JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani 1.024 infrastruktur yang terdampak gempa bumi di delapan kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur hingga 5 Oktober 2026. Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan berbagai fasilitas yang mengalami kerusakan setelah bencana, sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali menggunakan layanan publik dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap.
Pemulihan dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kerusakan serta kebutuhan di setiap wilayah. Infrastruktur yang mendukung mobilitas, distribusi barang, pengelolaan sumber daya air, dan pelayanan masyarakat menjadi perhatian dalam proses tersebut. Tahapan pekerjaan disusun agar fasilitas yang paling penting bagi keselamatan dan keberlangsungan kegiatan warga dapat segera berfungsi, sementara perbaikan pada prasarana lain terus dilanjutkan sesuai kondisi lapangan.
Secara umum, capaian penanganan menunjukkan bahwa jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air yang terdampak telah pulih 100 persen. Pemulihan pada sektor tersebut membantu membuka kembali konektivitas antarwilayah serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di delapan kabupaten dan kota. Berfungsinya jaringan transportasi juga memudahkan akses menuju pusat layanan, termasuk kawasan yang sebelumnya mengalami hambatan akibat kerusakan pascagempa.
Meski demikian, layanan dasar dan sejumlah prasarana strategis masih berada dalam proses penanganan. Pekerjaan lanjutan diperlukan untuk memastikan setiap fasilitas tidak hanya dapat digunakan kembali, tetapi juga memenuhi aspek keamanan, keandalan, dan keberlanjutan. Pemerintah terus melakukan pemulihan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi teknis serta kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendekatan tersebut, penanganan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mengembalikan fungsi layanan publik secara menyeluruh dan mempercepat pemulihan kehidupan warga setelah bencana.
Pemulihan konektivitas pascagempa di Nusa Tenggara Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan. Direktorat Jenderal Bina Marga telah memfungsikan kembali 20 ruas jalan yang sebelumnya terdampak 89 titik longsor dan lima patahan. Berbagai pekerjaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan material longsor, penanganan badan jalan, hingga perbaikan bagian yang mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah. Langkah tersebut memungkinkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kembali berjalan lebih baik.
Selain ruas jalan, sebanyak 14 jembatan juga telah kembali digunakan. Pengoperasian kembali jembatan menjadi bagian penting dalam memulihkan hubungan antarwilayah, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada jalur darat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pusat ekonomi, serta fasilitas pemerintahan. Dengan berfungsinya seluruh ruas jalan dan jembatan yang terdampak, capaian pemulihan jaringan jalan dan jembatan telah mencapai 100 persen.
Pada sektor sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan verifikasi terhadap sejumlah infrastruktur untuk memastikan fungsi dan keamanannya. Verifikasi tersebut mencakup dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan infrastruktur dapat mendukung kebutuhan air masyarakat, kegiatan pertanian, serta pelayanan dasar secara berkelanjutan.
Penanganan juga dilakukan pada dua embung, empat infrastruktur pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai. Setiap fasilitas diperiksa berdasarkan kondisi fisik dan tingkat fungsinya, sehingga tindakan perbaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Embung dan jaringan irigasi berperan dalam menjaga ketersediaan air, sedangkan pengaman pantai dan infrastruktur sungai membantu mengurangi risiko lanjutan akibat erosi, banjir, maupun perubahan alur air. Berdasarkan hasil penanganan dan verifikasi tersebut, pemulihan sektor sumber daya air telah mencapai 100 persen. Capaian ini memperkuat proses rehabilitasi pascabencana sekaligus mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat NTT.
Pada sektor Cipta Karya, pemulihan pascagempa Nusa Tenggara Timur mencakup sejumlah layanan dasar yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi kerusakan pada 93 sistem penyediaan air minum, 129 bangunan gedung, dan 10 prasarana sanitasi. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pemeriksaan, perbaikan, serta pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Proses verifikasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan kondisi setiap sarana dapat dipetakan secara akurat. Hingga tahap pelaporan, sebanyak 64 sistem penyediaan air minum telah diverifikasi dari total 93 sistem yang teridentifikasi. Pada kategori bangunan gedung, pemeriksaan telah mencakup 86 bangunan dari 129 bangunan terdampak. Sementara itu, enam dari 10 prasarana sanitasi telah melalui tahapan verifikasi.
Verifikasi tersebut penting karena tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan dapat berbeda pada setiap lokasi. Hasil pemeriksaan menjadi rujukan untuk menetapkan apakah suatu fasilitas memerlukan perbaikan ringan, rehabilitasi, pembangunan kembali, atau penanganan teknis lainnya. Dalam konteks layanan air minum dan sanitasi, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan sarana dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan oleh masyarakat.
Selain sarana dasar tersebut, penanganan terhadap sembilan kawasan strategis telah diselesaikan. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada bangunan individual, tetapi juga mencakup kawasan yang memiliki fungsi penting bagi aktivitas sosial, pemerintahan, dan pelayanan publik. Meski demikian, perbandingan jumlah sarana yang teridentifikasi dan yang telah diverifikasi memperlihatkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung pada sejumlah lokasi. Dengan demikian, pemulihan infrastruktur Cipta Karya tetap memerlukan koordinasi, pembaruan data, dan pengawasan berkelanjutan agar seluruh layanan dasar dapat kembali berfungsi secara bertahap.
Kementerian Pekerjaan Umum telah menyalurkan 88 dari total 131 unit sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan darurat tersebut terdiri atas 15 mobil tangki air, dua mobil vakum tinja, 46 hidran umum, dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, dan satu dump truck. Penyaluran berbagai peralatan ini menjadi bagian dari dukungan awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang layanan dasar di wilayah terdampak.
Sejalan dengan penyaluran bantuan, pemerintah juga melakukan pendataan dan penanganan terhadap prasarana strategis. Sebanyak 651 infrastruktur telah diidentifikasi, dengan 644 di antaranya telah diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 146 infrastruktur telah dibersihkan, sementara 59 lainnya telah mendapat penanganan untuk kerusakan ringan. Fasilitas yang terdampak mencakup 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara bertahap sesuai kondisi setiap fasilitas.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan kembali menerapkan prinsip build back better, yaitu pembangunan yang lebih kuat dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah yang memiliki risiko gempa. Tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat akan menjadi dasar dalam menentukan penanganan berikutnya. Dengan demikian, setiap infrastruktur dapat ditangani berdasarkan hasil verifikasi dan tingkat kerusakannya, termasuk penentuan kebutuhan perbaikan, pemulihan, atau pembangunan kembali sesuai kondisi di lapangan.
