukuh mengeluarkan Surat Keterangan (SUKET) kepada pihak yang tidak lagi tercatat sebagai pemegang AHU yang sah.
Tindakan tersebut, menurut Muanton, jelas menunjukkan kurangnya pemahaman atau bahkan kelalaian dari pegawai Kesbangpol Tuban dalam mengikuti aturan administrasi yang berlaku. “Sudah jelas kami telah melakukan pembaruan AHU, tetapi mereka tetap saja mengeluarkan SUKET kepada pihak yang sudah tidak aktif,” ujar Muanton dengan nada kecewa.
Ketua Umum LIN, Gus Robi Irawan Wiratmoko, juga menanggapi masalah ini dengan nada keras. Ia menyatakan sangat kecewa dengan kinerja Kesbangpol Tuban yang menurutnya mencoreng citra pelayanan publik di daerah tersebut. “Kami tidak bisa menerima kesalahan administratif seperti ini, apalagi dari lembaga pemerintah yang seharusnya lebih memahami pentingnya keabsahan dokumen-dokumen organisasi,” tegas Gus Robi.
Lebih lanjut, Gus Robi mempertanyakan apakah para pegawai Kesbangpol Tuban tidak bisa membaca dan memahami dokumen AHU yang telah diperbaharui. “Ini bukan masalah teknis, ini masalah keseriusan dalam bekerja. Kami sudah memberikan semua informasi yang diperlukan, namun mereka tetap abai,” lanjut Gus Robi.
Sebagai langkah lanjutan, Gus Robi mengungkapkan bahwa Lembaga Investigasi Negara akan melayangkan surat keberatan kepada Sekretaris Presiden, berharap ada perhatian lebih terhadap kinerja Kesbangpol Tuban dan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.
Tindakan ini tentu akan menambah daftar panjang kritik terhadap instansi pemerintah yang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Ke depan, diharapkan ada evaluasi menyeluruh terkait prosedur administratif di Kesbangpol Tuban agar kesalahan serupa tidak merugikan pihak lain yang berhubungan dengan administrasi pemerintah.