JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai stimulus fiskal yang disiapkan pemerintah pada kuartal IV 2026 cukup efektif untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Kebijakan tersebut diperkirakan membantu menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika tekanan harga dan ketidakpastian ekonomi masih membayangi. Dukungan fiskal dapat memberikan ruang bagi rumah tangga untuk mempertahankan pola belanja, meskipun tidak serta-merta mengubah kondisi ekonomi menjadi lebih ekspansif.
Menurut penilaian tersebut, stimulus ini lebih tepat dipahami sebagai bantalan daya beli daripada pemicu lonjakan pertumbuhan ekonomi. Artinya, kebijakan pemerintah berfungsi mengurangi dampak perlambatan terhadap konsumsi, bukan menciptakan dorongan besar yang secara langsung mengangkat seluruh indikator pertumbuhan. Efeknya akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, waktu penyaluran, serta kemampuan program menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
Peran sebagai penyangga konsumsi menjadi semakin penting karena tekanan inflasi masih memengaruhi keputusan belanja masyarakat. Inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Namun, kenaikan tersebut disebut lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya harga pangan dan faktor pasokan, bukan semata-mata akibat menguatnya permintaan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian tekanan terhadap daya beli bersumber dari sisi biaya, sehingga langkah fiskal perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan barang.
Dengan demikian, stimulus kuartal IV 2026 diharapkan dapat mencegah konsumsi rumah tangga melemah lebih dalam. Bantuan tersebut memberi perlindungan sementara bagi pendapatan riil masyarakat, khususnya ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Meski demikian, keberlanjutan pemulihan konsumsi tetap memerlukan pengendalian inflasi pangan, perbaikan pasokan, dan penguatan aktivitas ekonomi. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, stimulus berisiko hanya meredam tekanan dalam jangka pendek tanpa menghasilkan peningkatan pertumbuhan yang berarti.
Pemberian stimulus fiskal pada kuartal IV 2026 berlangsung di tengah tekanan harga yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Kenaikan harga pangan dapat segera meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok bawah dan menengah bawah yang porsi belanjanya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Ketika harga bahan pangan meningkat, ruang untuk memenuhi kebutuhan lain menjadi lebih terbatas karena pendapatan harus digunakan untuk mempertahankan konsumsi sehari-hari.
Tekanan serupa juga datang dari kenaikan harga energi. Biaya energi yang lebih tinggi dapat menambah beban pengeluaran masyarakat secara langsung, sekaligus mempersempit dana yang tersedia untuk kebutuhan lainnya. Pada saat yang sama, pelemahan rupiah berpotensi memperbesar tekanan harga melalui meningkatnya biaya bahan baku impor. Kondisi ini perlu diperhatikan karena kenaikan biaya tersebut dapat memengaruhi harga barang yang berkaitan dengan aktivitas konsumsi dan produksi.
Risiko El Nino turut menjadi latar belakang yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga daya beli. Perubahan kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap harga pangan, sehingga rumah tangga menghadapi kebutuhan pengeluaran yang lebih besar. Jika tekanan harga pangan dan energi berlangsung bersamaan dengan pelemahan rupiah serta peningkatan biaya bahan baku impor, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan tingkat konsumsi dapat semakin tertekan.
Dalam kondisi demikian, desain stimulus dinilai perlu menyasar dua unsur penting bagi konsumsi kelompok bawah dan menengah bawah. Unsur pertama adalah pengurangan beban pengeluaran untuk kebutuhan pokok, sehingga bantuan dapat membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan utama tanpa mengurangi belanja secara terlalu tajam. Unsur kedua adalah penambahan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Tambahan tersebut memberi ruang bagi penerima untuk mengalokasikan dana sesuai kebutuhan, sekaligus membantu menjaga aktivitas konsumsi ketika harga pangan dan energi meningkat.
Pemerintah menyiapkan dua program utama untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026, yaitu bantuan beras dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kedua kebijakan tersebut menyasar kelompok yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama: mempertahankan kemampuan konsumsi rumah tangga ketika tekanan biaya hidup dan perlambatan ekonomi berpotensi mengurangi belanja masyarakat.
