JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 October 2026, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR memasuki tahap yang lebih luas daripada sekadar menentukan ambang batas parlemen. Panitia kerja RUU Pemilu Komisi II DPR telah menetapkan 10 isu strategis sebagai dasar pembahasan. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa revisi aturan pemilu akan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan, desain kompetisi politik, serta hubungan proses pemilu dan pembentukan pemerintahan.
Salah satu ruang lingkup penting yang ikut dibahas adalah desain pemilu, termasuk pengaturan sistem, tahapan, serta mekanisme yang menentukan bagaimana suara pemilih diterjemahkan menjadi representasi politik. Selain itu, pembahasan juga mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden. Setiap pilihan desain dapat membawa dampak berbeda terhadap keterwakilan, stabilitas pemerintahan, peluang partai, dan pola koalisi setelah pemilu.
Dengan cakupan tersebut, isu-isu strategis dalam RUU Pemilu berpotensi mempertemukan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Partai politik yang memiliki kursi di DPR dapat mempertimbangkan dampak perubahan aturan terhadap posisi mereka dalam kompetisi berikutnya. Pada saat yang sama, partai yang berada di luar parlemen berkepentingan memperoleh aturan yang memberi kesempatan lebih adil untuk mendapatkan dukungan pemilih dan memperjuangkan keterwakilan.
Perbedaan kepentingan itu dapat muncul dalam pembahasan mengenai ambang batas parlemen maupun dalam isu lain yang berkaitan dengan pencalonan, sistem pemilu, dan pemilihan presiden. Karena itu, 10 isu yang telah ditetapkan menjadi peta awal untuk membaca arah perdebatan di DPR. Pembahasannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut distribusi peluang politik serta desain kelembagaan yang akan memengaruhi persaingan antarpeserta pemilu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu berpotensi memperlihatkan perbedaan kepentingan antarpartai, terutama ketika DPR membahas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Isu tersebut diperkirakan menjadi salah satu bagian yang paling sensitif karena berkaitan langsung dengan peluang partai politik mengusung pasangan calon pada Pemilu Presiden 2029. Setiap fraksi dapat memiliki pertimbangan politik, konstitusional, dan elektoral yang tidak selalu sejalan.
Menurut Jamiluddin, partai-partai nonparlemen menginginkan ketentuan pencalonan capres dan cawapres disusun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keselarasan itu dinilai penting agar aturan baru tidak membatasi hak politik partai yang tidak memiliki kursi di Senayan. Apabila ketentuan yang dirumuskan DPR tidak sejalan dengan putusan MK, partai-partai nonparlemen diperkirakan akan menolak aturan tersebut. Sikap itu dapat muncul karena persyaratan pencalonan dipandang berpotensi mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kontestasi nasional.
Di sisi lain, partai yang memiliki kursi di Senayan juga mempunyai kepentingan masing-masing. Pertimbangan tersebut terutama akan menguat pada partai yang memiliki kader potensial untuk maju dalam Pilpres 2029. Jamiluddin menyatakan, partai-partai itu tentu akan memperhitungkan agar persyaratan pencalonan tidak menjadi hambatan bagi kadernya atau tidak semakin berat untuk dipenuhi. Pertimbangan tersebut akan semakin besar apabila rumusan persyaratan dinilai tidak sesuai dengan putusan MK. Karena itu, pembahasan di DPR tidak hanya menyangkut penyusunan norma hukum, tetapi juga dapat menjadi arena negosiasi kepentingan partai. Perbedaan sikap antarfraksi pun berpeluang mencuat sebelum tercapai rumusan yang dapat diterima seluruh pihak.
Sistem pemilu menjadi salah satu materi penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang berpotensi memperlihatkan perbedaan kepentingan antarpartai politik. Perdebatan terutama berkaitan dengan pilihan sistem pemilu tertutup dan sistem pemilu terbuka. Perbedaan tersebut tidak semata-mata menyangkut mekanisme pemilihan, tetapi juga berhubungan dengan posisi partai, hubungan calon dengan pemilih, serta strategi politik yang akan digunakan dalam pemilu mendatang. Karena itu, pembahasannya diperkirakan berlangsung cukup dinamis dan dapat memengaruhi arah keseluruhan revisi aturan pemilu.
Pengamat politik Jamiluddin menyebut PDIP menginginkan penerapan sistem pemilu tertutup. Dalam pilihan ini, partai politik memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan calon yang akan mengisi kursi legislatif. Di sisi lain, sebagian partai politik masih mempertahankan sistem pemilu terbuka karena menilai pemilih perlu memiliki ruang lebih luas untuk menentukan kandidat secara langsung. Sikap yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa setiap partai mempertimbangkan dampak sistem pemilu terhadap kekuatan organisasi, peluang kandidat, dan hubungan politik dengan masyarakat.
Perbedaan pandangan itu membuka kemungkinan munculnya upaya kompromi di sistem tertutup dan terbuka. Menurut Jamiluddin, partai politik dapat saja menyepakati sistem pemilu yang bersifat semi terbuka sebagai jalan tengah. Pilihan tersebut memungkinkan pembahasan tetap bergerak tanpa memaksa seluruh partai menerima salah satu opsi secara penuh. Namun, kesepakatan semacam itu tidak harus dicapai secara bulat, sebab keputusan politik sering kali lahir melalui dukungan mayoritas dan negosiasi antarfraksi. Oleh karena itu, arah pembahasan sistem pemilu akan sangat bergantung pada kemampuan partai membangun titik temu atas kepentingan yang berbeda.
Pengamat politik Jamiluddin menilai pembahasan RUU Pemilu berpotensi menjadi arena pertempuran kepentingan. Perbedaan pandangan tidak hanya mungkin muncul di partai-partai yang memiliki kursi di parlemen, tetapi juga partai parlemen dan partai nonparlemen. Masing-masing kelompok politik memiliki kepentingan yang perlu diperjuangkan melalui perubahan maupun pengaturan dalam undang-undang pemilu.
Menurut Jamiluddin, sikap yang berbeda terhadap sejumlah isu kunci berkaitan dengan upaya setiap partai mengamankan posisi dan peluangnya dalam Pemilihan Legislatif 2029. Partai parlemen dapat berusaha mempertahankan aturan yang dinilai menguntungkan keberadaan mereka, sementara partai nonparlemen berkepentingan mendorong ketentuan yang membuka kesempatan lebih besar untuk memperoleh dukungan pemilih dan masuk ke lembaga legislatif.
Tarik-menarik kepentingan juga berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2029. Ketentuan mengenai pencalonan, dukungan politik, serta hubungan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden dapat dipandang berbeda oleh setiap partai. Partai-partai akan menilai dampak setiap opsi terhadap strategi politik, posisi tawar, dan kemungkinan membangun koalisi. Karena itu, perbedaan sikap dalam pembahasan RUU Pemilu tidak semata-mata berkaitan dengan perdebatan normatif, melainkan juga dengan kepentingan elektoral masing-masing pihak. Jamiluddin menempatkan dinamika tersebut sebagai bagian dari proses perumusan aturan yang dapat mempertemukan kepentingan partai parlemen dan nonparlemen secara langsung.
