JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak segera menata layanan parkir valet yang kini digunakan masyarakat di berbagai lokasi, termasuk pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan kawasan komersial. Desakan tersebut disampaikan analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan yang menilai layanan parkir valet tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa aturan dan pengawasan yang jelas. Sebagai layanan yang bersentuhan langsung dengan pengguna jalan dan pengunjung suatu tempat, parkir valet perlu ditempatkan dalam kerangka pelayanan publik yang memiliki standar perlindungan konsumen.
Menurut Tigor, Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan setiap penyedia jasa menyampaikan ketentuan tarif secara terbuka kepada masyarakat. Informasi mengenai biaya harus tersedia sejak awal, baik melalui papan pengumuman, tiket, maupun media digital yang mudah diakses. Kejelasan tarif penting agar pengguna dapat mengetahui besaran pembayaran sebelum menyerahkan kendaraan kepada petugas. Ketentuan itu juga perlu memuat kemungkinan adanya biaya tambahan, durasi parkir, serta mekanisme pembayaran yang berlaku.
Tanpa transparansi, penyedia jasa berpotensi membebankan tarif sesuka hati kepada pengguna. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan, terutama apabila pelanggan baru mengetahui biaya setelah mengambil kendaraannya. Selain persoalan tarif, pengawasan juga dibutuhkan untuk memastikan keamanan kendaraan, kejelasan identitas petugas, prosedur penyerahan kunci, serta tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Pengaturan yang terukur akan memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendorong pelaku usaha menjalankan layanan secara profesional.
Tigor menegaskan bahwa Pemprov Jakarta memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengawasi, dan menertibkan praktik parkir valet. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap lokasi, pengelola, sistem pungutan, dan penerapan standar pelayanan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu menyediakan langkah penegakan yang proporsional, mulai dari teguran dan pembinaan hingga pemberian sanksi sesuai ketentuan. Dengan pengawasan berkelanjutan, layanan parkir valet dapat berlangsung tertib, tarifnya dapat dipertanggungjawabkan, dan hak masyarakat sebagai pengguna tetap terlindungi.
Desakan agar pemerintah segera menata layanan parkir valet muncul setelah terungkap adanya tarif yang dinilai sangat tinggi. Layanan tersebut ditemukan di pusat perbelanjaan dan hotel dengan biaya yang mencapai Rp250 ribu. Besaran tarif itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga, keterbukaan informasi kepada pengguna, serta batas kewajaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Temuan tersebut tidak lagi dipandang sebagai persoalan penyedia layanan dan pengguna semata, melainkan sebagai bagian dari tata kelola perparkiran yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Tigor menyampaikan pandangannya dengan menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan layanan valet berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan tersebut, pengelola layanan perlu memberikan informasi tarif secara jelas sehingga pengguna mengetahui biaya yang harus dibayarkan sebelum menggunakan jasa. Kejelasan itu diperlukan untuk mencegah munculnya biaya yang tidak dipahami atau dianggap tidak sebanding dengan layanan yang diterima.
Persoalan tarif valet kemudian mendapat sorotan dari Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Panitia khusus tersebut menemukan adanya praktik tarif yang dinilai tidak wajar. Temuan ini memperkuat kebutuhan untuk meninjau kembali mekanisme penetapan, penyampaian, dan pengawasan tarif valet pada berbagai tempat yang menyediakan layanan tersebut. Pengawasan dibutuhkan agar setiap pungutan memiliki dasar yang jelas dan tidak merugikan pengguna.
Hubungan temuan tarif dan kebutuhan pengawasan pemerintah terletak pada kewajiban memastikan layanan publik yang berkaitan dengan perparkiran berlangsung secara transparan, teratur, dan adil. Tanpa pengawasan, perbedaan tarif dapat berkembang tanpa standar yang mudah dipahami masyarakat. Pemerintah perlu memiliki instrumen untuk memantau praktik di lapangan, menilai kewajaran biaya, serta menindaklanjuti laporan atau temuan mengenai pungutan yang bermasalah. Karena itu, desakan penataan tidak hanya berkaitan dengan nominal Rp250 ribu, tetapi juga dengan perlindungan pengguna dan kepastian aturan bagi pengelola layanan valet.
Perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek penting dalam penataan layanan parkir valet di Jakarta. Tigor menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami mengenai setiap produk atau jasa yang ditawarkan. Hak tersebut berlaku pula ketika konsumen menggunakan layanan parkir valet, baik di pusat perbelanjaan, hotel, restoran, gedung perkantoran, maupun lokasi komersial lainnya.
Sebelum kendaraan diserahkan kepada petugas, penyedia jasa seharusnya menyampaikan tarif secara terbuka. Informasi itu perlu menjelaskan besaran biaya parkir, tarif layanan valet, kemungkinan adanya biaya tambahan, serta ketentuan pembayaran berdasarkan durasi atau kondisi tertentu. Pencantuman tarif pada papan informasi, loket, aplikasi, atau media lain harus ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui perkiraan biaya sejak awal dan terhindar dari kejutan ketika menyelesaikan transaksi.
Selain tarif, jenis layanan yang diberikan juga perlu diterangkan secara jelas. Konsumen berhak mengetahui apakah pembayaran hanya mencakup pemindahan dan penempatan kendaraan, atau termasuk pengawasan, pengambilan kendaraan, dan bentuk layanan lain. Penjelasan tersebut penting karena pemahaman mengenai cakupan jasa akan memengaruhi harapan konsumen serta cara menilai tanggung jawab penyedia apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau kendala selama kendaraan berada dalam pengelolaan petugas.
Penyedia layanan juga perlu menginformasikan pihak yang bertanggung jawab atas operasional parkir valet. Identitas pengelola, alamat atau kontak pengaduan, serta ketentuan pertanggungjawaban sebaiknya tersedia dan mudah diakses. Informasi ini membantu konsumen mengajukan keluhan secara tepat apabila pelayanan tidak sesuai dengan kesepakatan atau kendaraan mengalami masalah.
Setiap transaksi harus disertai bukti pembayaran resmi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Bukti tersebut idealnya memuat waktu masuk, nomor atau identitas kendaraan, tarif, nama pengelola, dan ketentuan layanan. Dokumen ini menjadi tanda bahwa transaksi telah dilakukan sekaligus alat pembuktian apabila muncul perselisihan. Keterbukaan informasi dan administrasi yang tertib pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan parkir valet.
Pengamat kebijakan publik Tigor menilai hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur pengawasan terhadap praktik parkir valet di Jakarta. Ketiadaan ketentuan tersebut membuat penyelenggaraan layanan valet di ruang publik berjalan tanpa standar pengawasan yang jelas. Padahal, layanan ini berkaitan langsung dengan kendaraan, tarif, tanggung jawab pengelola, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Menurut Tigor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu segera menyusun regulasi yang mengatur penyediaan jasa parkir valet di tempat publik. Regulasi tersebut diperlukan untuk menetapkan persyaratan bagi penyedia layanan, lokasi yang diperbolehkan, tata cara operasional, struktur tarif, dan pembagian tanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Dengan ketentuan yang jelas, masyarakat memiliki dasar untuk mengetahui hak dan kewajibannya ketika menggunakan layanan tersebut.
Selain membuat aturan baru, Pemprov DKI Jakarta didorong menertibkan layanan parkir valet yang telah berjalan. Penertiban penting dilakukan agar setiap penyedia jasa memenuhi ketentuan yang nantinya ditetapkan dan tidak menjalankan kegiatan secara bebas tanpa pengawasan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pemeriksaan serta saluran pengaduan yang dapat diakses pengguna apabila mengalami persoalan dalam pelayanan.
Tigor menegaskan bahwa praktik parkir valet yang ada saat ini belum memberikan perlindungan memadai terhadap hak konsumen. Pengguna masih berpotensi menghadapi ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan dan penyelesaian sengketa. Karena itu, regulasi dan mekanisme pengawasan perlu segera disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta agar penyelenggaraan layanan di tempat publik memiliki kepastian hukum serta perlindungan konsumen yang lebih baik.
