JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menata skema insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penataan ini dilakukan untuk menjaga efisiensi pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat sasaran. Skema insentif akan menjadi bagian dari pengelolaan program agar dukungan kepada mitra SPPG sejalan dengan kebutuhan layanan dan hasil yang diharapkan bagi penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa anggaran negara harus dikelola dengan benar. Pengelolaan tersebut tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus menghasilkan makanan yang bergizi dan berkualitas bagi masyarakat penerima manfaat. Karena itu, setiap komponen dalam pelaksanaan MBG, termasuk insentif bagi mitra SPPG, perlu ditata dengan cermat agar anggaran dapat dikonversi secara efektif menjadi hidangan yang memenuhi standar gizi dan mutu.
Dalam menata skema tersebut, BGN mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Kedua prinsip itu diperlukan agar pemberian insentif dilakukan secara seimbang, sesuai peran, tanggung jawab, serta kebutuhan dalam penyelenggaraan layanan SPPG. Dengan pertimbangan tersebut, penataan tidak diarahkan sekadar untuk mengatur besaran dukungan, melainkan memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar yang wajar dan mendukung pencapaian sasaran program. Efisiensi tetap menjadi perhatian utama, namun tidak boleh mengurangi kualitas makanan yang diterima masyarakat. BGN menempatkan ketepatan pengelolaan dana dan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat sebagai dasar dalam merancang skema insentif. Melalui pengaturan yang adil dan proporsional, pelaksanaan MBG diharapkan berjalan lebih terukur, sementara anggaran negara benar-benar memberi manfaat dalam bentuk makanan bergizi dan berkualitas.
Sudaryono menjelaskan bahwa penentuan insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu mempertimbangkan kondisi setiap mitra secara menyeluruh. Besaran pembayaran tidak dapat ditetapkan hanya dengan menggunakan satu ukuran yang berlaku sama bagi semua dapur. Setidaknya, terdapat tiga faktor utama yang perlu diperhitungkan, yaitu kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat yang dilayani, serta besaran investasi yang telah dikeluarkan oleh masing-masing mitra.
Kapasitas dapur menjadi pertimbangan penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan mitra dalam menyiapkan dan menyalurkan makanan. Dapur yang mampu melayani penerima manfaat dalam jumlah lebih besar tentu memiliki kebutuhan dan beban operasional yang berbeda dibandingkan dapur dengan kapasitas lebih terbatas. Di sisi lain, jumlah penerima manfaat juga harus menjadi dasar perhitungan agar insentif mencerminkan skala layanan yang benar-benar diberikan.
Menurut penjelasan tersebut, skema yang digunakan perlu bersifat proporsional. Dengan pendekatan ini, pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan dapur dan cakupan penerima manfaat yang dilayani. Penyesuaian diperlukan untuk mencegah pemberian insentif secara berlebihan kepada mitra yang kemampuan dapurnya tidak sebanding dengan jumlah insentif yang diterima. Perhitungan juga tetap perlu memperhatikan investasi setiap mitra sehingga skema yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi usaha secara wajar.
Sudaryono turut menyampaikan adanya angka insentif Rp2.000 dalam skema tersebut. Maknanya, mitra memperoleh jaminan keuntungan dari penyelenggaraan layanan, tetapi keuntungan itu bukan keuntungan besar. Pada saat yang sama, mitra juga tidak ditempatkan dalam kondisi merugi. Penjelasan ini menegaskan bahwa insentif dirancang untuk menjaga keberlanjutan kemitraan sekaligus memastikan anggaran Makan Bergizi Gratis digunakan secara tepat sasaran. Karena itu, besaran pembayaran perlu terus dikaitkan dengan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan investasi yang dimiliki setiap mitra.
Badan Gizi Nasional (BGN) memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki karakter yang berbeda dari kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan besar dalam waktu singkat. MBG tidak ditempatkan semata-mata sebagai peluang bisnis dengan target pengembalian modal secepat mungkin. Program ini merupakan layanan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara teratur, sehingga ukuran keberhasilannya juga berkaitan dengan kemampuan layanan tersebut untuk berjalan secara konsisten.
Karakter rutin itu terlihat dari pelaksanaan MBG yang berlangsung setiap hari. Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan kegiatan penyediaan makanan secara berulang, mengikuti kebutuhan penerima manfaat dan ketentuan operasional yang berlaku. Karena sifatnya berkelanjutan, hubungan kemitraan tidak hanya dinilai berdasarkan hasil dalam satu periode pendek. Keberlangsungan mitra menjadi salah satu pertimbangan agar layanan dapat terus tersedia dan tidak berhenti setelah menghadapi tekanan biaya atau ekspektasi keuntungan yang terlalu tinggi.
Dalam penjelasan Sudaryono, tingkat pengembalian atau keuntungan dari pola kegiatan seperti ini tidak besar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak dirancang sebagai usaha dengan margin tinggi dalam waktu singkat. Imbal hasil yang lebih terbatas dipahami sejalan dengan karakter layanan harian yang membutuhkan kesinambungan, bukan sekadar pencapaian keuntungan maksimal pada tahap awal.
Oleh karena itu, perancangan insentif bagi mitra SPPG perlu memperhatikan sifat MBG sebagai layanan rutin dan berkelanjutan. Besaran serta bentuk insentif harus ditempatkan secara wajar, dengan mempertimbangkan kebutuhan agar mitra mampu menjalankan operasional secara konsisten. Pendekatan tersebut menjaga agar kemitraan tetap memiliki dasar yang realistis, sementara pelaksanaan layanan harian dapat berlangsung sesuai tujuan program. Dengan pemahaman ini, insentif tidak diposisikan untuk mendorong keuntungan besar, melainkan untuk mendukung kesinambungan kegiatan mitra dalam menyediakan layanan MBG.
Sudaryono menegaskan bahwa penataan insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dimaksudkan untuk mengabaikan investasi yang telah mereka keluarkan. Penghargaan tersebut mencakup biaya persiapan, pengadaan kebutuhan operasional, serta pembangunan dapur yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh pengeluaran itu dipandang sebagai bagian dari upaya mitra dalam membantu menyediakan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan program.
Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen memperlakukan mitra secara adil dalam pengaturan kerja sama dan pemberian insentif. Perlakuan adil tersebut perlu berjalan seiring dengan pengelolaan anggaran negara yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Penyesuaian skema bukan berarti meniadakan hak maupun peran mitra, melainkan memastikan hubungan kerja dapat berlangsung secara sehat dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan program serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Keseimbangan menjadi prinsip utama yang ditekankan Sudaryono. Mitra tidak boleh mengalami kerugian akibat keterlibatannya dalam mendukung MBG, termasuk ketika telah menanamkan modal untuk membangun dapur dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan. Namun, kerja sama tersebut juga tidak diarahkan agar mitra memperoleh keuntungan besar-besaran. BGN perlu menjaga agar insentif tetap wajar, proporsional, dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan pendekatan ini, penghormatan terhadap investasi mitra tetap dipertahankan, sementara penggunaan anggaran negara diarahkan secara cermat dan bertanggung jawab.
