MANADO, SULAWESI UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor perkebunan kelapa karena komoditas ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kelapa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil perkebunan, melainkan sebagai salah satu komoditas yang dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pandangan tersebut menempatkan kelapa dalam agenda strategis pemerintah, sejalan dengan upaya memperkuat sektor pangan dan perkebunan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kelapa sebagai komoditas strategis baru Indonesia. Pernyataan itu disampaikan ketika ia berada di Manado untuk membuka kegiatan World Coconut Day 2026. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menegaskan bahwa kelapa menjadi salah satu prioritas utama pimpinan negara. Penegasan ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap masa depan perkebunan kelapa serta peluang pengembangannya secara lebih luas.
Prioritas tersebut mencakup pengembangan perkebunan kelapa sekaligus penguatan hilirisasi produk yang dihasilkan. Dengan pendekatan itu, perhatian pemerintah tidak berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan kelapa agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Hilirisasi menjadi bagian penting dalam melihat potensi kelapa secara menyeluruh, karena berbagai hasil olahannya dapat memperluas manfaat komoditas tersebut bagi perekonomian.
Penyampaian pemerintah di Manado juga memperlihatkan bahwa kelapa mulai memperoleh posisi yang lebih kuat dalam pembahasan mengenai komoditas strategis nasional. Keberadaan World Coconut Day 2026 menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya sektor ini, baik dari sisi perkebunan maupun pengolahan. Pernyataan Zulkifli Hasan menandai keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap kelapa sebagai aset pembangunan yang memiliki potensi besar dan nilai tambah tinggi bagi Indonesia.
Pembahasan mengenai hilirisasi kelapa semakin mendapat perhatian dalam agenda pemerintah. Isu tersebut disebut kerap diangkat langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas, yang menunjukkan bahwa kelapa mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan komoditas nasional. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dengan upaya mendorong pengolahan kelapa agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
Dalam konteks kelembagaan, pemerintah sedang menyiapkan penataan badan yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Badan tersebut sebelumnya berada di bawah kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Selanjutnya, badan itu dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat perhatian terhadap pengembangan komoditas pangan dan perkebunan.
Proses pengalihan tersebut masih menunggu harmonisasi. Karena itu, perubahan kelembagaan tersebut belum dapat dipandang sebagai proses yang sepenuhnya selesai. Pemerintah masih melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan dan kelembagaan terkait dapat berjalan secara selaras. Rincian mengenai mekanisme pengalihan belum menjadi bagian dari informasi yang disampaikan dalam pembahasan ini.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kelapa akan menjadi salah satu komoditas utama yang dikembangkan. Pernyataan tersebut menegaskan adanya arah kebijakan untuk memberikan perhatian lebih besar kepada kelapa dalam agenda pembangunan komoditas strategis. Dengan pembahasan yang terus dilakukan di tingkat pemerintah, hilirisasi kelapa diharapkan memperoleh landasan kebijakan yang lebih kuat, tanpa mengabaikan proses kelembagaan yang saat ini masih berlangsung.
Dorongan untuk mengembangkan kelapa sebagai komoditas strategis baru berangkat dari penilaian bahwa tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang semakin besar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa nilai jual kelapa saat ini telah melampaui hasil sejumlah komoditas perkebunan lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam cara pemerintah memandang kelapa, dari komoditas yang selama ini banyak dibahas dalam konteks produksi primer menjadi sumber peluang ekonomi yang perlu dikembangkan secara lebih serius.
Penilaian itu juga memperoleh penguatan dari pelaku industri sawit. Menurut Zulkifli Hasan, pelaku usaha di sektor tersebut mengakui bahwa potensi keuntungan dari kelapa kini lebih menjanjikan. Perbandingan ini tidak semata-mata menempatkan kelapa dan sawit sebagai dua komoditas yang harus dipertentangkan, melainkan menggambarkan meningkatnya daya tarik ekonomi kelapa di mata dunia usaha. Pengakuan tersebut menjadi indikasi bahwa peluang pengembangan kelapa dinilai cukup besar, termasuk dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bernilai bagi rantai usaha terkait.
Atas dasar itu, penguatan sektor kelapa berkaitan erat dengan agenda hilirisasi yang sedang didorong pemerintah. Hilirisasi menempatkan kelapa bukan hanya sebagai hasil perkebunan, tetapi sebagai komoditas yang perlu memperoleh pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut agar nilai ekonominya dapat meningkat. Pemerintah melihat momentum ini sebagai peluang untuk membangun sektor kelapa secara lebih terarah, dengan memperhatikan potensi keuntungan dan minat industri. Namun, besarnya peluang tersebut tetap perlu diterjemahkan melalui kebijakan, kerja sama, serta pengembangan usaha yang mampu memperkuat posisi kelapa dalam perekonomian nasional.
World Coconut Day 2026 menjadi forum penting untuk membahas posisi kelapa dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Kegiatan tersebut berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, pada 7–10 Oktober 2026. Penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama International Coconut Community (ICC) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan melibatkan delegasi dari negara-negara anggota organisasi tersebut. Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan kelapa untuk memperkuat perhatian terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi, pangan, dan sosial bagi banyak negara.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menyampaikan sambutan atas nama pemerintah Indonesia sekaligus menyambut kehadiran para delegasi ICC. Ia menegaskan bahwa kelapa memiliki arti strategis karena dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat serta membuka peluang pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kebijakan nasional yang menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas utama pembangunan Indonesia. Menurut pandangan Zulkifli Hasan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penguatan kedua sektor itu menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
World Coconut Day 2026 mengangkat tema “Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods” atau “Kelapa di Masa Ketidakpastian: Mengamankan Pangan, Energi, dan Penghidupan”. Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan global yang terus berkembang, khususnya gejolak iklim dan ekonomi. Perubahan pola cuaca, gangguan rantai pasok, serta tekanan terhadap harga dan ketersediaan pangan mendorong negara-negara penghasil kelapa untuk memperkuat kerja sama dan mengembangkan pemanfaatan komoditas secara berkelanjutan. Dalam kerangka itu, kelapa tidak hanya dipandang sebagai hasil perkebunan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan, bahan pangan, dan bagian dari strategi pembangunan yang lebih tangguh. Perayaan tahun tersebut menyoroti peran vital kelapa melalui tiga pilar utama, yang menjadi landasan pembahasan selama rangkaian kegiatan.
