JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, PT Agrinas Palma Nusantara (APN) menata ulang arah bisnisnya dengan mengembangkan portofolio komoditas strategis, yaitu sawit, jagung, kedelai, dan singkong. Langkah ini menandai perubahan penting bagi badan usaha milik negara tersebut, yang tidak lagi hanya berorientasi pada pengelolaan aset dan kegiatan usaha sebelumnya, tetapi mulai membangun lini bisnis pertanian yang terintegrasi. Pengembangan komoditas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional, potensi lahan, serta peluang penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Transformasi APN diarahkan untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan energi nasional. Jagung, kedelai, dan singkong memiliki peran penting dalam memperkuat ketersediaan bahan pangan, pakan, serta bahan baku industri. Sementara itu, sawit tidak hanya diposisikan sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai sumber bahan baku energi terbarukan dan produk olahan bernilai tambah. Dengan pendekatan tersebut, APN berupaya menyelaraskan kegiatan komersial perusahaan dengan agenda ketahanan pangan dan energi pemerintah.
Secara kelembagaan, APN merupakan hasil transformasi dari PT Indra Karya, perusahaan yang sebelumnya bergerak di bidang jasa konstruksi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penataan mandat dan model bisnis agar perusahaan dapat mengambil peran lebih besar dalam sektor pertanian. Pengalaman dalam pengelolaan proyek, sumber daya, dan koordinasi lintas pihak menjadi modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan kawasan produksi serta memperkuat tata kelola usaha komoditas.
Direktur Utama APN Mohammad Abdul Ghani menyatakan bahwa perusahaan melakukan penataan ulang sejak dirinya diangkat sebagai direktur utama pada Maret 2026. Pengangkatan itu berlangsung setelah APN menerima penugasan pemerintah di sektor pertanian. Menurut arah baru tersebut, perusahaan perlu membangun organisasi dan strategi bisnis yang mampu menjawab kebutuhan produksi nasional secara berkelanjutan. Karena itu, pengembangan sawit, jagung, kedelai, dan singkong ditempatkan sebagai bagian dari agenda jangka panjang APN untuk memperkuat kapasitas produksi, menciptakan nilai ekonomi, dan membantu mempercepat kemandirian pangan serta energi Indonesia.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 memberikan mandat kepada APN untuk mengelola 4,1 juta hektare lahan hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Penugasan ini menempatkan APN pada peran penting dalam mengarahkan pemanfaatan lahan tersebut untuk mendukung agenda nasional di bidang pangan dan energi. Mandat tersebut sekaligus menjadi landasan bagi perusahaan untuk menata kembali orientasi, kapasitas, dan susunan kegiatan usahanya.
Pengelolaan lahan dalam skala besar itu menuntut APN menyusun kerangka bisnis yang terintegrasi. Perusahaan tidak hanya perlu memandang lahan sebagai aset yang dikelola, tetapi juga sebagai dasar pengembangan kegiatan produktif yang saling terhubung. Karena itu, penugasan melalui Instruksi Presiden menjadi titik pijak untuk menyesuaikan kembali arah bisnis, mulai dari pengelolaan sumber daya dan produksi hingga pengolahan serta penyaluran hasil.
Penataan ulang tersebut mencakup keseluruhan rantai nilai, dari sektor hulu hingga hilir. Di sisi hulu, APN perlu menempatkan pengelolaan lahan dan kegiatan produksi dalam perencanaan bisnis yang mendukung ketersediaan bahan pangan dan energi. Pada sisi hilir, perusahaan dapat menyelaraskan pengolahan, pengembangan produk, dan kegiatan terkait lainnya agar menghasilkan nilai tambah. Kesatuan arah kedua sektor itu penting agar mandat pengelolaan lahan diterjemahkan menjadi kegiatan usaha yang terukur dan berkelanjutan.
Dengan demikian, mandat 4,1 juta hektare lahan bukan semata-mata penambahan tanggung jawab pengelolaan. Mandat ini menjadi dasar strategis bagi APN untuk merumuskan kembali model bisnis, memperkuat keterkaitan antarunit kegiatan, serta menyelaraskan operasi perusahaan dengan sasaran swasembada pangan dan energi. Penyesuaian tersebut memberikan ruang bagi APN untuk membangun pendekatan usaha yang lebih terpadu, dengan tetap berpedoman pada penugasan yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026.
