JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 October 2026, Evident Institute Indonesia menilai wakil menteri dan wakil kepala badan dalam Kabinet Merah Putih memiliki peran signifikan dalam mendukung citra kinerja lembaga masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa posisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pendamping teknis atau administratif bagi pimpinan, tetapi juga turut membentuk cara publik memahami kapasitas, respons, dan kinerja institusi pemerintah.
Penilaian tersebut tertuang dalam kajian bertajuk “Kajian Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan Kabinet Merah Putih Periode 3 September 2025–3 September 2026”. Dalam kajian itu, Evident Institute menganalisis 63 tokoh yang menjabat sebagai wakil menteri dan wakil kepala badan. Hasilnya memperlihatkan adanya pengaruh citra para pejabat tersebut terhadap persepsi publik atas lembaga yang mereka wakili.
Pengaruh itu muncul karena publik kerap menghubungkan pernyataan, aktivitas, serta pemberitaan mengenai seorang pejabat dengan institusi tempatnya bertugas. Ketika seorang wakil menteri atau wakil kepala badan dipandang kompeten, terbuka, dan mampu menjalankan tanggung jawabnya, persepsi tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan terhadap lembaganya. Sebaliknya, sorotan negatif dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan kinerja institusi secara lebih luas.
Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, publik memberikan penilaian secara langsung melalui pemberitaan media massa, unggahan, serta tanggapan di media sosial. Saluran-saluran tersebut membuat reputasi pejabat dan lembaga berkembang secara dinamis, bergantung pada informasi yang diterima dan respons yang diberikan pemerintah.
Namun, penilaian publik tidak selalu positif. Citra lembaga dapat terdampak oleh tindakan negatif individu pejabat, termasuk pernyataan yang kontroversial, perilaku yang dianggap tidak sesuai etika, atau respons yang dinilai kurang tepat terhadap persoalan publik. Karena itu, peran wakil menteri dan wakil kepala badan menuntut konsistensi pelaksanaan tugas, komunikasi publik, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai pemerintahan yang baik.
Evident Institute menilai bahwa para wakil menteri dan wakil kepala badan menghadapi tantangan komunikasi yang tidak sederhana dalam membangun persepsi publik. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jumlah pejabat yang menjalankan fungsi strategis cukup besar. Kondisi tersebut membuat ruang perhatian masyarakat dan media harus terbagi kepada banyak aktor, lembaga, serta isu yang berkembang secara bersamaan.
Di tengah situasi itu, kinerja positif seorang pejabat berisiko kurang terlihat apabila tertutup oleh derasnya pemberitaan mengenai persoalan, kontroversi, atau dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat lain. Informasi bernada negatif pada umumnya lebih cepat menarik perhatian karena memunculkan rasa ingin tahu, kekhawatiran, atau perdebatan. Akibatnya, pemberitaan yang menyoroti masalah dapat memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi tentang program yang berjalan baik, capaian administratif, atau kebijakan yang memberikan manfaat secara bertahap.
Menurut penjelasan Evident Institute, dinamika tersebut berhubungan dengan cara publik menilai institusi. Masyarakat tidak selalu memisahkan reputasi lembaga dari perilaku individu yang berada di dalamnya. Ketika seorang pejabat menjadi sorotan, penilaian terhadap dirinya dapat ikut dikaitkan dengan kementerian atau badan yang diwakilinya. Dengan demikian, citra institusi berpotensi terdampak oleh pemberitaan dan persepsi yang berkembang, meskipun isu tersebut tidak secara langsung menggambarkan keseluruhan kinerja lembaga.
Hubungan sorotan publik, penilaian media, dan citra institusi tidak berarti bahwa seluruh pemberitaan negatif terbukti benar. Demikian pula, kondisi tersebut tidak otomatis dialami dengan tingkat yang sama oleh semua pejabat. Namun, banyaknya aktor dalam struktur pemerintahan membuat pengelolaan komunikasi menjadi semakin penting. Wakil menteri dan wakil kepala badan perlu menyampaikan informasi secara konsisten, terbuka, dan berbasis data agar capaian kerja memiliki kesempatan untuk dipahami publik secara proporsional, tanpa mengabaikan proses klarifikasi terhadap isu yang berkembang.
