JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 October 2026, Peralihan kendaraan logistik berbahan bakar solar ke truk listrik berpotensi memberikan dampak besar terhadap keuangan negara. World Resources Institute (WRI) Indonesia memproyeksikan pemerintah dapat menghemat subsidi solar hingga Rp161 triliun apabila kebutuhan angkutan logistik secara bertahap dialihkan kepada kendaraan listrik. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi sektor transportasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga dengan upaya mengendalikan beban subsidi energi.
Urban Mobility Manager WRI Indonesia, Dimas Fadhil, menyampaikan proyeksi itu dalam sesi diskusi Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober. Menurut paparan tersebut, kendaraan logistik menjadi salah satu segmen penting untuk didorong menuju elektrifikasi karena aktivitas operasionalnya berlangsung secara intensif, menempuh jarak relatif jauh, dan membutuhkan konsumsi bahan bakar dalam jumlah besar. Karena itu, perubahan pada segmen ini berpotensi menghasilkan penghematan yang lebih signifikan dibandingkan penggunaan kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas pribadi.
Perkiraan penghematan tersebut didasarkan pada tren konsumsi bahan bakar solar yang diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan kegiatan distribusi dan perdagangan. Bertambahnya kebutuhan pengiriman barang dapat mendorong jumlah perjalanan kendaraan logistik, sehingga permintaan terhadap solar ikut naik. Apabila pola konsumsi itu tidak berubah, tekanan terhadap anggaran subsidi energi juga berpotensi semakin besar.
Kenaikan konsumsi solar turut berhubungan dengan kebutuhan impor. Ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan, peningkatan penggunaan bahan bakar tersebut dapat mendorong impor dalam jumlah lebih besar. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan terhadap neraca perdagangan sekaligus memperbesar biaya yang harus ditanggung pemerintah. Dengan mengganti sebagian kebutuhan solar melalui energi listrik, pemerintah berpeluang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan pengeluaran subsidi secara bersamaan. Proyeksi WRI Indonesia tersebut menjadi dasar penting untuk membahas kebijakan elektrifikasi logistik, termasuk kesiapan infrastruktur pengisian daya, investasi armada, serta dukungan regulasi bagi pelaku usaha.
Peralihan truk logistik ke tenaga listrik masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Pelaku industri dan logistik menilai, keberhasilan penggunaan kendaraan listrik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan unit, tetapi juga oleh keandalan armada dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Truk logistik bekerja dengan jadwal padat, membawa muatan dalam jumlah besar, serta menempuh rute antarkota yang panjang. Karena itu, setiap kendala teknis dapat memengaruhi ketepatan waktu pengiriman dan meningkatkan risiko biaya operasional.
Dimas menyampaikan bahwa ketersediaan stasiun pengisian daya menjadi salah satu persoalan utama. Infrastruktur tersebut belum tersebar secara merata, terutama di jalur distribusi yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, pusat pergudangan, dan daerah tujuan pengiriman. Perusahaan membutuhkan kepastian bahwa kendaraan dapat mengisi ulang energi ketika diperlukan, tanpa harus memutar jauh atau menunggu terlalu lama. Waktu pengisian yang belum secepat pengisian bahan bakar konvensional juga berpotensi mengurangi produktivitas armada.
Jarak tempuh dalam sekali pengisian menjadi tantangan berikutnya. Kemampuan baterai harus disesuaikan dengan berat muatan, kondisi jalan, jarak perjalanan, serta penggunaan pendingin atau perangkat tambahan lainnya. Jika daya tidak mencukupi untuk satu rute, perusahaan perlu menyiapkan titik pengisian tambahan dan mengatur ulang jadwal perjalanan. Pengaturan tersebut memerlukan perencanaan yang lebih rinci agar kendaraan tidak berhenti di luar rencana dan mengganggu rantai pasok.
Selain persoalan teknis, harga truk listrik juga dinilai cukup mahal dibandingkan truk berbahan bakar solar. Nilai investasi awal yang tinggi dapat menjadi beban, khususnya bagi perusahaan yang memiliki armada besar dan harus mengganti banyak kendaraan sekaligus. Oleh sebab itu, pengembangan jaringan pengisian, peningkatan jarak tempuh, serta kebijakan yang membantu menekan biaya pembelian perlu berjalan bersamaan. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting sebelum pemakaian truk listrik dapat diperluas secara konsisten di sektor logistik.