Melalui program bantuan pangan, pemerintah memberikan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember 2026. Bantuan ini ditujukan kepada sekitar 33,24 juta keluarga yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4, yakni rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah bawah. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Penyaluran beras diharapkan membantu memastikan kebutuhan pangan pokok tetap terpenuhi selama periode stimulus.
Program kedua adalah Bantuan Subsidi Upah yang diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Setiap penerima memperoleh Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran hampir Rp12 triliun. Dukungan ini dirancang untuk menambah ruang keuangan pekerja, terutama mereka yang pendapatannya relatif terbatas dan rentan terpengaruh oleh kenaikan harga maupun melemahnya aktivitas ekonomi. Dana yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin, membayar kewajiban, atau menjaga konsumsi rumah tangga.
Ekonom Josua menjelaskan bahwa kedua program tersebut bekerja melalui saluran yang berbeda. Bantuan beras secara langsung mengurangi pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok. Dengan beban belanja pangan yang lebih ringan, sebagian pendapatan dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, atau konsumsi harian. Sementara itu, subsidi upah meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan secara langsung. Tambahan tersebut berpotensi mendorong pembelian barang dan jasa, sehingga menopang konsumsi domestik. Kombinasi bantuan natura dan tambahan pendapatan membuat stimulus lebih luas dalam menahan pelemahan daya beli pada akhir tahun.
Stimulus fiskal pada kuartal IV 2026 diperkirakan lebih berperan sebagai penahan pelemahan konsumsi daripada pendorong lonjakan belanja rumah tangga. Tambahan pendapatan dapat membantu penerima memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kewajiban, dan mempertahankan pola belanja yang sudah berjalan. Namun, dampaknya terhadap kenaikan konsumsi secara besar-besaran akan bergantung pada kondisi harga dan keyakinan masyarakat terhadap pendapatan mereka. Jika rumah tangga masih menghadapi ketidakpastian ekonomi, sebagian dana tambahan kemungkinan besar akan disimpan atau digunakan untuk menutup pengeluaran yang sebelumnya tertunda.
Perkembangan harga menjadi faktor penting dalam menentukan manfaat riil kebijakan tersebut. Ketika harga pangan, energi, dan transportasi terus meningkat, tambahan pendapatan berisiko habis untuk membeli jumlah barang yang sama dengan harga lebih tinggi. Dalam situasi itu, nilai nominal bantuan memang bertambah, tetapi daya beli riil penerima tidak mengalami peningkatan berarti. Karena itu, kecukupan produksi dan kelancaran distribusi pangan perlu dijaga secara bersamaan. Peningkatan permintaan tanpa pasokan yang memadai justru dapat memicu tekanan harga baru, terutama pada komoditas kebutuhan pokok.
Waktu penyaluran juga menentukan besarnya pengaruh stimulus terhadap konsumsi akhir tahun. Penyaluran sejak Oktober atau paling lambat awal November memberi ruang bagi penerima untuk membelanjakan dana tersebut secara bertahap, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Periode ini biasanya diwarnai peningkatan mobilitas, belanja rumah tangga, serta kebutuhan perjalanan. Sebaliknya, jika pencairan baru berlangsung hingga akhir Desember, sebagian besar dampaknya tidak akan tercermin secara optimal dalam pertumbuhan kuartal IV. Keterlambatan juga dapat mengurangi manfaat psikologis kebijakan terhadap kepercayaan konsumen.
Menurut Josua, keberhasilan stimulus sebaiknya diukur dari terjaganya konsumsi riil penerima tanpa tambahan tekanan harga yang berarti. Ukuran tersebut mensyaratkan inflasi inti tetap terkendali, proses penyaluran berlangsung cepat dan tepat sasaran, serta pasokan pangan mencukupi di berbagai daerah. Dengan kombinasi itu, stimulus dapat berfungsi sebagai bantalan ekonomi, bukan sekadar meningkatkan nilai belanja secara nominal.
