JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 October 2026, Islamic Development Bank (IsDB) mengindikasikan komitmen pendanaan sekitar US
Pendanaan tersebut disiapkan melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) baru untuk periode 2026–2030. Strategi kemitraan ini diarahkan pada sejumlah prioritas, terutama penguatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Dukungan bagi kedua bidang tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia memperluas konektivitas, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi kebutuhan ekonomi dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Namun, angka US$2,56 miliar atau Rp45,82 triliun itu masih bersifat indikatif dan belum merupakan nilai final. Nilai pendanaan dapat meningkat apabila proyek-proyek yang berada dalam pipeline dapat disiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Presiden IsDB Group, Dr. Muhammad Al Jasser, menyampaikan bahwa terdapat peluang untuk meningkatkan sekaligus memperluas pembiayaan guna mendukung lebih banyak proyek di Indonesia. Pernyataan tersebut menandakan bahwa cakupan kerja sama masih dapat berkembang sesuai kualitas proyek, kesiapan pelaksanaan, dan kebutuhan pembangunan.
MCPS 2026–2030 diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026, bertepatan dengan kunjungan Dr. Muhammad Al Jasser. Peluncuran ini menjadi penanda penting bagi penguatan kemitraan Indonesia-IsDB, sekaligus memberikan kerangka bagi penentuan prioritas program, penyiapan proyek, dan mobilisasi pembiayaan selama lima tahun. Dengan demikian, realisasi dukungan IsDB akan bergantung pada proses lanjutan, termasuk pematangan proyek dan pemenuhan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
MCPS atau Member Country Partnership Strategy menjadi kerangka utama yang mengarahkan kemitraan Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) selama periode 2026–2030. Strategi ini dirancang untuk menerjemahkan kebutuhan pembangunan nasional ke dalam agenda kerja sama yang terukur, selaras, dan berkelanjutan. Melalui MCPS, kedua pihak dapat menyepakati bidang prioritas, bentuk dukungan, serta mekanisme pelaksanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam lima tahun ke depan.
Peluncuran MCPS 2026–2030 menandai komitmen baru untuk memperkuat hubungan jangka panjang Indonesia dan IsDB. Kerangka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai pijakan bagi koordinasi kebijakan, pengembangan program, dan pemantauan hasil kerja sama. Dengan arah yang lebih jelas, kemitraan dapat merespons perubahan kebutuhan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan berbagai inisiatif yang telah berjalan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memandang kerja sama ini sebagai bagian penting dari upaya mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Menurut pandangan tersebut, dukungan IsDB diharapkan membantu Indonesia meningkatkan kapasitas pembangunan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kemitraan ini juga diarahkan untuk berkontribusi terhadap kemakmuran bersama negara-negara anggota IsDB melalui penguatan kolaborasi dan pertukaran pengalaman pembangunan.
Dalam penerapannya, MCPS tidak semata-mata berorientasi pada penyaluran dana. Kerangka ini menghubungkan prioritas Indonesia dengan dukungan IsDB dalam bentuk pembiayaan, pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta bantuan teknis. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap program disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan dampak yang hendak dicapai. Dengan demikian, kerja sama Indonesia-IsDB dapat mendukung agenda nasional secara lebih terpadu, sekaligus membuka ruang bagi inovasi, investasi, dan kemitraan lintas sektor sepanjang 2026–2030.
Penguatan fondasi ekonomi menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia untuk memastikan pertumbuhan berlangsung lebih produktif, inklusif, dan tahan terhadap perubahan global. Sebagaimana disampaikan Suahasil Nazara, Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan. Namun, capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas investasi, serta penciptaan lebih banyak kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Fondasi yang lebih kuat akan membantu Indonesia menghadapi ketidakpastian sekaligus memperluas manfaat pembangunan.
Dalam kerangka kemitraan dengan Islamic Development Bank (IsDB), dukungan yang diharapkan tidak terbatas pada pembiayaan. IsDB juga memiliki pengetahuan, pengalaman pembangunan, dan jaringan yang dapat membantu Indonesia merancang serta melaksanakan kebijakan secara lebih efektif. Pembiayaan dapat diarahkan pada program strategis, sementara pertukaran keahlian dan pembelajaran lintas negara mendukung penguatan kapasitas kelembagaan. Kombinasi tersebut penting agar setiap investasi menghasilkan dampak yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan nasional.
Investasi pada konektivitas dan kapasitas produktif perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur transportasi, energi, dan digital dapat membuka akses terhadap pasar serta menurunkan biaya ekonomi, tetapi manfaatnya akan lebih besar apabila masyarakat memiliki keterampilan yang relevan. Karena itu, pendidikan, pelatihan vokasi, kesehatan, dan pengembangan kompetensi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan dan kemitraan.
Keberhasilan kerangka kemitraan negara dan IsDB (MCPS) tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah pendanaan yang tersalurkan. Ukuran yang lebih penting mencakup terciptanya peluang ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kontribusi terhadap pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Indonesia berharap IsDB membantu memobilisasi investasi tambahan dan menyediakan keahlian yang diperlukan untuk mengubah prioritas bersama menjadi manfaat jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, kemitraan dapat memperkuat daya saing nasional sekaligus memastikan lebih banyak masyarakat merasakan hasil pembangunan.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menilai Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030 sebagai tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) yang telah berlangsung lebih dari lima dekade. Periode ini merupakan strategi kemitraan keempat Indonesia dan IsDB, sekaligus menandai penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pembangunan nasional. Tantangan Indonesia kini semakin kompleks, mencakup peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan manusia, transformasi digital, perubahan iklim, serta pemerataan kesejahteraan antardaerah. Karena itu, kemitraan perlu dirancang secara adaptif agar mampu menjawab prioritas nasional dan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Kerja sama tersebut tidak semata-mata berfokus pada pembiayaan proyek. Indonesia dan IsDB juga dapat memperluas transfer pengetahuan, teknologi, jaringan, serta pengalaman pembangunan yang relevan. Pertukaran keahlian dan praktik baik dapat memperkuat kapasitas lembaga nasional, meningkatkan kualitas perencanaan, dan mendorong inovasi dalam pelaksanaan program. Indonesia memiliki pengalaman serta solusi pembangunan yang berpotensi dibagikan kepada negara berkembang lain melalui kerja sama Selatan-Selatan. Peran ini membuka ruang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi penerima dukungan, tetapi juga mitra yang berkontribusi dalam menyebarkan pembelajaran, keahlian teknis, dan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota.
Sebagai salah satu anggota pendiri dan pemegang saham IsDB, Indonesia berharap lembaga tersebut terus meningkatkan kinerja kelembagaan dan efektivitas operasionalnya. IsDB diharapkan mampu menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau, fleksibel, dan selaras dengan kondisi negara anggota, sekaligus memperbesar dampak pembangunan dari setiap dukungan yang diberikan. Indonesia juga ingin memperluas keterlibatan profesional nasional dalam berbagai kegiatan, proyek, dan mekanisme kerja IsDB. Penguatan hubungan dengan institusi dalam ekosistem IsDB, termasuk lembaga pembiayaan, pusat pengetahuan, serta jejaring pembangunan, akan membantu menyinergikan sumber daya dan keahlian. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus memperluas manfaat kemitraan bagi masyarakat.