Todotua Pasaribu menjadi salah satu tokoh yang layak mendapat perhatian dalam kajian mengenai peran pejabat pemerintah karena portofolionya berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Posisi tersebut menempatkannya pada sektor strategis yang berhubungan dengan masuknya modal, penguatan industri pengolahan, percepatan perizinan, serta perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, penilaiannya tidak hanya didasarkan pada frekuensi pemberitaan, tetapi juga pada capaian institusional yang dapat ditelusuri melalui informasi resmi kementerian.
Data yang disebut dalam sumber menunjukkan bahwa realisasi investasi nasional pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan melampaui target yang ditetapkan Presiden. Pada periode yang sama, realisasi hilirisasi tumbuh 43,3 persen, sementara tren pertumbuhan tersebut disebut berlanjut pada semester pertama 2026. Angka-angka ini memberikan gambaran mengenai kapasitas operasional lembaga dalam menerjemahkan kebijakan investasi menjadi aktivitas ekonomi yang terukur. Dalam pelaksanaannya, Todotua juga berperan dalam penerapan skema “fiktif positif” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Skema tersebut disebut dapat mempercepat proses perizinan usaha, sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian lebih cepat untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonominya.
Hubungan investasi, hilirisasi, dan ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam menilai dampak kinerja tersebut. Pemerintah menargetkan penciptaan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru, sedangkan realisasi pada semester I 2026 mencapai sekitar 1,456 juta tenaga kerja baru. Bagi Evident, data itu digunakan untuk menunjukkan kapasitas operasional yang memiliki indikator konkret dan dapat dilacak. Pendekatan tersebut membedakan evaluasi berbasis hasil dari penilaian yang semata-mata mengandalkan volume pemberitaan. Todotua, dalam konteks ini, menjadi contoh pejabat yang kinerjanya dapat dikaitkan dengan sasaran ekonomi, kecepatan layanan perizinan, dan dampak investasi terhadap kesempatan kerja.
Angga Raka Prabowo menjadi tokoh kedua yang mendapat sorotan dalam pembahasan mengenai citra kinerja pemerintah. Perhatian tersebut berkaitan dengan perannya dalam komunikasi publik, terutama melalui jabatannya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Posisi ini menempatkannya pada ruang strategis untuk menjelaskan arah kebijakan, menyampaikan informasi pemerintah, serta membantu membangun pemahaman masyarakat terhadap berbagai keputusan negara.
Sejak pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah pada 17 September 2025, Angga memimpin lembaga tersebut hingga kemudian digantikan pada 27 April 2026. Selama periode itu, ia tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Kedudukan ganda tersebut memperlihatkan keterkaitan erat pengelolaan komunikasi pemerintah dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi serta digital.
Dalam kapasitasnya, Angga dapat dipandang sebagai penghubung kebijakan pemerintah, birokrasi, dan masyarakat. Peran ini tidak hanya menuntut kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap kebutuhan publik dan mekanisme kerja pemerintahan. Komunikasi kebijakan menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sering kali dibentuk melalui informasi yang diterima, penjelasan yang tersedia, dan respons terhadap persoalan publik.
Selama menjabat sebagai wakil menteri, Angga turut berperan dalam agenda perlindungan data pribadi dan pemberantasan judi daring. Kedua agenda tersebut memiliki dampak langsung terhadap keamanan, kepercayaan, dan aktivitas masyarakat di ruang digital. Karena itu, perannya tidak berhenti pada penyampaian informasi, melainkan juga berhubungan dengan upaya memperkuat perhatian pemerintah terhadap isu yang dirasakan secara nyata oleh publik.
Antonius Ivan menjelaskan bahwa Todotua dan Angga merupakan sampel yang relevan untuk menilai sejauh mana sorotan media berkorelasi dengan kinerja nyata. Keduanya dapat menjadi bahan pengamatan dalam dua urusan pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan bagaimana jabatan, pelaksanaan tugas, dan komunikasi publik berkontribusi terhadap pembentukan citra kinerja pemerintah.
