BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan penyelenggara jaminan kesehatan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama Koordinasi Antarpenyelenggara Jaminan (KAPJ) bersama 31 perusahaan asuransi kesehatan tambahan (AKT). Langkah ini menandai perluasan kerja sama penyelenggara jaminan kesehatan dalam mendukung penguatan ekosistem perlindungan kesehatan di Indonesia. Perjanjian tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih terarah BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan.
Penandatanganan kerja sama berlangsung dalam rangkaian kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada 6 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarpihak dalam konteks penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional. Keterlibatan 31 asuransi kesehatan tambahan menunjukkan adanya perluasan koordinasi di lembaga yang menjalankan peran dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Kerja sama ini juga menjadi langkah implementasi KAPJ sesuai amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi penguatan koordinasi antarpenyelenggara jaminan, termasuk BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, pelaksanaan koordinasi diharapkan memiliki landasan yang lebih jelas dalam kerangka kebijakan kesehatan nasional. Penandatanganan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antarpenyelenggara untuk mendukung arah pengembangan sistem jaminan kesehatan yang terkoordinasi.
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut memberikan dampak langsung terhadap perluasan jejaring mitra BPJS Kesehatan. Sebanyak 18 asuransi kesehatan tambahan (AKT) secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dalam kesempatan yang sama. Dengan tambahan itu, jumlah AKT yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan meningkat hingga mencapai 31 perusahaan.
Penambahan mitra ini memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, terutama bagi peserta yang memiliki perlindungan melalui skema asuransi kesehatan tambahan. Kolaborasi BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung pengelolaan manfaat secara lebih terintegrasi, sekaligus memperjelas mekanisme koordinasi pelayanan dan pembiayaan. Bagi peserta, kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam membangun proses layanan yang lebih terarah ketika manfaat Jaminan Kesehatan Nasional berhubungan dengan perlindungan tambahan.
Agenda penandatanganan tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kerja sama AKT dan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit maupun grup rumah sakit. Keterlibatan fasilitas kesehatan memperluas cakupan koordinasi dari tingkat pembayar manfaat hingga penyedia layanan. Dengan demikian, hubungan kerja sama yang dibangun mencakup unsur-unsur penting dalam ekosistem pelayanan kesehatan, mulai dari perusahaan asuransi, BPJS Kesehatan, hingga fasilitas kesehatan.
Proses ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang sebelumnya dilakukan secara intensif melalui Forum Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan pemahaman, membahas kebutuhan koordinasi, dan mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk memperkuat hubungan antarpenyelenggara jaminan kesehatan. Hasil pembahasan kemudian diwujudkan melalui perjanjian kerja sama yang lebih konkret. Bertambahnya jumlah mitra menjadi 31 AKT menunjukkan bahwa koordinasi tersebut telah berkembang dari pembahasan bersama menuju pelaksanaan kerja sama yang melibatkan lebih banyak pihak.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menjelaskan bahwa kerja sama dengan 31 asuransi kesehatan tambahan (AKT) diarahkan untuk memperkuat koordinasi manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan produk perlindungan kesehatan tambahan. Koordinasi tersebut penting agar peserta memperoleh perlindungan yang lebih menyeluruh, terutama ketika kebutuhan pelayanan kesehatan melibatkan lebih dari satu skema penjaminan.
Melalui kolaborasi ini, BPJS Kesehatan dan penyelenggara AKT berupaya menyelaraskan proses pelayanan, penjaminan, serta penyelesaian pembiayaan di fasilitas kesehatan. Penyelarasan manfaat diharapkan dapat mengurangi potensi perbedaan informasi dan kendala administratif yang selama ini dapat membuat peserta harus memahami prosedur dari masing-masing pihak secara terpisah. Dengan mekanisme yang lebih terkoordinasi, hak peserta tetap menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan layanan.
Abdi menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi tonggak bagi terbentuknya ekosistem jaminan kesehatan yang lebih kuat dan kolaboratif. Sinergi BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan penyelenggara AKT diperlukan untuk membangun sistem yang mampu merespons kebutuhan peserta secara efektif. Koordinasi yang baik juga mendukung peningkatan kualitas pengelolaan manfaat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan.
Bagi peserta yang menerapkan koordinasi manfaat, manfaat yang diharapkan mencakup kepastian pembiayaan, transparansi dalam proses penjaminan, dan kemudahan memperoleh layanan. Peserta dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan sesuai ketentuan, sementara fasilitas kesehatan memiliki acuan yang lebih jelas dalam berkoordinasi dengan penjamin. Integrasi proses ketiga pihak tersebut diharapkan membuat pelayanan berlangsung lebih sederhana, terarah, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi peserta JKN maupun pemegang AKT.
Menurut Abdi, Koordinasi Antar Penjamin (KAPJ) bukan merupakan konsep baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Ketentuan mengenai kenaikan kelas rawat dan pembayaran selisih biaya telah memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2023, serta PMK Nomor 51 Tahun 2018. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi koordinasi pembiayaan ketika peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan manfaat dari asuransi kesehatan tambahan (AKT).
Melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 1117 Tahun 2025, pelaksanaan KAPJ dioptimalkan agar lebih terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi peserta. Salah satu ketentuannya adalah kepesertaan JKN dan AKT harus sama-sama aktif ketika layanan kesehatan digunakan. Selain itu, diterapkan sistem tagihan satu pintu. Dengan mekanisme ini, proses administrasi dan pembayaran dapat berlangsung lebih sederhana, terintegrasi, serta mengurangi potensi pengulangan penagihan kepada peserta.
Dalam skema tersebut, BPJS Kesehatan dan AKT memiliki pembagian proporsi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini juga ditujukan untuk melindungi peserta dari kemungkinan munculnya biaya tambahan di luar ketentuan. KAPJ dapat diterapkan apabila BPJS Kesehatan dan AKT telah memiliki perjanjian kerja sama. Peserta juga harus memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kedua pihak. Persyaratan tersebut memastikan koordinasi manfaat, verifikasi kepesertaan, dan penyelesaian tagihan berjalan dalam satu kerangka yang jelas.
Untuk menyiapkan penerapan kebijakan secara menyeluruh, BPJS Kesehatan membentuk task force bersama Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, dan asosiasi asuransi kesehatan tambahan. Tim ini mempersiapkan aspek kebijakan, operasional, serta tata kelola implementasi KAPJ. Koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat menyelaraskan prosedur antarpihak, memperkuat perlindungan peserta, dan mendukung pelaksanaan layanan kesehatan tambahan yang lebih transparan.
