KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 October 2026, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Keputusan tersebut berkaitan dengan temuan fasilitas berupa apartemen mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong. Informasi mengenai pemberhentian itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan.
Rudi Setiawan menyatakan bahwa Wisnu Hani Putranto telah diberhentikan sebagai ASN pada Senin, 5 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menegaskan status kepegawaian Wisnu setelah munculnya temuan apartemen mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Dengan keputusan itu, Wisnu tidak lagi berstatus sebagai aparatur sipil negara.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena melibatkan pejabat yang memimpin Lapas Kelas IIA Cibinong dan fasilitas apartemen mewah yang ditemukan di lingkungan lapas. Keterangan dari Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut menjadi dasar informasi mengenai keputusan terhadap status ASN Wisnu Hani Putranto. Pemberhentian itu tercatat pada 5 Oktober 2026, sebagaimana disampaikan oleh Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan.
Pemeriksaan terhadap persoalan apartemen mewah yang dikaitkan dengan lingkungan pemasyarakatan berujung pada penindakan administratif terhadap 17 pejabat. Sanksi tersebut diberikan setelah proses pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran, kepatuhan terhadap ketentuan kedinasan, serta tanggung jawab pejabat yang berkaitan dengan perkara itu. Pemberian hukuman menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak berhenti pada tahap klarifikasi, melainkan ditindaklanjuti melalui mekanisme disiplin aparatur sipil negara.
Rudi Setiawan menyampaikan bahwa dari 17 pejabat yang dikenai sanksi, satu orang diberhentikan sebagai ASN. Selain itu, lima pejabat menerima hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pejabat lainnya dikenai hukuman disiplin sedang. Rincian tersebut memperlihatkan adanya jenjang penindakan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing pejabat. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci identitas penerima untuk setiap kategori sanksi, sehingga pembagian tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hukuman yang diterima oleh pejabat tertentu.
Dalam daftar pejabat yang dijatuhi sanksi itu, terdapat dua kepala lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan dua kepala lapas memperlihatkan bahwa pemeriksaan mencakup pejabat pada tingkat pimpinan, bukan hanya personel pelaksana. Kendati demikian, tidak terdapat perincian terbuka mengenai apakah kedua kepala lapas tersebut termasuk dalam kategori pemberhentian, hukuman disiplin berat, atau hukuman disiplin sedang. Karena itu, keterangan mengenai sanksi perlu dipahami berdasarkan jumlah keseluruhan dan klasifikasi yang telah disampaikan, tanpa mengaitkan jenis hukuman tertentu kepada individu tertentu sebelum ada informasi resmi tambahan.
Pernyataan Rudi Setiawan menegaskan bahwa pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan Lapas Kelas IIA Cibinong tidak hanya diarahkan kepada satu pejabat. Kepala lapas yang sebelumnya memimpin lembaga pemasyarakatan tersebut dan kepala lapas pengganti disebut sama-sama menjalani pemeriksaan. Keduanya juga dijatuhi hukuman, sebagaimana disampaikan oleh Rudi dalam keterangannya.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa proses penindakan mencakup lebih dari satu periode kepemimpinan. Dengan demikian, perhatian pemeriksa tidak berhenti pada pejabat yang sedang atau baru menjabat, tetapi turut mencakup kepala lapas lama yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong pada masa sebelumnya. Kepala lapas baru juga diperiksa sebagai bagian dari penelusuran terhadap tanggung jawab dan pengelolaan lembaga tersebut.
Rudi tidak menjelaskan secara terperinci bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing kepala lapas. Karena itu, informasi yang dapat ditegaskan dari pernyataannya adalah bahwa kedua pejabat tersebut telah diperiksa dan sama-sama menerima hukuman. Rincian mengenai jenis, tingkat, maupun dasar hukuman masing-masing tidak disampaikan dalam keterangan tersebut.
Keterangan ini penting untuk memberikan gambaran mengenai cakupan penanganan kasus. Penindakan tidak semata-mata dikaitkan dengan pemberhentian Wisnu Hani Putranto sebagai aparatur sipil negara atau dengan temuan apartemen mewah, melainkan juga menyentuh pejabat yang berkaitan dengan kepemimpinan Lapas Kelas IIA Cibinong. Pemeriksaan terhadap kepala lapas lama dan penggantinya memperlihatkan bahwa pihak berwenang menelusuri persoalan secara lintas masa jabatan.
Meski demikian, pembagian tanggung jawab kedua kepala lapas tersebut belum dijelaskan lebih lanjut. Informasi yang tersedia hanya mengonfirmasi adanya pemeriksaan dan hukuman terhadap keduanya. Penjelasan tambahan mengenai proses pemeriksaan, pertimbangan penjatuhan hukuman, serta hubungan setiap pejabat dengan perkara tersebut masih menunggu keterangan resmi yang lebih lengkap.
Proses pemeriksaan terhadap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bermula dari perhatian terhadap temuan apartemen mewah yang dikaitkan dengan kasus Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto. Temuan tersebut menjadi konteks awal bagi pemerintah untuk menelusuri lebih lanjut informasi yang berkembang, sekaligus memastikan bahwa seluruh pejabat terkait menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan perkara kemudian ditempatkan dalam mekanisme pemeriksaan resmi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong. Kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, sehingga para pejabat tersebut dapat dimintai keterangan dan proses penelusuran dapat berlangsung secara lebih terarah. Penonaktifan tidak serta-merta menggambarkan hasil akhir pemeriksaan, melainkan merupakan langkah administratif selama proses klarifikasi terhadap persoalan yang ditemukan.
Langkah tersebut diambil setelah Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dalam inspeksi itu, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan yang kemudian menjadi bahan pemeriksaan oleh kementerian. Temuan dari lembaga pengawas pelayanan publik tersebut mendorong adanya evaluasi terhadap kondisi dan pengelolaan di lingkungan lapas, termasuk informasi yang muncul terkait apartemen mewah.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap lima pejabat struktural berlangsung sebagai tindak lanjut atas hasil inspeksi mendadak Ombudsman, bukan semata-mata berdasarkan pemberitaan mengenai apartemen mewah. Kementerian memiliki ruang untuk mengumpulkan keterangan, memeriksa dokumen, dan menilai fakta yang relevan sebelum menetapkan keputusan lebih lanjut. Rangkaian proses itu menjadi latar belakang penonaktifan para pejabat struktural Lapas Cibinong serta penanganan kasus yang melibatkan Wisnu Hani Putranto.