APN menata ulang arah pengembangan bisnis pertanian melalui sasaran komoditas yang dirancang untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus energi. Rangkaian rencana tersebut mencakup perluasan areal perkebunan, pengaktifan kembali fasilitas pengolahan, serta pembangunan industri berbasis bahan baku pertanian. Setiap target disusun dalam skala yang terukur agar dapat menjadi dasar bagi perencanaan investasi, pengelolaan lahan, dan pengembangan rantai pasok perusahaan.
Pada sektor sawit, APN menargetkan pembangunan kebun seluas 400.000 hektare. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bahan baku minyak nabati dan mendukung kebutuhan industri hilir. Sejalan dengan rencana tersebut, perusahaan juga berencana melakukan reaktivasi pabrik biodiesel berkapasitas 600.000 ton per tahun. Pengoperasian kembali fasilitas itu diharapkan memperbesar pemanfaatan produk sawit sebagai bahan baku energi terbarukan.
APN turut menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas penting dalam agenda pengembangan. Perusahaan merencanakan pembangunan kebun singkong seluas 300.000 hektare. Komoditas tersebut dapat mendukung penyediaan bahan baku bagi industri olahan dan energi, bergantung pada pengembangan fasilitas pemrosesan serta kesiapan jaringan distribusinya. Karena itu, perluasan kebun akan berjalan bersama dengan penataan industri yang berkaitan dengan singkong.
Dalam pengembangan bioenergi, APN berencana membangun dua pabrik bioetanol. Rencana ini melengkapi penguatan bisnis biodiesel dan memperluas pilihan bahan baku energi yang berasal dari sektor pertanian. Pembangunan pabrik akan menjadi bagian dari upaya menghubungkan produksi komoditas dengan fasilitas pengolahan bernilai tambah.
Di sektor pangan, perusahaan berencana membuka perkebunan jagung seluas 250.000 hektare serta kedelai seluas 400.000 hektare. Kedua target tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bahan baku pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal. Dengan mengembangkan sawit, biodiesel, singkong, bioetanol, jagung, dan kedelai dalam satu rangkaian bisnis, APN menempatkan perluasan produksi dan pengolahan sebagai fondasi percepatan swasembada pangan dan energi.
APN menempuh sejumlah langkah pendukung untuk mempercepat transformasi bisnis pertanian sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam mendukung swasembada pangan dan energi. Salah satu prioritasnya ialah melakukan verifikasi aset melalui pemetaan udara. Kegiatan ini membantu perusahaan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi lahan, batas area, pemanfaatan aset, serta potensi pengembangan pada setiap lokasi. Data hasil pemetaan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan operasional, mengurangi risiko ketidaksesuaian administrasi, dan memastikan keputusan investasi dibuat berdasarkan informasi yang terukur.
Di sisi komersial, APN mengoptimalkan penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui mekanisme tender. Proses tersebut diarahkan untuk menciptakan transaksi yang lebih transparan, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme tender juga memungkinkan perusahaan memperoleh pembanding harga secara berkala, memperluas akses terhadap calon pembeli, serta meningkatkan disiplin dalam pengelolaan penjualan komoditas. Penguatan proses komersial menjadi bagian penting dari penataan bisnis agar hasil produksi dapat memberikan nilai yang lebih baik.
Transformasi turut dilakukan melalui digitalisasi kegiatan pertanian. APN mulai menerapkan digital farming pada Juli 2026 untuk mencatat produksi serta pengadaan barang secara elektronik. Sistem ini diharapkan memudahkan pemantauan kegiatan di lapangan, mempercepat penyampaian informasi, dan menyediakan rekam data yang lebih konsisten. Pencatatan digital juga mendukung pengendalian biaya, penelusuran kebutuhan sarana produksi, dan evaluasi kinerja secara lebih teratur.
Seluruh langkah tersebut berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola perusahaan. Penataan kewenangan, standardisasi proses kerja, dan pemanfaatan data menjadi dasar untuk meningkatkan akuntabilitas di setiap unit. Dengan memperjelas prosedur serta memperkuat pengawasan, APN menata operasional agar lebih efisien, transparan, dan selaras dengan arah transformasi bisnis pertanian yang sedang dijalankan.