Sebagai langkah awal menuju peralihan truk logistik berbahan bakar solar ke kendaraan listrik, pemerintah dan pemangku kepentingan mulai menguji konsep green freight corridor atau koridor khusus truk listrik. Program ini belum merupakan kebijakan permanen, melainkan tahap percobaan untuk menilai kesiapan infrastruktur, operasional, serta model pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan angkutan barang.
Melalui koridor tersebut, truk listrik diarahkan untuk melayani rute tertentu yang memiliki pola perjalanan, volume muatan, dan titik pemberhentian relatif terukur. Kondisi ini memudahkan penyelenggara mengamati kebutuhan pengisian daya, jarak tempuh, waktu operasional, serta dampaknya terhadap biaya logistik. Data dari uji coba dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala teknis, termasuk keterbatasan kapasitas baterai, ketersediaan stasiun pengisian, dan penyesuaian jadwal distribusi.
Uji coba ini juga dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi perusahaan logistik, pengelola kawasan industri, penyedia energi, dan pemerintah daerah. Setiap pihak dapat mengevaluasi bagaimana truk listrik diintegrasikan ke dalam rantai pasok tanpa mengganggu ketepatan waktu pengiriman. Selain aspek teknis, pelaksanaan program memungkinkan pengukuran konsumsi energi, biaya pemeliharaan, tingkat keandalan kendaraan, serta pengurangan emisi dibandingkan armada berbahan bakar solar.
Hasil pengujian akan membantu menentukan pendekatan yang sesuai sebelum penerapan diperluas ke rute atau wilayah lain. Apabila hambatan operasional dapat diatasi, koridor tersebut berpotensi mendukung penggunaan truk listrik secara bertahap dan lebih terukur. Perluasan tetap bergantung pada hasil evaluasi, kesiapan jaringan listrik, investasi infrastruktur, serta kemampuan pelaku usaha menyesuaikan armadanya. Dengan demikian, program ini berfungsi sebagai instrumen pengujian untuk mendukung peralihan, bukan sebagai keputusan final yang langsung berlaku secara luas.
Pelaksanaan uji coba green freight corridor bertumpu pada lima pilar utama agar peralihan truk logistik menuju kendaraan listrik dapat berlangsung terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Pilar pertama adalah penyusunan framework atau tata kelola program. Kerangka ini perlu mengatur tujuan, rute, standar keselamatan, skema pembiayaan, mekanisme perizinan, pembagian peran, serta indikator keberhasilan. Unsur pendukung seperti ketersediaan data, standar teknis, dan prosedur penanganan risiko juga harus disiapkan sejak awal.
Pilar kedua berupa call for project trial, yakni ajakan terbuka kepada pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengujian. Melalui skema tersebut, perusahaan logistik, pemilik armada, produsen kendaraan, dan penyedia teknologi dapat mencoba kendaraan listrik secara langsung pada pola operasi yang nyata. Pengalaman pengguna akan membantu mengidentifikasi tantangan terkait daya angkut, jarak tempuh, waktu pengisian, biaya pemeliharaan, serta kesesuaian kendaraan dengan karakteristik rute.
Pilar ketiga mencakup penyediaan infrastruktur pengisian daya. Fasilitas permanen diperlukan untuk mendukung operasi jangka panjang, sedangkan fasilitas sementara dapat digunakan selama masa pengujian atau pada lokasi yang belum memiliki jaringan memadai. Pilar keempat menekankan koordinasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, operator jalan, perusahaan energi, pelaku logistik, hingga penyedia teknologi. Koordinasi ini telah memperoleh dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pilar kelima adalah evaluasi dan pemantauan terukur atas setiap kebijakan yang diterapkan. Data mengenai konsumsi energi, emisi, keandalan armada, biaya operasi, waktu perjalanan, dan kinerja pengisian harus dikumpulkan secara konsisten. Dimas berharap program ini mampu mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibuka, diperjelas, dan diselesaikan oleh pemerintah maupun pengusaha sebelum penerapan permanen dilakukan. Dengan demikian, pengembangan koridor angkutan barang rendah emisi dapat berjalan berdasarkan bukti, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan industri.
