KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden, dengan alokasi beras mencapai satu juta ton. Persetujuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan direncanakan mencakup kebutuhan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran untuk ketiga periode tersebut akan diberikan sekaligus, dengan jumlah 30 kilogram beras untuk setiap penerima manfaat. Skema ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan rumah tangga penerima, terutama di tengah kebutuhan konsumsi yang terus berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan informasi tersebut saat menghadiri penyerahan bantuan pangan secara simbolis di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 6 Oktober. Ia menjelaskan bahwa persiapan penyaluran sedang berlangsung setelah persetujuan Presiden diberikan.
Penyaluran ditargetkan mulai berlangsung pada pekan setelah persetujuan dan surat pelaksanaan diterbitkan. Pemerintah kini menyiapkan berbagai kebutuhan administratif dan teknis agar distribusi beras dapat dilakukan secara terarah kepada keluarga yang tercatat sebagai penerima. Proses tersebut mencakup pematangan data, koordinasi pelaksana, serta pengaturan distribusi di daerah.
Pemerintah meminta masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 sampai 4 tetap tenang dan menunggu pelaksanaan sesuai jadwal. Bantuan pangan untuk tiga bulan itu telah disetujui dan sedang diproses, sehingga penerima diharapkan memastikan informasi mengenai penyaluran diperoleh melalui saluran resmi. Dengan persiapan yang berjalan, pemerintah menargetkan bantuan dapat segera diterima oleh keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan untuk menopang kecukupan pangan keluarga penerima, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Menurut Zulkifli, kebijakan tersebut diarahkan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang memiliki keterbatasan pendapatan. Dengan demikian, bantuan ini ditujukan untuk mendukung kemampuan keluarga penerima dalam memenuhi konsumsi pangan sehari-hari.
Skema penyaluran bantuan mencakup jatah selama tiga bulan yang diberikan sekaligus. Setiap keluarga penerima akan memperoleh total 30 kilogram beras untuk alokasi tersebut. Jumlah itu merupakan akumulasi kebutuhan bantuan pangan selama tiga bulan, sehingga penerima mendapatkan penyaluran yang mencakup keseluruhan jatah periode dimaksud. Pelaksanaan skema ini tetap mengacu pada ketentuan penyaluran yang telah disiapkan pemerintah.
Zulkifli menyampaikan bahwa bantuan tersebut disiapkan bagi 33,2 juta keluarga penerima. Sasaran ini menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan bantuan pangan yang manfaatnya diarahkan kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Penyaluran beras dalam jumlah yang mencakup tiga bulan diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan penerima sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
Meski rencana bantuan telah memperoleh persetujuan presiden, pelaksanaannya masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah perlu menyiapkan aspek administratif dan operasional sebelum penyaluran dilakukan. Tahap tersebut berlangsung setelah persetujuan presiden dan penerbitan surat pelaksanaan. Karena itu, bantuan belum berada pada tahap penyaluran, melainkan masih menunggu kesiapan prosedur serta pelaksanaan teknis yang diperlukan.
Dengan persiapan administratif dan operasional tersebut, pemerintah menata pelaksanaan bantuan agar penyaluran kepada 33,2 juta keluarga penerima dapat mengikuti skema yang telah ditentukan. Setiap penerima tetap diarahkan memperoleh total 30 kilogram beras untuk jatah tiga bulan, sementara tujuan utamanya adalah menjaga kecukupan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah.
Pemerintah menjalankan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperkuat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras SPHP tersebut ditetapkan dengan harga Rp12.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan beras sekaligus menjaga agar harga tetap berada pada tingkat yang dapat dijangkau masyarakat.
Alokasi program beras SPHP ditambah sebanyak satu juta ton hingga Maret 2027. Penambahan tersebut disiapkan untuk menjaga kesinambungan pasokan pada periode mendatang, terutama ketika kondisi produksi dan distribusi perlu diantisipasi lebih awal. Pemerintah juga menambah alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton hingga Desember 2026. Langkah itu ditujukan untuk menjaga ketersediaan jagung pakan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemarau kering serta paceklik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli menjelaskan bahwa perbedaan harga sekecil apa pun dapat memiliki arti bagi keluarga. Selisih harga Rp2.500, menurut dia, dapat berarti bagi rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran secara ketat. Bahkan, kenaikan harga sebesar Rp500 pun dapat terasa berat bagi ibu-ibu. Karena itu, penguatan SPHP beras dan jagung ditempatkan sebagai langkah untuk menjaga pasokan serta harga pangan, berjalan berdampingan dengan bantuan pangan tiga bulan bagi 33,2 juta keluarga penerima. Penambahan alokasi sampai 2027 dan 2026 tersebut mencerminkan persiapan pemerintah menghadapi potensi tekanan pasokan akibat perubahan musim dan masa paceklik.
Penyerahan simbolis bantuan pangan berlangsung di Kendari dengan melibatkan 750 penerima dari delapan kelurahan. Setiap penerima memperoleh lima kilogram beras premium sebagai bagian dari penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Para penerima tersebut merupakan warga yang pada periode sebelumnya belum mendapatkan bantuan, baik karena kendala dalam proses pengambilan maupun persoalan administrasi. Penyaluran ini menjadi langkah untuk memastikan hak masyarakat yang telah memenuhi kriteria tetap terpenuhi.
Sebelum pelaksanaan, pemerintah kelurahan melakukan verifikasi terhadap data warga dan mengusulkan daftar penerima yang dinilai sesuai. Proses tersebut diperlukan agar bantuan pangan disalurkan secara tepat sasaran, sekaligus memperbarui informasi apabila terdapat perubahan kondisi atau status penerima. Pada periode Juli–September 2026, Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat memiliki 324.272 penerima, dengan realisasi penyaluran mencapai 97,42 persen. Di tingkat Kota Kendari, jumlah penerima mencapai 27.660 orang dengan realisasi sebesar 97,31 persen. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan telah tersalurkan, meskipun pemutakhiran dan penyelesaian kendala administratif tetap diperlukan.
Di lokasi kegiatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, dan Perum Bulog juga menyelenggarakan gerakan pangan murah. Kegiatan tersebut menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga terjangkau sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga pengeluaran rumah tangga. Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan mengoordinasikan pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta pemangku kepentingan terkait. Koordinasi itu diarahkan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan, memperkuat pasokan pangan, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan yang terus berlangsung.
